HUTAN KALIMANTAN

Banjir Lumpur Tambang Batubara di Palaran Samarinda

2012-01-18T18:24:00.000-08:00

Hak dasar konstitusi kita pada Pasal 28H memberi jaminan bagi warganya untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal itu diperjelas dalam filosofi keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Filosofi menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Dalam satu bulan kita disajikan berita yang benar-benar menyayat batas-batas nilai kemanusian dari hak warga negara yang telah dicederai di Kota Samarinda. Dari kasus makroman dengan CV Arjuna yang mengakibatkan lahan pertanian dan perkebunan warga yang tercemar tambang batubara, dan matinya 5 bocah di bekas sumur lubang tambang.

Walau pun pihak polisi bilang itu bukan tempat reklamasi tambang, hanya tempat penampungan yang telah ditinggalkan dan tidak berfungsi lagi. Namun, tragedi banjir lumpur di Simpang Pasir Palaran membuat 6 RT mengalami kesengsaran, memberi pelajaran yang nyata bagi kita. Hal ini menunjukkan bahwa tambang batubara mulai membawa kemurkaan yang dalam bagi warga Kota Samarinda, bukan berkah yang digadang-gadang selama ini.

Tambang batubara memberi dampak positif dan negatif seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan, namun kegiatan batubara juga harus mengindahkan tata kelola lingkungan baik berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk tambang batubara skala kecil berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sudah diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 33, dan Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini, kaidah tata ruang Kota Samarinda yang mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Nomor 12 Tahun 2002.

Penegakan Hukum

Dalam hukum lingkungan, yang mengacu UU PPLH, ada 3 (tiga) sanksi hukum yakni sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76 ayat (2), yang terdiri atas : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuaan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Untuk sanksi perdata diatur dalam Pasal 87 tentang ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Kemudian untuk sanksi pidana diatur dalam Pasal 97-120.

Tragedi banjir lumpur di Simpang Pasir Palaran menurut Endang Liansyah, kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, belum ada AMDAL atau UKL/UPL dari PT Samarinda Golden Prima (SGP) yang merupakan pemilik tanggul yang jebol, yang menyebabkan banjir lumpur tersebut.

Dari pernyataan diatas, jelas PT SGP melanggar Pasal 22 menganai AMDAL. Pasal 22 itu menegaskan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. Kemudian Pasal 24 dan Pasal 36 menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib UKL/UPL.

Dalam pernyataan di Kaltim Post tanggal 13 Januari 2012, kepala BLH juga menyebutkan bahwa aliran air di kolam yang tanggulnya jebol, sebenarnya berasal dari sungai alami, yang kecil dipotong dan dibuat tanggul sendiri oleh PT SGP, tanpa adanya rekomendasi dan AMDAL dari BLH. Ini merupakan fakta hukum bahwa PT SGP melanggar Pasal 22, ayat (2). Apa yang dilakukan PT SGP tidak mengindahkan dampak penting yang seharusnya dituangkan dalam AMDAL yang dibuat atau UKL/UPL.

Mencari Keadilan

Dari fakta hukum itu jelas tidak dipenuhi AMDAL untuk pembuatan tanggul sungai sehingga 6 RT sekitar PT SGP di Palaran dirugikan. PT SPG sudah berhenti menambang pada tahun 2009 dan tahun 2010 sudah dicabut IUPnya. Kemudian PT SPG, mendapat izin mengembangkan kawasan bekas pertambangan untuk perumahan (sampai saat ini, belum diketahui status ijin PT SPG).

Menurut data di Kaltim Post, areal bekas pertambangan PT SPG, dan sekitar tanggul yang jebol, serta bekas banjir lumpur di Palaran, banyak timbunan batubara. PT SPG beraktifitas tanpa adanya AMDAL tentang pemotongan sungai alami dan pembuatan tanggul yang membuat jebolnya tanggung. Perbuatan itu secara hukum melanggar Pasal 109 UU PPLH. Bunyi selengkapnya Pasal 109 itu adalah “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliyar rupiah).

Untuk Pemerintah Daerah Kota Samarinda, atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan ijin lingkungan, dapat dikenai Ppasal 110 UUPPLH yakni ”pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000 ( tiga miliar rupiah).

Hal ini berkaitan dari status PT SPG yang masih belum jelas dan transparasi soal izin lingkungan yang dilakukan oleh PT SPG di areal tersebut. Dengan ketidakjelasan izin lingkungan dimiliki PT SPG, sebenarnya secara hukum dapat menunjuk siapa pejabat di Kota Samarinda untuk dituntut secara hukum.

Diperlukan tindakan darurat untuk melakukan pertolongan bahwa warga di 6 RT di Palaran segera diatasi, dan menuntut pihak-pihak yang bertanggujawab untuk diajukan ke pengadilan.

Pihak kepolisian diminta tegas menungusut tuntas masalah ini, dan tidak membiarkan masalah ini mengambang seperti meninggalnys 5 bocah di bekas areal pertambangan. Warga Kota Samarinda menunggu penegakan hukum bagi pemilik usaha pertambangan, dan pejabat pemerintah yang bertanggungjawab. Khusus buat Walikota Samarinda, tolong dikeluarkan surat keputusan untuk membebaskan Samarida dari IUP Pertambangan.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian II)

2011-11-24T21:27:00.000-08:00

2. Pelaksanaan Kebijakan

Keluhan-keluhan dampak lingkungan dengan adanya pertambangan CV Arjuna oleh perempuan yang dirasakan antara lain:

a. Pada waktu pertama dibuka lokasi pertambangan, yakni tahap ekspoitasi, banyak rumah warga yang retak-retak, akibat suara pengeboman untuk yang dilakukan usaha pertambangan ;

b. Hasil Lahan pertanian menurun;

c. Lahan perkebunan sebagai lahan sumber kehidupan juga mati, dan tidak menghasilkan;

d. Banjir lumpur yang mengenangi sawah, ladang, perikanan;

e. Tercemar lahan pertanian dan perkebunan, sehingga tidak bias dilakukan pertanian ;

f. 4 (empat) mata air sumber kehidupan untuk mengaliri sawah, lahan dan keperluan rumah tangga hilang, ditutup pertambangan;

g. Menimbulkan kebisingan dan kesulitan tidur bila malam hari dilakukan pengeboman lokasi untuk pengambilan batubara;

h. Menimbulkan debu yang dibawah truk-truk pengangkut batubara;

i. Terjadi longsor;

j. Terjadinya beban kerja lebih berat bagi perempuan, karena gagal panen;

k. Kebutuhan air bersih berkurang, dan tidak layak komsumsi, sehingga menambah beban pengeluaran mereka, dengan harus membeli air galon untuk masak dan minum; dan

l. Kesehatan menurun bagi warga setempat.

Usaha-usaha demontrasi dilakukan warga Makorman, berhasil memaksa CV Arjuna dan jajaran Perusahaan untuk memberikan kompesasi gantirugi bagi warga. Gantirugi ini sekali dilakukan perusahaan untuk memenuhi tuntutan warga Makroman. Dengan hitungan petani yang mempunyai lahan yang luas 4 ha digangirugi dengan uang sebesar 5 juta. Juga waktu banjir lumpur, warga juga dikasih gantirugi uang sebesar 100 ribu rupiah yang berupa tanah uruk, yang terkena banjir lumpur. Hal ini yang dikeluhkan warga masyarakat. Bahwa proses gantirugi yang dialami warga tidak merata, dan tertentu. Perusahaan akan melakukan gantirugi, jika ada tekanan dari warga. Perusahaan terkesan tidak terlalu memperdulikan dampak lingkungan dan dampaknya bagi perempuan.

Disini Masalah dampak lingkungan timbul. Berupa pencemaran limbah yang masuk ke lahan pertanian, sumber mata air yang ditutup. Pada akhirnya lahan pertanian sebagai sumber kehidupan dan sumber mata air yang ada, sedikit demi sedikit habis dirusak oleh usaha pertambangan . karena sangat dekatnya lokasi usaha pertambangan CV Arjuna yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari lahan pertanian, kebun dari pemukiman warga makoraman. kualiatas tanah pertanian akibat pencemaran limbah pertambangan batubara dan banjir lumpur, mengubah hidup semuanya khususnya perempuan dan anak-anaknya. Hal ini karena perempuan ini sudah survival turun termurun sebagai warga tranmigrasi yang merupakan petani tangguh. Perempuan Desa Makaron sebagai second tenaga pertanian yang handal dalam mengelola dan menanam lahan pertanian. Kehidupan sebagai petani begitu menyatu dengan dirinya, jiwa hanya menjadi iburumah tangga, merawat suami dan anaknya dan mengelolaa lahan sawah dan ladang dengan suaminya. Kehidupan yang mencirikan perempuan jawa yang sederhana, ulet dan patuh.

Kegelisahan dan kegundahan yang tiada akhir akibat adanya pertambangan membuat masa depannya tidak jelas akan hidupnya yang tergantung pertanian, kebutuhan rumah tangga dan masa depan anaknya. Hal-hal diatas inilah yang kurang dipahami bahwa perempuan petani mempunyai beban lebih dari lelaki. Misalnya kebutuhan akan air bersih, dimana di desa makorman ada 4 mata air, namun semua hilang dan sengaja dihilangkan karena untuk usaha pertambangan. Akhibatnya sangat terasa bagi perempuan, dimana air bersih untuk kepentingan memasak, cuci, dan lainnya hilang, ini paling essesai bagi perempuan yang sangat tergantung dengan air bersih. bisa dibayangkan sekarang dengan adanya usaha pertambangan air bersih yang sekian lama begitu jernih, mengalir dengan teratur, sekarang hilang, jika ada warna berwarna coklat, bau, dan tidak bisa dibuat memasak. Kemudian harus membeli air bersih untuk minum, dan memasak.

Harapan petani perempuan ini terlalu tinggi, dia ingin kehidupan bertani kembali norma, tidak terganggu , hasil padinya bisa menghidupi keluarganya. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh walikota Kota Samarinda. Dalam pikirannya usaha tambang lebih penting , Karena memberi pendapatan dan komisi yang lebih besar, bukan nasib pertani yang perlu pengorbanan untuk mengelola. Kebijakan yang salah, kebijakaan yang sesaat dan kebijakan hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu. Dan hari ini warga Kota Samarinda sedang menagis atas prilaku salah kebijakan pimpinan Pemerintah Kota, sesak didada mengenang lagu yang dinyanyikan mbah suti jika ketemu orang, ibu pritiwi sedang menagis, menanti keberanian dan pertanggujwaban Pemerintah Kota Samarinda dan CV Arjuna akan masa depan petani makoran dan anak cucu kita ..

Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan di Makoraman Kota Samarinda (Bagian I)

2011-11-17T17:02:00.000-08:00

Pendahuluan

Usaha pertambangan di Kalimantan saat ini sedang mencapai puncak kejayaan dengan total Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah mencapai 1271 untuk Kalimantan Timur. Untuk Kota Samarinda sampai tahun 2010 sudah mencapai 76, dengan menduduki wilayah Kota Samarinda hampir 73 Persen.

Secara analisis hokum lingkungan, apa yang terjadi di Kota Samarinda pada saat ini sudah melampaui batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kualitas lingkungan yang ada disesuai dengan amanah konsitutusi, yang menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat, dan ini tentu diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Usaha pertambangan mempunyai dua (2) sisi mata uang, dimana ada segi positif dan segi negatifnya. Dampak positif dengan usaha pertambangan antara lain: tingkat kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan, pendapatan asli daerah bertambang, sedangkan dampak negatifnya adalah; menimbulkan dampak lingkungan pada sekitar kita, tanah longsong, hilang mata air, hilang sebagaian hutan, kebun dan lahan pertanian, menimbulkan kebisingan, kesehatan menurun dan lain sebagian.

Disisi perempuan yang selama ini tidak tersentuh, dalam usaha pertambangan. Usaha pertambangan identik dengan lelaki, dan perempuan pasti terpinggarkan. Perempuan jika ada hanya sebagai juru masak, pembantu dan intinya bagian dapur. Perempuan yang berada sekitar usaha pertambangan, ini yang ingin dipotret terhadap dampak usaha pertambangan di Kota Samarinda.

Usaha Pertambangan dan Perempuan
Perempuan di Desa Makoran sebagain besar perempuan sebagai menjadi petani, hidup kehidupan tergantung terhadap pada lahan pertanian dan perkebunan, serta sumber mata air yang ada didesa tersebut. Perempuan survivel terhadap daerah yang dulunya dikenal hutan belantara. Perempuan-perempaun inilah yang membantu suaminya untuk bersama-sama membuka ladang pertanian untuk mengubah nasib seorang tramigrasi dari Jawa Tengah. Banyak pengorbana yang harus dilakukan dalam mengubah hidup kehidupan merantau dari ke bumi Etam ini, sejak tahun 1957. Anak keturunannya sudah menikmati hasil berladang dan berkebun, kesejahteraan, fasilitas rumah yang lebih baik dengan semua perkakas semua dia punya. Inti nya lahan pertania yang dia kerjakan telah mengubah dan memberi hidup yang sejahtera disbanding dulu.

Dibuka Usaha Pertambangan CV Arjuna
Demo besara-besar petani warga Makroman dikantor Walikota Pemerintah Kota Samarinda, pada bulan September tahun 2011, mengunggah kita, warga Kota Samarinda, apa yang sebenarnya terjadi dengan petani di Makroman. Dalam tuntutanya merek hanya meminta dikembalikan lahan pertanian dan kebun seperti semula, lahannya subur, dapat ditanami, bukan seperti sekarang, kering, tandus, kena lumpur dan limbah batubara dari CV Arjuna. Demo ini sudah 6 kali dilakukan oleh warga Makroman, 5 kali langsung keperusahanan CV Arjuna, dan 1 kali kepemerintah Kota Samarinda, hal ini dilakuakn karena kesepakatan yang dibuat dilanggar terus sama perusahaan.

Perempuan Makroman
Bersama dengan badan pemberdayan perempuan dan keluarga berencana Propinsi Kaltim dan GTZ Jerman, saya bersama-sama teman lain difasiltasi untuk melihat dari dekat apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan Petani Makroman. Disana saya berdialog dengan perempuan-perempuan yang tangguh, pantang menyerah untuk tetap mempertahankan hidup dan kehidupannya yang tergantung pada hasil pertanian. Hal yang memilukan bahwa usaha pertambangan CV arjuna yang sekarang beroperasi dan mendapat kosensinya batubara di lahan pertanian, mata air dan pemukiman yang berjarak 50 Meter didesa Makroman.

1. Komitmen Pemerintah

Ada keresahan dan kegundahan yang sama dalam benak perempuan tani Makoran. Desa Makoman desa yang subuh dan jadi lumbung padi untuk Kota Samarinda, dengan semua penduduk bersemua beraktivitas pertanian dan perkebunan. Kehidupan warga makoran berubah, sejak tahun 2008 dengan berjalan konsesi izin usaha pertambangan CV Arjuna. Dengan adanya IUP CV arjuna membawa konsekwensi yang mengubah hidup dan kehidupan warga petani makaroman. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan perempuan-perempuan disana tentang bagaimana program pemerintah dengan terbitnya IUP itu, membawa petaka dalam kaitan dengan lahan pertaniannya.

Selama ini program CSR atau Komdev yang ada dalam perusahaan pertambangan yang ada, masyarakat tidak terlalu tahu, dalam program yang dirasakan masyarakat itu adalah kegiatan yang ide dari masyarakat, dan perusahaan hanya sebagai penyumbang. Pada akhirnya masyarakat tidak melakukan dan tidak menginginkan adanya tambang. Manfaat yang rasakan oleh warga masyarakat dalam program yang dilakukan usaha pertambangan dikelurahan ini, tidak terlalu signifikan manfaatnya. Karena perusahaan pertambangan yang ada, program yang dilakukan tidak secara langsung menyangkut masyarakat.

Tata Kelola SDA Kaltim dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian III)

2011-11-17T16:43:00.000-08:00

Dari nilai-nilai di atas, yang terbangun dalam hubungan antar bangsa, maka akan mencegah terjadinya illegal logging, illegal fising, human trafficking, arm smuggling, terrorism, pencemaran lingkungan dan tindak pidana internasional.

Seperti ketahui, di Kaltim banyak kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yang mengarah pada hubungan antara bangsa. Dalam hal ini kasus pencemaran lintas bangsa, khususnya bidang energy tidak terbarukan yakni pertambangan batubara. dari data Jatam, seluruh Kaltim, telah ada 1.232 IUP (Izin Usaha Pertambangan) , ada beberapa pemilik IUP berkebangsaan asing.

Daya rusak tambang yang begitu besar, berdampak lingkungan pada lingkungan sekitar merusak hidup kehidupan masyarakat. Namun dalam hubungan dengan penegakan hokum, sangat jarang dilakukan, meskipun sudah ada UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Usaha pertambangan hanya menyangkut hubungan hokum pemilik usaha (swasta) dengan investasi dinegara tersebut, sehingga orintasinya hanya profit, bukan dalam hubungan Negara dengan Negara lain. Pengelolaan SDA, yang berbasis profit, oleh beberapa pemilik asing, banyak mengabaikan kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang berdampak lingkungan pada masyarakat setempat.

Upaya menuntut tata kelola yang baik dan benar, sesuai filosofi UUPPLH, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan untuk mendapat keadilan. Upaya diluar pengadilan dengan jalur diplomasi yang elegan, humanis, dan mencari jalan terbaik atau win-win solusion, sangat penting dalam kontek hubungan antar bangsa yang punya kedudukan yang sama dan prinsip saling menghargai antar Negara. Inilah yang ingin dituntut dalam suatu tanggung jawab Negara (state responsibility) dalam kasus pecemaran dan kerusakan lingkungan lintas batas Negara, hal ini timbul orang-orang atau badan-badan yang merupakan organ Negara telah bertindak dalam kapasitas yang:

a) Have caused the pollution due to carelessness;

b) Have not exercise sufficient due diligence in the prevention or combatting of pollution by individuals or legal persons in the territory ; and

c) Have neglected to take repressive measures or the offer injured persons reasonable possibilities of restitution and compensation for damage sustained .

Point ( c) diatas mengandung implikasi, yakni apabila perbuatan melawan hokum dari suatu Negara telah dapat dibuktikan, bahwa Negara itu memikul tanggungjawab Negara, dan perbuatan itu menimbulkan kerugian pada Negara lain, maka Negara tersebut dibebani tanggungjawab perdata untuk memberi ganti rugi kepada Negara yang dirugikan , seperti kasus PT Kideco, kasus PT Kem yang beroperasi di Indonesia. State liability untuk kerusakan lingkungan diberikan atas pelanggaran kewajiban hokum internasional, yang ditetapkan dalam traktat atau oleh aturan hokum kebiasaan intenasional, yang menganut prinsip-prinsip umum internasional. Kewajiban seperti itu menghendaki Negara mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan atau mencegah Negara dari perbuatan yang mengizinkan suatu kegiatan atau merusak mencemarkan lingkungan.

Instrumen hokum yang menetapkan hokum internasional mengatur tentang state liability terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, belum ada, walaupun ada Internasional Law Commission dan beberapa organisasi regional telah mempersiapkan draf instrument tersebut. Untuk menetapkan rules of general application (aturan-atauran yang berlaku umum untuk state liability. Sehingga Negara yang menekan pada tata kelola sumber daya alam seperti Indonesia, dapat menuntut pihak-pihak yang berinvestasi dalam usaha pertambangan yang berdampak lingkungan dapat diminta pertanggungjawab, baik atas nama perorangan maupun Negara.

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Dalam pengelolaan SDA, pemerintah Indonesia, Khusus Kaltim tidak hanya berorintasi pada profit, juga perhatikan aspek dampak lingkungan yang ditimbukan;

2. Usaha Pertambanga Batu Bara, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaruo dan mempunyai daya rusak lingkungan yang begitu besar bagi lingkungan, sehingga tata kelola tidak boleh keruk habis,dan dijual murah terhadap asing; dan

3. Dalam penyelesian sengketa dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Upaya diluar pengadilan dengan jalur diplomasi yang elegan, humanis, dan mencari jalan terbaik atau win-win solusion, sehingga dalam hubungan antar bangsa yang punya kedudukan yang sama dan prinsip saling menghargai antar Negara.

5.2.Saran.

1. Dalam pengelolaan SDA yang berdampak lingkungan dalam hubungan antar bangsa, harus ada aturan-aturan yang seyogianya diatur dengan traktat atau hokum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip umum hokum internasional;

2. Dalam hubungan antar bangsa, harus dijunjung nilai-nilai saling menghargai antar bangsa, khususnya yang berbatasan langsung dengan suatu Negara dalam pengelolaan SDA; dan

3. Adanya penegakan hokum yang jelas dan pasti di Kaltim dan Indonesia dalam kontek penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga Negara lain tidak berbuat sesuatu yang melanggar hokum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

Abdurahman. 1990. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Cet. 3, Bandung.

Erwin, Muhammad. 2008. Hukum Lingkungan – Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. PT. Refika Aditama. Bandung.

Fuady, Munir. 2002. Perbuatan Melawan Hukum. Cet.1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Cet 1. Sinar Grafika. Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Cet. 18. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Kurnia, Mahenda, 2010, Hukum Kewilyaan Indonesia,(Harmonisasi pengembangan kawasan berbasis teknologi geospasial, universitas Brawijaya Press.

Salim. 2007. Hukum Pertambangan Di Indonesia- edisi revisi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Saputra, Unggul Setia. 2010. Materi Seminar Membangun Basisdata Potensi, Produksi, Penerimaan dan Manfaat Ekonomi Sosial Industri Batubara untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Tatakelola Industri Ekstraktif di Kota Samarinda. Samarinda.

Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Siahaan, 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Erlangga. Jakarta.

__________ 2009. Hukum Lingkungan-edisi revisi cet. ke 2. Pancuran Alam. Jakarta.

Rangkuti, Siti Sundari. 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional-edisi ketiga. Airlangga University Press. Surabaya.

Supriadi, 2006. Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar. Sinar Grafika. Jakarta.

Syahadina, Niken Gustantia. 2010. Penelitian dan Penulisan Hukum: Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin (Illegal Coal Mining) Di Kota Samarinda

Usman, Rachmadi. 2003. Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

C. Internet

http://www.menlh.go.id/proper/properbaru/Index.html diunduh tanggal 24 Februari 2010

http://www.tobapulp.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=35:news&id=100:prog diunduh tanggal 24 Februari 2010

http://bapedalda.kaltimprov.go.id/bpdld.php?module=detailprogram&id=2 diunduh tanggal 24 Februari 2010

http://bapedalda.kaltimprov.go.id/bpdld.php?module=detailprogram&id=23 diunduh tanggal 24 Februari 2010

http://www.freesharedw.blogspot.com/2010/02/istilah-pertambangan.html diunduh tanggal 05 Maret 2010.

http://www.caribatubara.blogspot.com/2009/01/pengertian-batubara.html diunduh tanggal 05 Maret 2010.

http://beritadearah.com/artikel.php?pg=artikel_kalimantan&id=16649&Sub=Artikel&page=3 diunduh tanggal 13 Maret 2010

http://www.walhi.or.id/1004-lingkungan-dibiarkan-rusak.htm diunduh tanggal 25 Maret 2010

http:// www.borneotribune.com/eco_borneo/lingkungan-samarinda-rusak-akibat-qdikepung-perusahaan-batubara.html diunduh tanggal 25 Maret 2010

http://www.bappeda.samarinda.go.id/sipddata.php?idkat=11 diunduh tanggal 01 Juni 2010

http://www.zulkieflimansyah.com/in/dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-hidup.html. diunduh tanggal 01 Juni 2010

http://www.samarindakota.go.id/index.php?page=346 diunduh tanggal 01 Juni 2010

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa-lainya/2010/08/03/brk20100803-268314id.html diunduh tanggal 05 Agustus 2010

http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita.detail&id=24082 diunduh tanggal 05 Agustus 2010

http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita.detail&id=59903 diunduh tanggal 05 Agustus 2010

http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel.28926 diunduh tanggal 05 Agustus 2010

http://fahrurhidayat.wordpress.com/2010/02/04/organisasi-standar-internasional -iso/ diunduh tanggal 30 Agustus 2010

http://www.nqa.com/in/atozservices/article.asp?SECTION=274&ARTICLE=283

diunduh tanggal 30 Agustus 2010

Tata Kelola SDA Kaltim dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian II)

2011-11-05T00:09:00.000-07:00

3. Tata Kelola SDA dan Hubungan antar bangsa

Kaltim secara goegrafis ada 3 (tiga) Kabupaten (Kutai Barat, Nunukan, dan Malinau) yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, dan Philipina. Permasalahan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan SDA Kaltim sudah dalam tahap mengkwatirkan bagi kehidupan masyarakat disini bahkan Negara tetangga juga merasakan dampak lingkungannya.

Sebagai contoh “ kasus bencana asap yang sampai kenegara tetangga Kemudian masalah illegal logging, yaitu masalah pencurian kayu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melibatkan banyak sector, bahkan Negara tetangga kita juga disinyalir sebagai penanda hasil kayu curian dari Kaltim diperbatasan, bahkan Negara tetangga mempunyai lapangan helikoter ditengah hutan di Kaltim, diduga mendanai illegal logging, memfasilitasi sarana dan prasarana illegal logging , memindahkan batas-batas patok wilayah diperbatasan untuk melakukan illegal logging dan membuat jalan-jalan tikus ( disarikan dari beberapa media Koran di Kaltim 2010).

Izin-izin dalam pengelolaan sumber daya alam berupa izin perkebunan kelapa sawit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim, disinyalir dijadikan ajang broker jual beli izin oleh pengusaha-pengusaha local, setelah dapat izin dari pemerintah daerah kemudian dialihkan atau dipindah tangankan kepada Negara tetangga. Sehingga pengelolaan sumber daya alam Kaltim, banyak dikuasai Negara tetangga dan asing.

Sedangka disini, baik pemerintah daerah kabupaten/propinsi dan Negara kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kita tidak punya bargaining posision yang kuat, untuk menutut orang asing atau pengusaha asing yang melakukan tindak pidana lingkungan dalam kontek internasional, bagaimana kompesasi dan biaya yang harus dibayar oleh pengusaha kepada masyarakata dan Negara yang mengalami dampak lingkungan tersebut, serta bagaimana upaya diplomasi terhadap kasus-kasus lain seperti pencemaran dilaut.

4. Nilai-nilai dalam hubungan antar bangsa

Batas merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, social, budaya) yang dikuasai oleh suatu Negara. Secara politis, batas Negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang berada dipermukaan bumi. Pasal 4 angkat 4 UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah negera, mendefinikan, batas wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu Negara yang didasarkan atas hokum internasional. Dalam pembatasa Negara merupakan manivestasi utama kedaulatan wilayah suatu Negara, ini mempunyai peranan penting dlaam penentuan batas kedaulatan, pemanfataan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, serta mempunyai nilai stratagis dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam beberapa persoalan pengelolaan sumber daya alam, kedaulatan Negara ini, sering disebut sebagai “penyebab” terjadinya konflik atau sengketa antar bangsa satu dengan yang lainya. Dalam artian oleh karena banyaknya jumlah Negara sering terjadi pertentangan dalam penerapan masing-masing yuridiksi oleh Negara-negara. Dalam konsep hokum internasional, kedaulatan memiliki tiga (3) aspek utama, yaitu ekstern, intern dan territorial.

Kedaulatan membawa konsekuensi, bahwa Negara ternyata memiliki tanggung jawab terhadap wilayahnya. Pemahaman tanggungjawab disini dalam arti responsibility dengan tanggungjawab dalam arti liability. Yang didifinisikan secara sederhana sebagai tanggungjawab untuk membayar sesuatu atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari sebuat perbuatan (konsep ganti kerugian), ini dipakai dalam hokum perdata, dan hokum lingkungan. Sedangkan dalam hokum tata Negara dan hokum internasional, liability digunakan secara terbatas, dalam contoh kasus, jika ada suatu perbuatan Negara yang merugikan Negara lain, maka konsep liability yang digunakan.

Dengan pengelola sumber daya alam, nilai-nilai dalam hubungan berbangsa juga harus dijaga hal ini penting, karena ada nilai-nilai yang terkandung pada kawasan, perbatasa antara lain:

a) Nilai persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah;

b) Nilai cita dan tujuan Negara;

c) Nilai kedaulatan;

d) Nilai pertahanan dan keamanan;

e) Nilai politik, ekonomi, social dan budaya;

f) Nilai pembagian kewenangan adminitratif;

g) Nilai kerjasama dan hormat menghormati antar bangsa;

h) Nilai perencanaa pembangunan dan;

i) Nilai geografis spasial .

Tata Kelola SDA Kaltim dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian I)

2011-11-04T23:35:00.000-07:00

Pengantar redaksi:
Artikel ini merupakan makalah yang dipresentasikan pada Conference on Humanitarian Action Studies 2011 pada tanggal 11 Oktober 2011 HI UGM in Yogjakarta.

1. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Kaltim

Add caption

Kalimantan Timur (Kaltim), merupakan propinsi terkaya ketiga di Indonesia, yang mempunya banyak kekayaan alam sumber daya alam yang berupa: hutan, perkebunan, minyak, tambang, laut, keanekargaman hayati, dan lain-lainnya.

Kaltim diberi karuniah Tuhan yang luar biasa indah yakni hamparan permani hijau berupa hutan yang lebat, dengan keanekaragaman hayati yang beraneka ragam jenisnya, namun berpelan tetapi pasti telah mengalami esploitasi yang luar biasa pula, akibat ulah manusia.

Kekayaan alam berupa hutan, eksploitasi melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, hutan dijadikan komoditas yang harus dihabiskan, dengan cepat sehingga terjadi yang dinamakan “ bom kayu” diera tahun 70, semua berlomba-lomba untuk menebang dan membabat habis hutan, Sungai Mahakam jadi saksi bisu bisnis kayu, dan tempat lewatnya tongkang-tongkang kayu di hilir mudik , bahkan menuju Negara tetangga

Kaltim yang tersisa, hari ini, adalah hanya Taman Nasional Kayan Mentayang di Kabupaten Nunukan. Semua hancur, semua dirusak , baik hutan konservasi maupun hutan lindung hancur, misalnya Taman Nasional Bukit Soeharto kondisinya memprahatinkan dengan banyak tambang ,illegal logging, dan sekarang dilintasi proyek jalan Tol, Taman Nasional Kutai (TNK) Kabupaten Kutai Timur lebih parah, didalam telah dihuni kurang 22 ribu penduduk. Hutan lindung Bontang , berdiri rumah sakit yang megah dan fasilatas umum, dan lainnya juga mengalami nasib yang sama menuju kehancuran dalam tata kelola SDA.

Jelas, masa jaya hutan yang lebat, hijau, dan sebagai paru-paru dunai itu itu telah lewat, dan sekarang ini Kaltim, dalam tata kelola SDA digantikan oleh emas hitam, berupa tambang batubara, dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Semua orang juga berlomba siang dan malam untuk mengambil, mengeruk, dan menghabiskan dengan cepat dan jual murah. Dapat dikatakan inilah era bom emas hitam jilid II di Kaltim. Sungguh ironis, Sungai Mahakam sekali lagi menjadi saksi bisu bisnis dan jalan lewatnya poton. Hal ini menarik Guburnur Kaltim, Awang Faruk untuk melakukan survey jumlah proton yang mengangkut batubara keluar Kaltim, dari hasil survey yang sudah dilakukan, ada sekitar 132 proton dan ada sekitar 40 kapal loading (menunggu) yang mengangkat batubara yang dibawa poton menuju keluar negeri dalam waktu sehari.. Sungguh sangat mencengangkan bom emas hitam telah membawa dampak perikehidupan di Kaltim yang luar biasa?? Kayakah Kaltim, sejahterakah masyarakat, hilangkan kemiskinan, pengangguran, dengan pesta emas hitam saat ini.

Dari paparan Emil Salim, Kaltim makin tahun, makin banyak pengangguran, dan angka kemiskinan makin meningkat, tingkat kesejahteraan menurut. Pertambangan migas dan batubara memberi sumbangan besar kepada PDRB tahun 2010 hingga 47 persen dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hanya 6, 2 persen. Kaltim tetap menderita dan tidak menikmati batubara untuk konsumsi sendiri secara maksimal, semua batabara diekspor, yang masuk untuk konsumsi untuk kaltim, hanya memperoleh pemasokan batubara, untuk tahun 2008 hanya 5 persen , dan tahun 2010, naik 6,89 persen ( sambutan Guburnur dilamin etam, 10 Aguatus 2011). Pengelolaan SDA selama ini, hanya berbasis pada ekspor, bukan pemanfaatan dalam negeri. Hal lain, bahwa pengelolaan SDA, yang ada untuk kepentingan luarnegeri, dan mengabaikan nilai-nilai lingkungan, pada akhirnya masyarakat yang merasakan akibatnya.

2. Dampak Pengelolaan SDA Kaltim

Setiap tata kelola SDA, seharus memberi masyarakat lokal di Kaltim kesejahteraan. Tentu ada nilai positif dan negatif dari pengelolaan SDA, namun jika dikaji dalam eksploitasi sumber daya alam di Kaltim, paling banyak menimbulkan dampak lingkungan sebagai contoh bekas pertambangan emas terbesar di Indonesia, yakni PT Kem di Kutai Barat, yang dimiliki Australia yang masih menyisahkan berbagai masalah di Kutai Barat, Kota eks tambang emas sudah mulai ditinggalkan penghuninya, menuju kematian abadi, ironis, germerlap pertambangan emas yang dahului begitu menyilaukan, kini tinggal sisa rongsokan tidak berguna, yang tersisa, bekas tambang,sumur-sumber berisi limbah tailing, tidak ada nilai, tidak bermanfaat bagai masyarakat sekitar, yang ada terjadi pasca penutupan telah tejadi penghundulan hutan, kekeringan, banjir, longsor, sumur-sumur tambang dan air tercemar..

Permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan pengelolaan sumber daya alam, juga menimbulkan kesengsaraan dan derita, pada masyarakat Paser, terjadi pemindahan paksa desa-desa di lingkungan PT Kideco Jaya Agung di Paser, dampak lingkungan pada mata pencarian penduduk dengan ditutupnya tata kelola pantai dan masalah HAM yang dilakukan PT Kedico Jaya Agung, sampai sekarang masih belum ada penyelesaiannya. Yang menarik pemilik PT Kedico Jaya Agung yang berbangsaan Taiwan, dalam proses dituntut kepengadilan oleh pemerintaah disana karena melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan negara lain (Paser, Kaltim).

Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Rekayasa genetika

2011-11-04T23:26:00.000-07:00

Pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia, dari tahun ke tahun. Pemakian produk berbasis kimia dan penggunaan rekayasa genetik dalam berbagai hal untuk kesejahteraan manusia.

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia dengan segala daya mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui akal pikiran manusia menciptakan rekayasa genetik dalam produk-produk tertentu . semua itu untuk mendapatkan produk yang tinggi nilainya dan memberi nilai tambah yang tinggi bagi masyarakat, misalnya produk-produk rekayasa genetik untuk bidang pertanian.

Namun proses penemuan produk-produk rekayasa genetika, juga dapat menimbulkan bahaya pada keseimbangan dan kerusakan biodiversity (keanekaragaman hayati). Dengan rekayasa genetika, lama-lama akan menghilangkan keaslian dari pasma nutfah yang ada disekitar kita, pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan alam yang ada di lingkungan kita. Hal lain yang perlu dicermati pengkajian dari uji coba dari suatu rekayasa genetik, jika mengalami kegagalan para ilmuwan, biasanya bersifat tertutup.

Pengendalian terhadap terganggunya pencemaran dan kerusakan supaya ada keseimbangan lingkungan hidup dalam rangka menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sesuatu yang baru dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibandingkan undang-undang yang lama, dengan diaturnya tindak pidana rekayasa genetik.

Pada Pasal 101, menyatakan, bahwa “ Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal tersebut dapat ditafsirkan dalam ini “melepaskan produk rekayasa genetik adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Ini berarti bahwa hasil pemuliaan produk rekayasa genetik, yang disebarkan kepada masyarakat sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan perundang-undang. Pasal 101 mengacu pada perbuatan yang dilarang pada pasal Pasal 69 ayat (1) huruf g, yaitu Setiap orang dilarang melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.

Yang dilarang dalam perbuatan ini adalah produk rekayasa genetika yang bertentangan dengan perundang-undangan, tidak dijelaskan aturan yang mana, konsep dasar pada Pasal 1 UUPPLH tentang apa itu rekayasa genetika. Sehingga pasal ini, menimbulkan ambigu bagi penegak hukum. Kita tahu bahwa setiap orang diperbolehkan untuk mendapat ijin lingkungan proses rekayasa genetika, asal sesuai dengan aturanya, masalahnya kteritia melanggar dan mengganggu dalam tindak pidana ini, tidak jelaskan. Jika mengaju pada Pasal 37 hanya menjelaskan dapat dibatalkan dalam ijin lingkungan apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Ini berarti dapat ditafsirkan, bahwa proses rekayasa genetik, diperbolehkan mempertimbangkan asas manfaat dan kehati-hatian, supaya lingkungan hidup yang ada, terhindar dari percemaran dan perusakan lingkungan akibat pengembangan ilmu dan teknolgi. Dengan bermanfaat bagi masyarakat, maka rekayasa genetik, sebagai upaya dari segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Dengan tetap pada pedoman asas-asas kehati-hatian, akan membuat pengembangan rekyasa genetik akan menghindarkan ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Setiap perubahan atau proses rekayasa genetika, tentu menimbulkan kerusakan pada lingkungan, tindak pidana akan sulit diterapkan, jika acuannya tidak jelas, konsep rekayasa genetika, dan pada tahap apa dikatakan mengganggu atau melanggar lingkungan hidup, misalnya pada kasus kloning hewan tertentu. Ini yang akan sulit dibuktikan di dalam sidang pengadilan.

Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

2011-10-05T19:49:00.000-07:00

Pendahuluan
Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok tani nelayan Makroman Sambutan menggelar aksi damai menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Kota Samarinda agar menutup IUP CV Arjuna (Samarida Post 22-9-2011).

Sepenggal berita koran diatas sebagai bukti nyata bahwa dampak lingkungan akibat usaha pertambangan. Dalam beberapa tahun ini, pertambangan telah beberapa kali menimbulkan gejolak masyarakat di Samarinda. Hal yang bisa diprediksi sebelumnya, dalam analisis hukum lingkungan, Kota Samarinda hampir 72% wilayahnya dikapling untuk IUP, dan sudah hampir 76 IUP sudah diterbitkan. Ini jelas suatu yang sudah melebihi batas daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota ini.

Dampaknya kehidupan masyarakat jadi terganggu dari masalah air, kekeringan, debu, pencemaran dan kerusakan lingkungan lain lengkap dengan dampak sosialnya. Dampak kehidupan inilah yang kadang kurang peka dimiliki pemegang kekuasaan di Kota Samarinda terhadap masalah sosial yang hadapi oleh masyarakat dengan dibukanya usaha tambang batubara. Pejabat berwewenang di kota ini selalu memandang dari segi positif bahwa tambang batubara akan menyejahterakan, memberi tambangan PAD, membuka askes jalan penduduk, menyerap tenaga kerja dan lain-lain.

Dalam hukum lingkungan, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Jika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengubah bentang alam dan kehidupan masyarakat setempat, perlu ada upaya represiif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap apa yang sudah terjadi.

Sistem hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009, mengenal tiga sanksi yaitu saksi hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata, meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Untuk di dalam pengadilan, ada bermacam jalur melalui gugutan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan atau pun hak gugat pemerintah.

Aksi masyarakat Makroman terhadap tambang CV Arjuna dapat dilakukan dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, pada Pasal 85 UU No.32 Tahun 2009, menyebutkan:

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau

d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal tersebut menarik untuk dicermati, khususnya ayat (2), proses penyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak bisa diberlakukan pada CV Arjuna jika ditemukan pada IUP CV Arjuna diduga melanggar tindak pidana sebagaimana Pasal 97-120 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meskipun dalam pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan perwakilan warga, CV Arjuna, dan Pemerintah Kota Samarinda yang menghasil beberapa kesepakatan antara lain:

1. Tidak boleh menambang diareal dekat pemukiman dan fasilitas warga;

2. Wajib membangun waduk/bendungan tempat penampuang air;

3. Wajib diperbaiki drainase/saluran irigasi diareal persawahan warga;

4. Perbaiki jalan lingkungan;

5. Wajib jalankan program CSR untuk warga;

6. Warga yang selama ini mengajukan keberatan siap berkerja sama dengan perusahaan untuk menjalankan aktivitas masing-masing; dan

7. pemerintah Kota Samarinda siap memantau serta mengawal kesepakatan itu hingga benar-benar teralisasi.

Namun, kesepakatan akan batal demi hukum jika ditemukan bahwa IUP CV Arjuna diduga melanggar tindak pidana UUPPLH. Hal-hal yang bisa menggugurkan kesepakatan tersebut bila diketahui bahwa CV Arjuna melakukan tindak pidana kejahatan dalam hal ini melakukan perbuatan mengakibat terlampau batu mutu limbah air, baku mutu limbag air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, b3, tidak ada izin lingkungan.

Perlindungan Bagi Masyarakat

Perlindungan Masyarakat menurut Pasal 145 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mengajukan gugatan kepada pengadjlan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Dari kasus ini masyarakat dapat meminta ganti rugi akibat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan CV Arjuna. Namun tidak bisa menuntut dicabutnya IUP CV Arjuna, hal ini mengacu pada Pasal 117 UU Minerba, IUP dan IUPK berakhir karena dikembalikan, dicabut, habis masa berlakunya.

Dicabutnya IUP, dalam Pasal 119, IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang- undangan;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; atau

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Dari proses penyelesaian sengketa lingkungan di luar kepengadilan dengan jalur negoisasi, hal yang perlu ditekankan bahwa permintaan untuk mencabut IUP CV Arjuna tidak bisa dilakukan pencabutan oleh Walikota Samarinda jika tidak ditemukan dalam perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 119 tersebut. Yang bisa dijadikan dasar adalah Pasal 38 UUPPLH, itupun harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Peranan BLH Kota Samarinda Dipertanyakan.

Dalam masalah CV Arjuna yang mempunyai peranan penting adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda. Secara kelembagaan yang memegang kunci untuk melakukan penegakan hukum, dalam hal ini pengawasan lingkungan hidup, yang diatur dalam pasal 71-75 UUPPLH.

Di aturan tindak pidana kejahatan, pejabat dalam hal ini dikenai tindak pidana kejahatan dalam Pasal 111, 112, 114 UUPPLH adalah setiap pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan, dalam hal ini izin lingkungan yang sudah dipunyai CV Arjuna,

Ketegasan dalam pelaksana pengawasan, dan kejujuran menyampaikan yang sebenarnya kondisi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan CV Arjuna harus dipublikasikan kepada masyarakat, dan berani memberi laporan yang benar, tepat, dan akurat kepada Wali Kota Samarinda untuk menjelaskan AMDALnya.

Keberanian pejabat BLH mengatakan hasil pengawasan yang sebenarnya di lapangan melalui sidak, akan memudahkan pemecahan masalah CV Arjuna dengan masyarakat dan bisa menyelamatkan lingkungan hidup.

Seharusnya pejabat BLH untuk menjadi orang-orang yang punya integritas yang mengabdi pada hukum dan undang-undang yang berlaku, jiwa yang mengabdi pada pelayan publik, dan memikirkan generasi yang akan datang. Namun, hal-hal diatas yang tidak dipunyai pejabat BLH sekarang, mereka hanya mengabdi pada pimpinan, sehingga masalah ini berlarut-larut, dan hanya bisa berkilah. Tugas dan fungsi BLH lagi diuji sekarang, dan kita warga kota Samarinda bisa melihat kapasitas pejabat BLH sekarang.

BLH boleh bersyukur bisa lolos dari jeratan tindak pidana kejahatan Pasal 112 UUPPLH ketika terjadi kematian 3 bocah di lokasi bekas lubang tambang, karena proses hukum dihentikan. Namun hari ini warga kota ingin melihat usaha BLH untuk melakukan sesuatu demi kehidupan masyarakat Makroman yang berkaitan dengan CV Arjuna yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan.

Kesimpulan

Proses mediasi yang dilakukan warga masyarakat dengan CV Arjuna tidak akan bermanfaat jika tidak ada ketegasan dalam penegakan hukum dibidang lingkungan. Kita berharap hanya BLH Kota Samarinda yang bisa melakukan peranan dalam pengawasan lingkungan yang baik dan benar.

Tentang penul

Sanksi Tindak Pidana Baku Mutu Lingkungan

2011-09-30T00:17:00.000-07:00

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, menurut Notitie Handhaving Milleurecht, harus ditekankan pada pengawasan dan penerapan atau dengan ancaman, penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penaatan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual (Siswanto, 2005:192). Tentu hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang lingkungan yang mengandung tiga (3) sanksi, yakni administrasi, perdata dan pidana. Permasalahan kemudian sering tindak pidana lingkungan, khususnya yang berhubungan dengan masalah standar baku lingkungan yang sangat minim dalam penegakan hukum selama ini.

Pasal 1 butir 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pasal 1 butir 15 juga disebutkan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Pasal diatas memberi makna bahwa lingkungan hidup yang ada ini harus dilakukan upaya perlindungan dan pengelolan, dengan memperhatikan batas atau kadar baku mutu lingkungan yang ada, supaya daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan seimbang, sehingga pada akhirnya tercipta pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup dalam menjaga keberlangsungan perikehidupan manusia serta makhluk lain.

Oleh karena itu penegakan hukum dalam hal ini sanksi yang tegas terhadap pelaku perbuatan atau pelanggaran/kelalaian pada ketentuan pidana lingkungan hidup.

Ketentuan pidana pada UU PPLH merupakan tidak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana baku mutu lingkungan diatur dalam pasal 98 yakni:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan pidana Pasal 98 tersebut menunjuk baku mutu lingkungan hidup itu pada ketentuan Pasal 20 yang di dalamnya mengatur ketentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan hidup dibagi atas beberapa, yang meliputi:

a. baku mutu air;

b. baku mutu air limbah;

c. baku mutu air laut;

d. baku mutu udara ambien;

e. baku mutu emisi;

f. baku mutu gangguan; dan

g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, jika dicermati dalam Pasal 98 tersebut yang dapat dikenai tindak pidana hanya pada dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan untuk baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diatur sanksinya dalam pasal tersebut. Ini tentu dapat ditafsirkan hanya bersifat tindak pidana ringan seperti pelanggaran yang hanya perlu diatur pada tingkatan peraturan pemerintah dan peraturan menteri, gubernur.

Dengan demikain bahwa hanya 4 (empat) hal yang lebih penting dan krusial yang dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk mendapat sanksi dengan tegas dalam undang undang lingkungan hidup ini.

Pada dasarnya setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan

b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dengan demikian yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Suatu perbuatan dikatakan melakukan tindak pidana, misalnya “baku mutu air”. Jika dalam hal ini pelaku usaha melakukan perbuatan dengan sengaja membuang baku mutu air dengan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang melebihi yang sudah ditentukan atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Yang menarik dalam pasal 98 ini adalah dimasukan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang dalam ini menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem yang meliputi ;

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;

b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;

c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

d. kriteria baku kerusakan mangrove;

e. kriteria baku kerusakan padang lamun;

f. kriteria baku kerusakan gambut;

g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramEter antara lain:

a. kenaikan temperatur;

b. kenaikan muka air laut;

c. badai; dan/atau

d. kekeringan.

Dengan adanya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dijelaskan secara tegas, baik dalam Pasal 1 butir 15 dan Pasal 21 serta penjelasannya. Pasal ini akan sulit dalam pembuktiaannya, dan butuh waktu lama untuk bisa memenuhi kriteria dalam undang-undang ini.

Tindak pidana baku mutu lingkungan pada Pasal 98 mengacu pada tiga (3) bagian yakni ayat (1) mengacu pada unsur sengaja, “setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut, dipidana dengan penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit tiga miliar dan paling banyak duabelas miliyar”.

Pada ayat (2) menunjuk pada perbuatan yang berakibat luka/bahaya kesehatan, “setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut, dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dipidana dengan penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit empat miliar dan paling banyak duabelas miliyar”.

Pada ayat (3) ini menujuk pada perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, “ setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut, dipidana dipidana dengan penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit lima miliar dan paling banyak limabelas miliyar”.

Untuk tindak pidana pada unsur kelalian dalam dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.tersebut diatur tersendiri pada Pasal 99. Kemudian untuk tindak pidana pelanggaran dalam baku mutu lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 100 dengan pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak tiga milyar, dengan syarat jika sanksi adminitrasi yang dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 89-100 UUPPLH sangat menarik untuk dicermati dalam penegakannya. Hal ini penting karena banyak media lingkungan seperti sungai, laut, danau, dll tercemar, namun sangat sulit untuk dituntut kepengadilan. Problematika inilah yang harus bisa diatasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Supaya lingkungan hidup tetap terjaga, dan anak cucu kita bisa menikmati alam ini dalam kondisi bagus, bukan tercemar.

Menunggu Pengesahan Raperda Hauling di Kaltim

2011-08-25T17:53:00.000-07:00

Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara manual maupun mekanis untuk mendapatkan bahan galian. Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan pengertian pertambangan adalah “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Problematika dalam tahapan pertambangan yang menjadi berita surat kabar di Kaltim dalam beberapa minggu ini adalah masalah REPERDA larangan angkutan tambang di jalan provinsi atau dikenal dengan (hauling).

Setelah proses produksi selesai, batubara siap untuk diekspor tahapan ini berupa pengangkutan dan penjualan. pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan (Pasal 1 angka 21 UU Minerba). Sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara (Pasal 1 angka 22 UU Minerba).

Kenapa hauling dipermasalahkan di Provinsi Kaltim? Sebab, jalan sebagai sarana publik dan salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Hal ini mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka hubungan Pemerintah Daerah Kaltim dengan masyarakatnya, pemerintah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Sebagai provinsi yang mempunyai izin IUP sampai tahun 2011 mencapai 1275, jelas Kaltim menghasilkan tambang yang melimpah. Dalam ini yang perlu dikaji bagaimana penggunaan sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan tersebut.

Namun di lain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan tersebut. Semua itu untuk menuntut pemerintah melakukan pelayan prima terhadap masyarakat dan Demi memenuhi kebutuhan rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat.

Dinas Perhubungan harus mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan. Masalah Hauling (angkutan ) usaha pertambangan yang menggunakan jalan umum misalnya di wilayah Kota Samarinda tanpa memperoleh ijin melintas dari Walikota Samarinda, hal ini perlu pendapat perhatian yang serius. Mengingat banyak jalan umum di wilayah Kota Samarinda yang rusak berat. Pada akhirnya warga masryarakat yang menjadi korban.

Keluarnya ijin KP atau IUP tidak serta merta ada ijin lintasan menggunakan jalan umum. Seyogyanya ijin lintasan jalan umum jadi syarat mutlak sebelum usaha pertambangan beroperasi. Menurut data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda, pemerintah sudah memberi advis kepada 3 (tiga) perusahaan usaha pertambangan yang belum memiliki ijin lintasan untuk hauling melalui jalan wilayah kota. Meliputi CV Transisi Energy, CV Z3 Bersaudara, PT Kaltim Lumbung Bumi Etam (kasus tanggal 27 Mei 2011 dan 31 Mei 2011, Kaltim Post).

Reperda larangan angkutan tambang di jalan provinsi, sekarang ini prosesnya masih dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Kaltim, sudah banyak desakan untuk cepat melakukan pengesahan. Menarik untuk dicermati, kenapa baru sekarang pemerintah sibuk untuk mengurusi ini.

Seharusnya dalam membuat izin IUP mempertimbangkan kepentingan warga masyarakat terhadap layanan publik terhadap sarana transportasi, atau kerena ketidakjelasan iuran atau pungutan yang dilakukan terhadap pengusaha IUP yang melintasi jalan publik berapa besarnya, siapa yang mengelola dan mengluarkan izin.

Bukan rahasia lagi, kalau setiap angkutan batubara dimintai pungutan atau istilah uang jalan oleh oknum masyarakat atau instansi. Hal inilah yang harus ditertibkan.

Yang jelas Raperda hauling sangat diperlukan didalam usaha pertambangan, karena seharusnya ada aturan yang jelas, mana yang boleh dilewati jalan umum, hak dan kewajiban pelintas penggunaan jalan umum , biaya perawatan , pemeliharaan jalan, sehingga kepentingan masyarakat tidak dirugikan. Transparansi dan pajak akan dapat meningkatkan PAD dan perbaikan jalan publik.

Sungguh memperhatikan di Kaltim, provinsi yang kaya raya ini, tidak melakukan pengelolaan sarana transportasi. Hampir semua jalan provinsi rusak, bahkan tidak layak digunakan. Jalan yang mulus dan baik cuma jalan dari Kota Samarinda menuju Kota Balikpapan. Hal ini bisa dimengerti, karena Kota Balikpapan bebas IUP. Untuk Kota Samarinda sebagia ibukota provinsi tidak lebih baik jalan umumnya. Jalan yang baik hanya sepanjang kantor gubernur, dan sepanjang jalan Bhayangkara yang berjejer mall.

Filosofi yang ingin dibangun dengan adanya Reperda Hauling, menghargai hak warga masyarakat untuk mendapat pelayanan prima sebagai warga negara dalam penggunaan sarana transportasi, dan kejelasan aturan bagi pengusaha dalam penggunaan jalan umum. Sehingga kepentingan masyarakat tidak diabaikan. Pengusaha punya tanggujawab terhadap penggunaan hauling yang menggunakan jalan umum. Sehingga ada sinkronisasi kepentingan masyarakat dan pengusaha pemegang IUP. Jangan izin terus dikeluarkan, kepentingan masyarakat diabaikan, pengusaha senang, tidak keluarkan biaya. Ini jelas melanggar keadilaan warga, keadilan, kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

Ke depan DPRD Provinsi Kaltim, seyogyanya cepat merespon Reperda tersebut, dan Dinas Perhubungan juga melibatkan masyarakat dalam Reperda ini.

Catatan Buram Pengelolaan SDA di Kaltim

2011-08-18T01:06:00.000-07:00

sekilasindonesia.com

Kalimantan Timur diberi karunia Tuhan yang luar biasa indah yakni hamparan permani hijau berupa hutan yang lebat dengan keanekaragaman hayati yang beraneka ragam jenisnya, namun pelan tetapi pasti telah mengalami esploitasi yang luar biasa pula akibat ulah manusia. Kekayaan alam berupa hutan eksploitasi melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hutan dijadikan komoditi yang harus dihabiskan dengan cepat sehingga terjadi yang dinamakan “ bom kayu” di era tahun 1970 semua berlomba-lomba untuk menebang dan membabat habis hutan. Sungai Mahakam jadi saksi bisu bisnis kayu dan tempat lewatnya tongkang-tongkang kayu di hilir mudik.

Kaltim hari ini yang tersisa adalah hutan yang hijau laksana permadani hanya Taman Nasional Kayan Mentayang di Kabupaten Nunukan. Yang lainnya hancur dirusak, baik hutan konservasi maupun hutan lindung, misalnya Taman Nasional Bukit Soeharto kondisinya memprihatinkan dengan banyak tambang dan ilegal logging, Taman Nasional Kutai (TNK) lebih parah karena telah dihuni kurang 22 ribu penduduk. Hutan lindung Bontang berdiri rumah sakit yang megah dan fasilitas umum lainnya juga mengalami nasib yang sama.

Masa jaya hutan yang hijau itu telah lewat dan sekarang digantikan oleh emas hitam berupa tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit. Semua orang juga berlomba siang dan malam untuk mengambil, menguruk, dan menghabiskan dengan cepat dan di jual murah. Era bom emas hitam jilid II di Kaltim menjadi saksi bisu bisnis proton di Sungai Mahakam. Hal ini yang membuat menarik Gubernur Kaltim Awang Faruk untuk melakukan survei menghitung hilir mudiknya proton-proton batubara yang melewati sungai di depan gedung gubernur yang megah.

Hasil survei yang dilakukan SKPD yang dibentuk Gubernur pada tahun 2011 bahwa proton yang melewati sungai Mahakam dari pagi sampai malam ada sekitar 132 proton dan ada sekitar 40 kapal loading (menunggu) mengangkat batubara yang dibawa proton menuju keluar negeri. Sungguh sangat mencengangkan bom emas hitam telah membawa dampak perikehidupan di Kaltim yang luar biasa.

Dari paparan Emil Salim kaltim makin tahun banyak pengangguran dan angka kemiskinan makin meningkat, tingkat kesejahteraan menurun. Pertambangan migas dan batubara memberi sumbangan besar kepada PDRB tahun 2010 hingga 47 persen dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hanya 6,2 persen. Kaltim tetap menderita dan tidak menikmati batubara untuk konsumsi sendiri secara maksimal, semua batubara diekspor yang masuk untuk konsumsi untuk kaltim hanya memperoleh pemasukan batubara. Untuk tahun 2008 hanya 5 persen dan tahun 2010 naik 6,89 persen (sambutan Gubernur di Lamin Etam, 10 Agustus 2011)

Sungguh cerita yang menyayat hati bagi generasi yang akan datang, generasi yang akan kita wariskan semua dieksploitasi, semua diekspor, semua cepat-cepat ingin dihabiskan kekayaan alam yang ada sekarang. Kita tidak belajar dari bom kayu sudah berakhir, minyak yang sudah mulai berkurang produksinya dan emas sudah berakhir masanya.

Masihkah tersisa masyarakat sekitar, contoh bekas pertambangan emas terbesar di Indonesia yakni PT Kem di Kutai Barat sudah mengakhir masa jayanya, sekarang menjadi Kota yang tidak berpenghuni, menuju kematian abadi, ironis, germerlap pertambangan emas yang dahulu begitu menyilaukan kini tinggal sisa rongsokan tidak berguna, yang tersisa bekas tambang sumur sumber berisi limbah tailing, tidak ada nilai dan tidak bermanfaat bagai masyarakat sekitar, yang ada terjadi pasca penutupan telah tejadi penggulanan hutan, kekeringan, banjir, longsor, sumur-sumur tambang dan air tercemar. Jadi berkah kesejahteraan pasca tambang hanya mimpi disiang bolong, semua bisa melihat merasakan sedihnya kehidupan hilangnya fungsi sosial hutan juga sirna. Masihkan kita bangga untuk mengeruk energi batubara?

Gambaran diatas seharusnya menjadi warning bagi pengambil kebijakan baik tataran provinsi dan kabupaten/kota di Katim dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan ( emas, minyak dan batubara). Pemimpin yang bijak seharusnya tidak menjual mimpi sesaat dengan mengeluarkan izin tambang yang melebih batas alam. Kekayaan yang diberikan Tuhan seharusnya dikelola dengan berprinsip lingkungan dan berkelanjutan demi anak cucu kita.

Namun keserakaan masih membalut Kaltim, kebijakan Pemda Kaltim sebagai penyumbang nomor 3 terbesar di Indonesia terus dikeruk dihabiskan dan di jadikan modal pembangunan bangsa ini. Inilah yang harus kita lawan harus kita lakukan tekanan dan berani untuk bersuara pada Jakarta.

Negara atas nama hak menguasai dengan dasar Pasal 33 UUD 1945 telah melampaui batas nilai-nilai kehidupan masyarakat disini menyingkir masyarakat adat atas nama negara dengan mengeluarkan izin PK2PB kemudian keserakan itu jelas dipertontonkan dengan telanjang oleh pemimpin kabupaten/kota di Kaltim (kecuali Kota Balikpapan) dengan izin IUP sampai tahun 2011 mencapai 1275 luar biasa. Bahkan dalam perkembanganya PT KPC telah menjadi ikon pertambangan batubara terbesar di dunia dengan kandungan tertinggi.

Semua batubara KPC diekspor lebih dari 95 dan hanya 5 persen untuk nasional kaltim tidak ada apa-apa. Disisi lain kapasitas produksi pertambangan batubara di Kaltim terus ditingkatkan produksinya misalnya PT KPC ditingkatkan hampir mencapai 77 mt ton pertahun, kemudian 32 juta mt ton pertahun untuk PT Kideco jaya agung dan PT Indro Micro 27 mt/ton pertahun.

Kegalauan dalam pengelolaan tambang seperti buah simalakama. Di Kaltim tambang batubara termasuk energi tidak terbarukan dan berumur sesaat pada kenyataannya izinnya banyak dilakukan di hutan dengan sistem pinjam pakai di Menhut. Ini sisi kehidupan masyarakat yang hilang, budaya yang baru disadari. Hutan seharusnya dikelola karena menyimpan sesuatu yang lebih bernilai dari tambang, ada banyak nilai tambah yang bisa dikembangkan dari pengobatan, kecantikan, kehidupan budaya dan nilai keberlanjutan yang begitu magis sarat dengan nilai-nilai penghargaan pada alam yang harus dijaga dikelola dan dimanfaatkan dengan batas-batasnya.

Ini hakikat dari pengelolaan sumber daya alam yang telah hilang bahkan disingkirkan di bumi Etam. Kita masih ada harapan dengan keluarnya Inpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang moretaorium logging, sehingga dapat diketahui dan ditentukan kawasan di Kaltim yang termasuk hutan primer, hutan lindung, hutan konservasi dan hutan sekunder yang bisa dilakukan budidaya. Kejelasan RTRW inilah sangat penting dalam penataan pengelolaaa sumber daya alam.

Pada akhirnya di tengah ramadhan yang masih tersisa saya masih tetap berdoa berharap dan memperjuangkan merubah tata kelola yang lebih baik dari pemerintah pusat yang salah selama ini di Kaltim dan pengambil kebijakan daerah sadar hakikat alam sebagai ciptaan Tuhan jangan di habiskan yang diberikan Tuhan, dengan cara-cara keji dan serakah itu berarti membuat kuburan dan kiamat sendiri di Kaltim. Sudah cukup 3 bocah yang meninggal jangan ditambah lagi.

Renungan ini semoga bisa menyadarkan pemimpin disini untuk menghargai hakeket nilai-nilai kekayaan alam bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di Kaltim. Hargai mereka dan manusiakan dia sebagai manusia.

Mimpi itu masih ada untuk menjadikan Kaltim yang hijau sejahtera bukan dalam tataran paradigma dan logika yang dipaparkan Pak Gubernur dan Wali Kota. Mari rakyat Kaltim bangkit untuk melawan ketidak adilan terhadap pengelolaan sumber daya alam lewat pengadilan dan MK.

Mempidanakan Pejabat Penyebab Bencana Lingkungan

2011-08-18T01:01:00.000-07:00

Koran Kaltim Post, 27 Juli 2011 memberitakan Walikota Samarinda Jaang bilang “silakan pidanakan terkait IUP yang disebabkan bencana lingkungan”. Pernyataan ini sangat manarik untuk dicermati dari kaca mata hukum lingkungan.

Samarinda sebagai kota tambang dengan jumlah IUP 76 dengan luas wilayahnya 71.800 dan hanya 27 persen yang tersisa bagi warganya serta peruntukannya lainnya. Saya bilang kota ini sedang sakit, dan warganya menuai bencana akibat IUP yang diobral murah tanpa memperhitungankan nilai-nilai daya dukung lingkungan. Filosofi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) telah dicederai oleh pejabat Kota Samarinda. Hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 telah diabaikan.

Eforuria otonomi akibat UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa konsekwensi dan semangat otonomi daerah kota ini untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan segala bidang dengan dalih menggali potensi PAD dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Yang dilakukan pejabat disini dengan menjadikan IUP menjadi barang dagangan yang laku dipasaran. Semua kalangan, birokrat, politisi, pengusaha, dan warga terlena pesta emas hitam.

IUP yang digadang-gadang dan simbul kejayaan kota ini, ternyata tidak diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pesta emas hitam selama 10 tahun telah membawa suatu petaka lingkungan di semua kehidupan warga kota ini. Perubahan yang signifikan seperti dampak lingkungan telah menggoyang hubungan dan kewenangan antar pemerintah daerah terkait IUP dalam hal ini termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berujung bencana lingkungan.

Pertanyaannya bisakan pejabat sekelas walikota akan masuk penjara karena tidak bisa melakukan upaya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup dengan IUP tersebut? Artinya perlu dikaji tentang bagaimana UUPPLH bisa membuat pejabat dituntut di pengadilan? Masalah dampak pertambangan sudah menjadi konsumsi publik yang tidak ada tindakan hukumnya.

Kalau mau jujur, masalah IUP bukan pada pejabatnya, masalahnya bagaimana penegak hukum berani menegakan UUPPLH. Polisi, jaksa dan hakim seharusnya konsisten menindak orang yang melanggar aturan UUPPLH tersebut.

Sudah jelas aturannya dalam Ketentuan pidana Pasal 97 -119 PPLH , ada 2 pasal yang bisa dicermati tentang “pejabat” yang bisa dikenakan tindak pidana, termasuk dalam hal walikota Samarinda. Pada Pasal 111 UUPPLH, menyebutkan

1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kemudian Pasal 112 menyebutkan bahwa ”Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari 2 (dua) pasal di atas, jelas bahwa Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, ini mengarah pada Pasal 37 ayat UUPLH, yang menyebutkan bahwa, “ Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. Ini bahwa yang memberi izin lingkungan adalah Walikota untuk tingkat kota.

Jadi sebenarnya, penegakan hukum sudah bisa membuat tindakan hukum dari dari 76 IUP yang ada di Kota Samarinda, dengan langka pertama menginditifikasi perusahaan yang memiliki IUP yang tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

Kemudian pada ayat 2 juga sama Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, ini mengarah pada Pasal 40 ayat (1), yakni “zin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Jadi tidak alasan polisi untuk melakukan tindakan dalam kasus IUP di Samarinda.

Pasal 112, ini bisa dijadikan momen penting dalam upaya penegakan hukum sebenarnya di Kota Samarinda, dalam ini ketentuan pidana dalam UUPPLH. Polisi bisa mempidanakan pejabat Kota Samarinda dengan alibi dan bukti nyata dengan meninggalnya 3 (tiga) bocah dalam bekas lubang sumur batubara.

Pak Polisi sudah banyak kasus lingkungan di kota ini, selamanya tidak mendapat tindakan tegas. Terbaru kasus di Kebon Agung dan Talangsari Lempake, Samarinda Utara yang disinyalir akibat kegiatan tambang CV 77, warga setempat berunjuk rasa karena daerah banjir dan menutup akses houling (Jatam, 27 juli 2011).

Jadi permasalahnya pada penegak hukum kita, polisi yang terhormat dikota ini, polisi yang tidak mau bertindak, polisi yang lalai menegakan Pasal 111 dan 112 UUPPLH. Jadi akan jadi mimpi di siang bolong pejabat dipidanakan.

Harapan saya, menutut pada lembaga kepolisian tentang citra dan kredibilitasnya dalam menegakkan UUPPLH. Seharusnya tanpa padang bulu dalam penegakan hukum lingkungan, tindakan pejabat jelas melanggar Pasal 111, dan Pasal 112 UUPLH.

Dibutuhkan keberanian polisi memeriksa orang nomer satu di Samarinda akibat IUP yang menyebabkan bencana lingkungan. Pekerjaan rumah polisi yang sebenarnya ditunggu warga kota ini adalah mempidanakan pejabat.

Perlu Pembaruan Tata Kelola Usaha Pertambangan di Samarinda

2011-08-04T21:51:00.000-07:00

Usaha Pertambangan di Samarinda jadi pergulatan dan perdebatan panjang di berbagai diskusi, seminar, workshop baik pemerintah pusat dan daerah. Pemberitaan media lokal hampir tiap hari mengenai usaha pertambangan. Hal ini menyangkut kerusakan lingkungan akibat banjir, jalan rusak, pencemaran, dan lain-lain. Bahkan dalam bulan ini, bekas sumur tambang batubara telah membawa petaka kematian 3 bocah.

Permasalahan dampak kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di kota ini, menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda, Heri Suriansyah yang lantik menggantikan Plt Kadistamben Agus Tri Sutanto. Banyak orang menilai dia tidak kredibel memimpin Distamben, karena dinilai orang lama Distamben, dan bagian dari rezim yang lama (Kaltim Post, 27 Juli 2011).

Kegelisahan, ketidakberdayaan, dan sikap apatis pemerintah daerah Samarinda yang ditunjukan selama ini membuat warga kota sudah sangat marah dan geram terhadap tata kelola pertambangan yang merusak sendi-sendi kehidupan kota ini. Samarinda dengan luas 71.800 ha telah dikuasai IUP sebanyak 76. Ini berarti hampir 71% wilayah Samarinda telah dikapling tambang. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesai oleh Kepala Distemben yang baru ini.

Dalam pernyataannya Kepala Distamben Heri Suriansyah akan melakukan penciutan izin usaha pertambangan (IUP), direncanakan penyusutan lahan tambang 50-60% yang sudah direkomendasikan oleh walikota. Penciutan lahan tambang yang konsesinya dekat lahan hijau seperti pertanian, perkebunan, pemukinan dan sekolah.

Persoalan penciutan lahan usaha pertambangan di Samarinda sudah seharusnya dilakukan dalam rangka menyeimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sudah melebihi batas. Perlu tindakan tegas yakni pencabutan izin, seperti diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini menyebutkan bahwa:

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan

Tindakan nyata dan tegas merupakan langkah yang seharusnya dari dulu diambil oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk menjamin hak warganya atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga yang dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945.

Jadi sangat kontradiktif pernyataan Kepala Distamben bahwa tambang batubara yang ada di Samarinda tidak semua berkontribusi menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, jalan rusak dan lain-lain. Seharusnya dia menyatakan itu harus disertai dengan data dan analisis yang akutanbel, transparan, valid.

Pada akhirnya, kita ingin melihat peran Distamben lebih bijak dalam pengelolaan tata kelola pertambangan di kota Ini. Harapannya adalah perubahan untuk perbaikan ke usaha pertambangan ke depan.

Bagaimana pertambangan menjadi bagian kota yang layak huni, tidak menimbulkan kerugian pada layanan publik, ada managemen yang baik dalam pengelolaan limbah, upaya reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi lahan. Nilai-nilai penghargaan pada penataan ruang bagi warga kota, harus diperhatikan, jangan berpikir sesaat, dengan mengobral izin.

Pak Heri, selamat menjabat Kepala Distamben. Kami warga Samarinda menunggu janji, bukan hanya berani membuat pernyataan-pernyataan di media seperti pejabat sebelumnya. Belum terlambat untuk memulai sesuatu yang lebih baik buat tata kelola pertambangan.

Korban Bekas Lubang Tambang Batubara

2011-08-04T21:43:00.000-07:00

Kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, berupa minyak bumi sebanyak 57 juta perbarer, gas bumi 1, 98 ton, dan batubara sebanyak 160 juta ton pertahunnnya ( data Kaltim post, 5 Juli 2011), ini memberi peluang bisnis bagi usaha usaha pertambangan yang berorentasi pasar. Menurut Kementerian ESDM ada 8 ribu ijin usaha pertambangan, 6 ribu izin bermasalah dengan tumpang tindih setiap daerah, termasuk di Kota Samarinda.

Usaha pertambangan di Kota Samarinda, telah memberi implikasi dalam segala aspek kehidupan dan menimbulkan dampak yang signifkan bagi masyarakat. Usaha pertambangan penyumbang terbesar pembakaran fosil yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global .

Kota Samarinda dengan luas 71.800 ha, telah dikuasai IUP sebanyak 76. ini berarti hampir 71% wilayah Kota Samarinda telah dikapling tambang batubara. Ini jelas, bahwa usaha pertambangan batubara di Kota Samarinda sudah melebihi batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini mengibiri hak asasi setiap warga, terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat, yang dijamin Pasal 28H UUD 1945. Kemudian dapat dikatakan bahwa, dalam pelaksaannya usaha pertambangan Kota Samarinda, mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam pelestarian lingkungan .

Hal lain adanya tambang, menimbul dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan seperti: banjir, jalan public rusak, kesehatan, pembeban APBD yang lebih besar untuk mengatasi banjir, sistem budaya dan lain-lain.

Dampak lingkungan akibat tambang dalam minggu ini, menjadi headline beberapa media, karena mengakibatkan kematian, sehingga menguras air mata semua warga kota ini. Usaha pertambangan yang digadang-gadang menjadi primadona kota ini, meninggalkan luka yang dalam, bekas lubang tambang membawa petaka, dengan 3 bocah tewas di lubang bekas tambang batubara. Petaka yang tidak seharusnya terjadi.

Dalam kajian Undang-undang lingkungan hidup, pada Pasal 112 UU No mor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, “bahwa setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dengan demikian, pemerintah daerah Kota Samarinda, atau SKPD yang berkaitan dengan usaha pertambangan, selaku pejabat yang berwenang, secara hukum dapat minta pertanggujawab hukum, kerena kelalian dalam pengawasan, yang berakibat tewas 3 bocah, seharus dapat dijadikan tersangka tindak pidana kejahatan lingkungan hidup oleh polisi. Sekali lagi jangan berpolimik soal takdir atas kematian 3 bocah tersebut, namun ini kerena keceroboan pejabat yang berwenang, telah membawa korban. Unsur kelalaian ini, yang seharusnya menjadi langka berani polisi bertindak, dan menuntut pertanggungjawaban pejabat dalam kasus ini. Tindakan tegas polisi lagi diuji dan ditunggu warga Kota Samarinda dalam menegakaan undang-undang lingkungan .

Disisi lain DPRD Kota Samarinda, Pemerintah daerah Kota Samarinda, harus memberi menjamin dan memberi perlindungan dalam pengelolaan usaha pertambangan terhadap lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten terhadap warga masyarakat. sehingga pada tataran tata kelola harus dipertegas terhadap usaha pertambangan. Ini yang harus disadari bahwa semua dampak lingkungan timbul itu ditanggung warga Kota Samarinda bermuara pada usaha pertambangan. Seyognya dalam setiap pembangunan harus menjunjung 3 pilar yakni pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan sistem pengawasan. Ketiga pilar ini yang harus dijalankan dalam setiap usaha pertambangan.

Revisi Reperda usaha pertambangan oleh Pansus DPRD Kota Samarinda, menjadi harapan warga sebagai wakil rakyat Kota Samarinda, untuk melakukan komitmen bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk mengadakan MOU bahwa mulai detik ini tidak ada izin usaha pertambangan sampai kapanpun di Kota Samarinda dan Pemerintah kota Samarinda minimalisir IUP dengan mengurangi IUP yang melanggar tata ruang, dalam hal IUP yang berdekatan dengan pemukiman/perumahan untuk segera mencabut semua IUP tersebut.

DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda dapat belajar dan mengambil contoh cara bijak menghargai lingkungan dan menjamin hak warganya dari walikota Kota Balikpapan yang berani mengeluarkan SK Walikota, tidak ada IUP di Kota Balikpapan dan Kabupaten Manggarai, yang bupatinya berani mencabut serta merta 7 IUP yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan bagi warganya .

Terhadap kerja pansus yang akan melakukan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2000 joto Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda, seyognya pansus membuat komitmet untuk membuat Peraturan Daerah (perda) baru, dan mencabut perda Perda Nompr 2 Tahun 2000 jonto Perda Nomor 20 Tahun 2003, dengan menerbitkan perda baru, jangan hanya merevisi, tetapi merubah total dengan perda baru.

Perda baru ini dalam rangka untuk menetapkan kaidah-kaidah dalam rangka mengakhiran tahapan pasca tambang dan penutupaan tambang terhadap IUP yang sudah berjalan di Kota Samarinda

Hanya dengan cara inilah, Kota Samarinda dapat melakukan upaya pemulihan keseimbangan lingkungan hidup, dan merubah paradigma semua stakeholder di Kota Samarinda, bahwa mineral dan batubara adalah warisan nenek moyang kita, buka untuk dikeruk, diambil dan dihabiskan sekarang juga, tetapi mineral dan batubara ini sebagai titipan bagi kita untuk diwariskan pada anak cucu kita kelak.

Menurut data Jatam 2011, ada 5 usaha pertambangan dalam bentuk PKP2B sebanyak 20 ha dan 22 IUP ,sebanyak 200 ha, yang dekat kawasan permukinan ( 8 Juli 2011, Kaltim Post). Yang yang seharusnya dilakukan pencabutan oleh Walikota Samarinda, supaya tidak terjadi tragedi di atas.

Kita tidak ingin Kota Samarinda jadi Buyat dan Lapindo. Katakan tidak untuk IUP di Kota Samarinda sampai kapanpun… Mari bangkit dari mimpi dari daya rusak tambang yang mengerikan… Dan mematikan bangkitlah warga Kota Samarinda, tuntutlah hak anda pada wakil rakyat dan pemerintah daerah.

Seburam apupun catatan, lebih baik diungkap dan dilakukan ketimbang lupa dan dilupakan, seperti 3 korban tambang. Warga kota yang berduka

Rakyat Punya Hak Menikmati Lingkungan Sehat

2011-08-04T21:39:00.000-07:00

Bencana lingkungan telah tertoreh pada segmen geografis Indonesia selama hampir lebih sepuluh (10) tahun terakhir, banyak wilayah di kabupaten/kota termasuk di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengalami beraneka rupa problematika lingkungan yang mendukacitakan semua lapisan masyarakat berupa ancaman dan kerusakan lingkungan.

Rilis beberapa media lokal dalam beberapa bulan ini tentang berbagai dampak lingkungan akibat usaha pertambangan yang hampir merata di seluruh Samarinda. Dari banjir lumpur, rusaknya lahan pertanian, tambak ikan, rusaknya jalan, pencemaran limbah.

Data terakhir Samarinda tidak kurang 71 persen wilayahnya telah diberikan kepada usaha pertambangan batubara (Kaltim Post, 11 Juni 2011) dari luas wilayahnya 71.800 Ha. Tentu kondisi ini pada tatanan lingkungan tidak layak atau mengalami beban atas daya dukung lingkungan dan daya tampung yang tidak seimbang. Dengan tercemarnya atau terjadi bencana lingkungan merupakan suatu sinyaleman betapa sakitnya ekosistem kehidupan rakyat.dalam perspektif lingkungan.

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bahkan ada ungkapan “tiada kegiatan pertambangan tanpa kerusakan/pencemaran lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan akan datang, terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Lingkungan hidup yang diartikan luas yaitu tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial budaya. Sedangkan lingkungan secara umum menurut Emil Salim diartikan sebagai tempat yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Menurut Munadjat Danusaputra adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat d idalam ruangan, dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsunagn hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Hubungan timbal balik antara manusia dengan komponen-kompenen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan (Zein, 1985). Apabila hubungan timbal balik tersebut terlaksana tidak seimbang, maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Krisis ekologis yang melanda Samarinda, seyogyanya menyadarkan semua pihak akan terjadinya macam-macam penyakit yang menggerogoti keberlanjutan hidup setiap anak bangsa ini, bahkan anak cucu kita kelak, baik berupa pencemaran air, udara, tanah, dan kerusakan bentangan alam yang berlansung sedemikian aksesif tanpa tersentuh oleh aparat hukum secara bermakna.

Dalam perspektip teoritis dan yuridis lingkungan mempunyai hak (environmental right) untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bagi rakyat hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan constitutional right berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 28H ayat (1) dikemukakan ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh negara.

Terbit undang-undang lingkungan, dalam upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada serta memberi jaminan pada warganya. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan PPLH. Secara filosofi memandang bahwa hak lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ini berarti hakikat paling penting dari UU PPLH yakni penghargaan dan jaminan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara.

Dengan penempatan hak dasar atas warga pada tataran filosofi merupakan langkah yang lebih maju dan perubahan signifikan dari UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yang mengatur pada tingkat pasal. Inilah tuntutan bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk memberi jaminan dan tanggung jawabnya terhadap kualitas lingkungan yang baik dan sehat.

Sejarah Hak Asasi Lingkungan

Munculnya konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) dimulai pada tahun 1974 oleh Rene Cassin dalam perkembangannya memasukkan juga hak atas lingkungan yang sehat dan baik (the right to a healthful and decent environment). Hal ini dilatarbelangkani adanya persoalan lingkungan (khususnya pencemaran industri) yang sangat merugikan perikehidupan masyarakat.

Secara implisit perlindungan dan fungsi lingkungan hidup telah dinyatakan dalam instrumen hak asasi manusia, internasional covenant on economic, social and culture right (ICESCR). Namun pengakuan secara eksplisit hak atas lingkungan hidup yang sehat (right to a healthy environment) dimulai dalam Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio sebagai non binding principle. Dalam berbagai konsitusi di beberapa negara telah memasukan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dan sudah diakui seperti halnya Konsitusi Afrika Selatan, Korea Selatan, Equador, Hungary, Peru, Portugal dan Philippines.

Indonesia pertama kali hak atas lingkungan yang sehat dan baik diakui dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Lingkungan Hidup yang diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudiaan adanya amendemen UUD 1945 pada Pasal 28H ayat (1) serta terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengakuian hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik di Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) melalui ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Deklarasi Nasional tentang HAM, di salah satu pasalnya menetapkan bahwa ”setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Dalam perkembanganya ini berhubungan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28H UUD 1945 mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini memberi makna bahwa dengan diakui hak lingkungan yang baik dan sehat pada tataran tertinggi konstitusi kita. Diharapkan semua lapisan masyarakat semakin menjaga kualitas lingkungan hidup dengan melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan yang terpadu, integrasi dan seksama untuk mengantisipasi penurunan akibat pemanasan global.

Apabila negara tidak lagi mampu mengelola kualitas lingkungan yang baik dan sehat berarti negara telah gagal menjalankan fungsinya. Meminjam kata-kata Suparto Wijoyo bahwa negara telah melakukan “dosa konstitusional yakni pemenuhan hak rakyat atas lingkungan hidup yan baik dan sehat menjadi tanggung jawab hukum, pemerintah sebagai pengelola lingkungan.

Jaminan negara atas hak lingkungan yang baik dan sehat, seharusnya memberi kesadaran pada pemerintah dalam pengelolaan SDA yang harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Ini yang sering dilupakan para pemegang kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat oleh Pemerintah Samarinda sering diabaikan. Jaminan ini yang akan menjadi tanggujawab Pemerintah Kota Samarinda selaku pemegang kebijakaan tertinggi atas lingkungan di kota ini.

Jika pemerintah daerah gagal menyamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti pemerintah daerah telah mengabaikan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi kita. Pada akhirnya kita akan membayangkan suatu saat generasi yang akan datang lahir hanya mewarisi hutan yang telah jadi ilalang dan hanya berupa kubangan sumur-sumur besar bekas pertambangan. Ironis, terjadi bencana berupa banjir yang tidak surut-surut, tanah longsor, suhu bumi semakin panas, air tecemar dan bermacam-macam penyakit.

Dengan banyaknya permasalahan lingkungan di Samarinda, seyogyanya pemerintah daerah membuat langkah yang kongrit untuk menjamin hak warga negara. Jangan hanya berpolimik di media dan pada akhirnya kita tidak tahu harus bertanya pada siapa!

Kita belum terlambat untuk menuntut hak lingkungan yang baik dan sehat pada Pemerintah Kota Samarinda. Jangan tunggu bencana benar-benar datang seperti kasus Buyat atau lumbur Lapindo. Membayangkan saja saya bergidik, benar-benar mengerikan bencana ekologi yang kita dapat.

Sebenarnya bencana bukan takdir, tetapi dibuat manusia itu sendiri, yakni pemegang kebijakan yang tidak peka lingkungan. Pemeritah Kota Samarinda, DPRD setempat telah lalai. Mari tegakkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat di negeri ini.

Filosofi UU Informasi Geospasial

2011-07-07T23:29:00.000-07:00

Indonesia adalah negara berciri kepulauan yang terbentang dari Aceh sampai Papua, memiliki segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. SDA sebagai karunia Tuhan YME yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta daya dukung lingkungan.

Dalam Pasal 28E UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam hal ini termasuk informasi geospasial.

Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2011 disebutkan bahwa geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu obyek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Informasi goespasial ini penting dalam konteks negara untuk menjamin hak-hak warga secara ekonomi, seperti diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945. Informasi goespasial merupakan alat bantu dalam perumusaan kebijakan, pengambilan keputusaan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumiaan.

Dengan demikian goespasial akan mendukung pemerintah dan pemerintah daerah untuk membangun sistem/basis data dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, perencanaan tata ruang, lokasi investasi dan bisnis perekonomiaan, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan.

Hal menarik yang bisa dikembangkan dalam informasi goerspasial adalah dalam hal penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan dan pertahanan keamanaan.

Filosofi Informasi Goespasial

Pertama, dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 disebutkan bahwa dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, berciri nusantara dengan segala kekayaan SDA dan sumber daya lainnya, harus dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia baik saat ini maupun dimasa mendatang.

Ini memberi pemaknaan yang mendalam bahwa selama ini negara mengakui ada permasalahan yang serius dalam pengelolaan kekayaan SDA, ketimpangan, keadilan, kemakmuran tidak merata.

Kekayaan SDA yang terkandung seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau daerah yang mempunyai kekayaan SDA tersebut. Namun kenyataan sebaliknya hanya yang menikmati orang-orang yang berkuasa, pejabat, dan penguasa. Contoh kongkritnya di Kaltim. Provinsi terkaya ketiga setelah Papua dan Riau. Masyarakatnya tidak sejahtera, kemiskinan meningkat, masyarakat lokal tersinggir di tanah sendiri, akibat pengelolaan SDA tidak berbasis masyarakat. Nilai-nilai kehidupan dan hidup sebagai manusia yang tinggal di wilayahnya diabaikan bahkan dimatikan atas nama izin dan investasi.

Kenapa ini terjadi? Karena informasi goespasial sebagai basis data bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang jelas-jelas akan SDA yang terkandung di wilayahnya tidak dipunyai oleh negara. Bahkan malah dimainkan olrh pemegang kuasa. Sebagai contoh di Samarinda, Dinas Pertambangan dan Energi tidak pernah mau transparan sebagai pelayan publik mengenai berapa sebenarnya IUP yang ada, data yang diberikan dan dirilis di koran selalu berubah. Ironis.

Sistim tata kelola kekayaan SDA dengan menggunakan informasi goespasial akan berdasarkan pada kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan dan demokrasi.

Dalam informasi goespasil tujuannya ada jaminan ketersediaan dan akses informasi goespasial yang dapat dipertanggujawabkan; adanya penyelenggaraan yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan pendorong penggunaan informasi goespasial dalam penyelenggaraan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sehingga tata kelola terkoordinasi dari pusat dan daerah terjaminnya masyarakat dapat mengakses. Jangan kayak sekarang saling lempar tanggungjawab dan tidak mau tahu karena bukan bagiannya antar instansi. Di Samarinda jelas dipertontonkan bagaimana jika tata kelola SDA berupa usaha pertambangan bermasalah antara Distamben, BLH, dan Pemerintah.

Kedua, infomasi goespasial dalam mengelola SDA dan sumber daya lain serta penanggulangan bencana yang di negara kita. Dalam hal ini informasi goespasial penting dalam kaitannya dengan bencana akibat pengelolaan SDA yang salah.

Dengan basis data dari informasi goespasial yang memadai, maka bencana serta penanggulangan cepat ditanggulangi, karena data sudah lengkap, akurat, sehingga cepat bertindak, korban bisa diminimalisir. Selama ini bila terjadi bencana, karena informasi data di daerah bencana kurang, tidak tersedia, sehingga jadi lambat.

Ketiga, informasi goespasial dapat diselenggarakan dengan tertib, terpadu, berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menjamin keakuratan, kemuktiran dan kepastian hukum. Makna yang tersirat dengan data goespasial yang lengkap, akurat, dan muktahir akan memudahkan kita, warga negara untuk memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Masyarakat dapat mendapat haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada kesimpulanya filosofi yang terkandung dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 dengan kesediaan data informasi goespasial yang lengkap, akurat dan muktahir, maka masyarakat dan negara dapat melakukan pengelolaan tata kelola SDA dengan basis data. Sehingga dapat mengantisipasi bencana yang akan timbul, lingkungan terselamatkan dan secara tidak langsung generasi yang akan datang juga dapat bagian dalam menikmati SDA. Dengan informasi geospasial, pemerintah sebagai penyelenggara dapat menentukan kapan, layak, dan sesuai suatu SDA dikelola sehingga pada akhirnya kemakmuran sebagai tujuan tata kelola ekonomi negara tercapai masyarakat yang berkeadilan. Semoga!.

Hukum Lingkungan dan Penegakannya Dalam UU No.32 Tahun 2009

2011-07-05T20:02:00.000-07:00

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya.

Istilah Lingkungan Hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan “environment”, dalam bahasa Belanda disebut dengan “milieu”, atau dalam bahasa Perancis disebut dengan “I’environment””[1]. Ada beberapa rumusan mengenai pengertian Lingkungan Hidup, “Secara umum Lingkungan Hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini sangat luas, namun untuk praktisnya di batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat di jangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”[2].

Munadjat Danusaputro sebagaimana dikutip oleh Siahaan[3], memberikan pengertian bahwa “Lingkungan Hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup lainnya. Dengan demikian tercukup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya”.

Selanjutnya Otto Soemarwoto berpendapat pengertian “Lingkungan Hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita”.[4]

Menurut pengertian yuridis, Lingkungan Hidup dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap manusia dan makhluk lainnya, oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan terhadapnya. Pasal 1 angka 2 Bab I Ketentuan Umum UUPPLH memberikan pengertian bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

2. Hukum Lingkungan

Mengutip dari Muhamad Erwin,[5] Munadjat Danusaputro menuliskan “Istilah Hukum Lingkungan yang merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “Environment Law” dalam bahasa Inggris, “Millieeurecht” dalam bahasa Belanda, “L,environment” dalam bahasa Prancis, “Umweltrecht” dalam bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam bahasa Malaysia, “Batas nan Kapaligiran” dalam bahasa Tagalog, “Sin-ved-lom Kwahm”dalam bahasa Thailand, “Qomum al-Biah” dalam bahasa Arab”.

Sundari Rangkuti[6], Hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.

Sedangkan, Gatot P. Soemartono[7], menyebutkan bahwa “hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dari uraian mengenai pengertian hukum, maka Hukum Lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang”.

“Hukum Lingkungan adalah salah satu bidang yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup”[8]. Koesnadi Hardjasoemantri mengutip pendapat Drupsteen, bahwa “Hukum Lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Dengan demikian Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan” [9].

Munadjat Danusaputro[10], membedakan Hukum Lingkungan menjadi dua yaitu, Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan (environmental-oriented law) dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan daripada lingkungan (use oriented law). Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

“Hukum Lingkungan mempunyai 2 (dua) dimensi. Yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi Hukum Lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat, hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.

Mas Achmad Santosa[11] menuliskan, peranan Hukum Lingkungan secara khusus diperjelas dalam Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living (1991), antara lain:
a) memberi efek kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan;

b) sebagai sarana penaatan(compliance tool) melalui penerapan aneka sanksi (varienty of sanctions);
c) memberi panduan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kewajibannya;
d) memberi definisi tentang hak dan kewajiban dan perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat;
e) memberi dan memperkuat mandat serta otoritas kepada aparat pemerintah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya) (Rachmadi Usman, 2003:11)

3. Sejarah Perkembangan Lingkungan
Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum.[12] Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti:[13] Perkembangan hokum lingkungan tidak dipisahkan dengan gerakan sedunia yang memberikan perhatian besarnya tentang lingkungan hidu. Konfrensi PBB tentang lingkungan hidup, telah diadakan di Stockholm pada Tahun 1972, Konferensi Stockholm membahas masalah lingkungan dan jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (”eco-development”), dan kapasitas lingkungan yang ada.
Pada tahun 1983 PBB membentuk komisi sedunia untuk lingkungan dan pembangunan yaitu World Commission on Environment and Development (WCED). PBB pada tahun 1992 menyelenggarakan konferensi mengenai masalah lingkungan dan pembangunan ( The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau dikenal sebagai KTT Bumi (Eart Summit) di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 3-14 Juni Tahun 1992[14].

Indonesia pertama kali lingkungan hidup masuk dalam GBHN tahun 1993 BAB III huruf B ayat (10) dengan Tap MPR RI No.IV/MPR/1993 dan dijabarkan dalam REPELITA II (1994-1997) dalam Buku III bab 27, tentang Pembinaan Hukum Nasional. Semakin maju perkembanga ilmu dan teknologi serta peningkatan ekonomi dan modal, terutama penanaman modal dalam negeri dan modal asing, melalui sektor kehutanan dan pertambangan lahirnya UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal dan UU No.6 Tahun 1967 tentang Penanamn Modal Dalam Negeri (PMDN). Ini sudah memuat pemikiran tentang pengaturan lingkungan. Kemudian terjadi peristiwa pencemaran lingkungan berupa minyak akibat kandasnya kapa; ” Showa Maru” di Selat Malaka. Dari hal tersebut diselenggarakan lokakarya tentang segi-segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup oleh depertemen dan perguruan tinggi . Indonesia meratifikasi Konvensi IMCO tentang Pencemaran Laut oleh Minyak Bumi dari kapal, yang diimplemantasikan dengan Keppres No.18 Tahun 1978 tentang Civil Liability Convention dan Keppres No. 19 Tahun 1978 tentang Internasional Fund Convention 1971. Pada tahun 1978 dibentuk kantor menteri negara PPLH, salah tugas membuat RUU lingkungan Hidup. Kemudian lahirnya UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengeloan Lingkungan Hidup, diganti UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diganti lagi UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Penegakan Hukum Lingkungan
Penegakan Hukum dalam bahasa Inggris disebut “law enforcement”, bahasa Belanda disebut “rechtshandhaving”. Pengertian penegakan hukum dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengarah kepada Force. [15] Menurut Notitie Handhaving Milleurecht, Penegakan Hukum Lingkungan ialah pengawasan dan penerapan atau dengan ancaman, penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penaatan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual . “Penegakan Hukum Lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana dan perdata”.[16] Dalam upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan. Lebih lanjut Siti Sundari Rangkuti Penegakan Hukum Lingkungan dapat dilakukan secara preventif[17] dan represif[18], sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau pejabat berwenang, telah diatur dalam Pasal 71 UUPLH, yaitu:

a) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c) dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Penegakan Hukum Lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

1) Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Upaya penegakan Hukum Lingkungan yang diterapkan kepada kegiatan dan/atau usaha yang ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum tersebut diterapkan melalui sanksi administratif seperti yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, yang terdiri dari:

a) terguran tertulis;
b) paksaan pemerintah;
c) pembekuan izin lingkungan; atau
d) pencabutan izin lingkungan.

2) Penegakan Hukum Lingkungan Perdata
Upaya penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Bentuk dari penegakan hukum ini adalah sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3) Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan berikut:

a) sanksi administratif, sanksi perdata, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi, mediasi, musyawarah diluar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
b) tingkat kesalahan pelaku relatif berat;
c) akibat perbuatan pelaku relatif besar; dan
d) perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Hal ini berkaitan bahwa penerapan sanksi pidana lingkungan tetap memerhatikan asas ultimum remedium, yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Upaya penegakan hukum ini di wujudkan dalam bentuk sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda seperti yang diatur dalam Pasal 98 s/d Pasal 120 UUPPLH.

5. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Aturan Pelaksanaanya.
Dalam Negara hokum (rule of law) ada ada 3 ( tiga) prinsip dasar yakni a) supremecy of law, yakni segala tindakan Negara dan warga Negara harus dilakuakn dengan berdasarkan atas hokum dan tidak bertentangan dengan hokum, b) equality before the law, yakni setiao orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hokum dan karenanya harus diperlakukan sama, dan c) Due Process of law yakni proses penegakan hokum harus diabdikan bukan semata-mata demi tegaknya hokum saja, melainkan demi tegaknya keadilan dan kepastian . dengan demikan dalam proses pembentukan dan penegakan hokum tidak boleh bertentangan dengan hokum dan harus mengindahkan harkat dan martabat manusia serta hak-haknya yang melekat. Dalam kontek UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ( PPLH), secara filosofi dari undang-undang ini adalah, bahwa Negara menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945, bagi warganya. Dengan adanya perubahan UU PPLH diharapkan masalah lingkungan yang berupa pencemaran, kerusakan, perusakan, dan lain-lain dapat diminimalisir da nada pertanggujawaban sehat hokum dalam penegakan. Secara umum UU No.32 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

1. Alasan Filosofi, sosologis dan yuridis;
2. Konsep Dasar Lingkungan Hidup
3. Asas dan tujuan;
4. Ruang Lingkungan;
a. Perencanaa;

1.inventarisasai LH;
2. Penetapan Erogion;
3. RPPPLH
b. Pemanfaatan;

1. SDA, RPPLH, daya dukung, dan daya tampungan LH

c. Pengendalian;
1. Pencegahan;
a. KLHS;
b. Tata ruang;
c. Baku mutu;
d. Keterian baku kerusakan;
e. Amdal;
f. UKL/UPL;
g. Perizinan;
h. Instrumen ekonomi LH;
i. Peraturan Perundang-undangan berbasis LH;
j. Anggaran Berbasis LH;
k. Analisis Resiko Lh;
l. Audit LH;
m. Insterumen lain sesuai kebutuhan dan perkembangan Ilmu pengetahuan

2. Penanggulan;
a. Pemberian informasi pencemaran/kerusakan LH pada masyarakat;
b. Pengisolasian pencemaran /kerusakan LH;
c. Penghentian sumber pencemaran/kerusakan LH;
d. Cara lain yang sesuia dengn ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pemulihan…
1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersiahan unsure pencemar
2. Remidiasi;
3. Rehabilitasi;

4. Restorasi;
5. Cara lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
d. Pemeliharaan;
1. Konservasi SDA;
a. Perlindungan SDA;
b. Pengawetan SDA;
c. Pemanfaatn SDA secara lestari
2. Pencadangan SDA;.. pengelolaan jangka waktu tertentu
3. Pelesatarian Fungsi admosfir;
a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
b. Upaya perlindungan lapisan ozon;
c. Upaya perlindungan hujan asam
e. Pengawasan .
Pengawasan dan sanksi adminitrasi;
1. Pengawasan
- Aparatur Negara;
- Wewenang;
2. Sanksi adminitrasi
f. Penegakan hokum
a) -andmintrasi;
b) -perdata;
c) -pidana

Hal-hal diluar ruang lingkup UUPPL
A. Pengelolaan B3

1) Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun, ;
2) Pengelolan limbah bahan limbah berbahaya B3
3) Dumping;

B. Sistem informasi;;
C. Tugas wewenang pemerintah dan PEMDA;
D. Hak, kewajiban dan larangan;
E. Peran masyarakat;
F. Penyelesaian sengketa lingkungan;

1. Pengadilan;
- Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan
- Tanggungjawab mutklak;
- Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan;
- Hak gugat pemerintah dan pemda;
- Hak gugat masyarakat;
- Hak gugat organisasi LH;
- Gugutan admintrasi
2. Luar pengadilan;
G. Penyilidikan dan pembuktian.;
H. Ketentuan pidana;
I. Ketentuan peralihan;
J. Ketentuan penutup.
Undang-undang ini memberikan wewenang yang luas kepada Kementeri Lingkungan Hidup untuk melaksanakan seluruh wewenang pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Hal lain Bahwa pemerintah daerah diberi wewenang yang sangat luas dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak diatur dalam UU No.23 Tahun 1997.
Untuk peraturan pelaksananya dibawahnya, pada tahun 2010, telah dikeluarkan antara lain;
a) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tahun (Permen) No. 01 Tahun 2010 tentang Tatalaksa Pengendalian Pencemaran Air;
b) Permen No. 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kerangka Indonesia Nation Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup;
c) Permen No. 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
d) Permen No. 04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng;
e) Permen No. 05 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula;
f) Permen No. 06 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu;
g) Permen No. 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL dan Peryaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL;
h) Permen No. 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
i) Permen No. 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan LH;

j) Permen No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ;
k) Permen No. 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2011; dan
l) Permen No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
Semua aturan perundang-undangan diatas dalam rangka untuk lebih menjamin kepastian hokum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai bagian dari perlindungan terhadap secara keseluruhan ekosistem yang ada. Sehingga kita akan dapat mewariskan kepada anak cucu kita atas lingkungan yang baik pula. Semoga kita menyadari arti dan melakukan action untuk menjaga lingkungan hidup.

6. Kesimpulan
Perkembangan Hukum lingkungan yang begitu pesat, telah memberi dasar perlindungan hukum bagi kepentingan warga Negara untuk dijamin haknya oleh Negara dengar dasar kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sesuai yang diatur di dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian paparan saya semoga kita senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan baik dan sehat, sehingga akan menjamin kehidupan kita semua juga anak cucu kita kelak amin. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi
Abdurahman. 1990. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Cet. 3, Bandung.
Erwin, Muhammad. 2008. Hukum Lingkungan - Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. PT. Refika Aditama. Bandung.
Fuady, Munir. 2002. Perbuatan Melawan Hukum. Cet.1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Cet 1. Sinar Grafika. Jakarta.
Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Cet. 18. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Salim. 2007. Hukum Pertambangan Di Indonesia- edisi revisi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Siahaan, 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Erlangga. Jakarta.
__________ 2009. Hukum Lingkungan-edisi revisi cet. ke 2. Pancuran Alam. Jakarta.
Rangkuti, Siti Sundari. 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional-edisi ketiga. Airlangga University Press. Surabaya.
Supriadi, 2006. Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

C. Internet

http://Gagasanhukum. Wordpress Com, Hukum lingkungan dan Penegakanya diunduh tanggal 2 Juli 2011;
http://www.menlh.or.id, Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup, diunduh tanggal 2 Juli 2011 .

NB. Makalah ini sudah Di sampaikan pada Kursus Penilia AMDAL Angkatan III, 04-18 July 2011), di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unmul, Pada hari senin tanggal 4 July 2011, digedung PPLH.

^^^SEKIAN DAN TERIMA KASIH ^^^

[1] Siahaan, 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Erlangga. Jakarta, h.34.

[2] Salim. 2007. Hukum Pertambangan Di Indonesia- edisi revisi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, h.64.

[3] Ibid, h.3

[4] Ibid, hal.3

[5] Muhammad Erwin. 2008. Hukum Lingkungan - Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. PT. Refika Aditama. Bandung, hal. 8.

[6] Rangkuti, Siti Sundar Rangkuti . 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional-edisi ketiga. Airlangga University Press. Surabaya, hal. 11

[7] Ibid, h.9

[8] Ibid, h.37

[9] Koesnadi Hardjasoemantri 2005. Hukum Tata Lingkungan. Cet. 18. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, h.41.

[10] Ibid, hal.76

[11] Mas Agus Santoso, Good Governance ,Hukum Lingkungan, h.97

[12] Siti Sundari Rangkuti, Hukum lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Tahun 2005, hal. 1.

[13] Ibid, hal. 3.

[14] Konferensi UNCED, yang dikenal dengan nama Earth Summit, menghasilkan: (1) Rio Declaration on Environment and Development atau Deklarasi Rio, yang merupakan kompromi untuk mengenai persepsi dan prioritas penanganan masalah lingkungan, yang intinya adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional; (2) Agenda 21, yang merupakan rencana kegiatan di abad 21, yang menjabarkan strategi dan program pengendalian masalah lingkungan serta pembangunan yang berwawasan lingkungan; (3). Konvensi Perubahan Iklim, yang merupakan upaya untuk mengendalikan jumlah gas rumat kaca agar tidak melampui ambang batas yang diperlukan; (4) Konvensi tentang Keanegaraman Hayati, yang merupakan kesepakatan tentang upaya menyelamatkan sumber daya alam, serta perlunya manfaat dari keanekaragaman hayati dapat dinikmati bersama secara adil; dan (5) Pernyataan tentang Prinsip-Prinsip Kehutanan, yang merupakan pedoman untuk mengelola, konservasi dan pembangunan berkesinabungan dari sumber daya hutan.

[15] Supriadi, 2006. Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar. Sinar Grafika. Jakarta, h 267

[16] Ibid, h.215.

[17] Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi Penegakan Hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan”.

[18] Penegakan hukum yang besifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang

Samarinda Terkepung Tambang Batubara

2011-07-02T01:00:00.000-07:00

Dalam beberapa minggu ini, semua media lokal memuat dampak dari usaha pertambangan yang hampir merata di seluruh Kota Samarinda. Dari banjir lumpur, rusaknya lahan pertanian, tambak ikan, rusaknya jalan, pencemaran limbah. Kota ini sedang berduka, sakit ditengah gemerlap pesta emas hitam.

Usaha pertambangan digadang-gadang melebihi apapun disini, semua dilanggar , baik rencana tata ruang, hutan kota, lahan pertanian, pemukiman warga, fasilitas umum dan lain-lain. Semua untuk tambang batubara, sehingga kota ini pantas disebut sebagai Kota Tambang Batubara. Bagaimana tidak Kota Samarinda tidak kurang 71 Persen wilayahnya telah diberikan kepada tambang batubara (Kaltim Post , 11 Juni 2011) dari luas wilayahnya 71.800 Ha.

Aktivitas usaha pertambangan batabara, memiliki 2 (dua) sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus menimbulkan daya perusak lingkungan yang potensial. Pengembangan usaha pertambangan di Kota Samarinda berkembang dengan pesat sejak diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi yang luas dan sistem desentralisasi yang dimiliki, ada beberapa urusan pemerintahan di bidang pertambangan umum (terbitnya PP No. 75 Tahun 2001) bupati/walikota berwenang menerbitkan Ijin Kuasa Pertambangan (IKP). Inilah awal pesta tambang batubara dimulai, dengan mengatasnamakan PAD dan desentralisasi dengan memaksimalkan potensi daerah.

Izin usaha pertambangan,diobral, dan dijual murah, semua boleh menambang. Pesta Izin tambang batubara dimulai pertama pada tahun 2001 dengan luasan 87,52 ha. Kemudian naik pada tahun 2005, tercatat 38 izin dengan luas 20.323, 1 ha, dan tahun 2009 sudah tercatat 76 IUP dengan luasan mencapai 27.555,66 ha (Jatam, 2011). Luar biasa, siapapun pejabat public dari Jakarta yang datang, hanya bisa menghujat, tanpa bertindak, apapun tentang kerusakan lingkungan Kota Samarinda yang sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan.akibat tambang .

Dengan luasan yang diberikan terhadap usaha pertambangan batubara, berapa rupiah yang didapat oleh pemerintah daerah? Ini pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Sebagai bahan perbandingan, untuk menjadi renungan kita semua warga kota, bahwa Pemerintah Daerah Kota Samarinda melalui Perda No. 20 Tahun 2000 jo Perda No. 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penguasahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda, terdapat 3 macam pungutan yaitu retribusi perizinan, eksploitasi dan eksploitasi, pungutan pengembangan kota dan restribusi pengangkutan.

Dalam Pasal 23 Perda No. 20 Tahun 2000 disebutkan:

(1) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) adalah restribusi perijinan eksplorasi sebesar Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah) serta setiap hektar dan pada saat peningkatan perijinan eksploitasi dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap hektar;

(2) Batubara yang diangkut melintas Sungai Mahakam dalam wilayah Kota Samarinda dipungut retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap ton.

Sedangkan untuk pungutan lainnya tidak dipungut, karena duplikasi dengan iuran royalti yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari pasal diatas sebenarnya betapa murahnya kontribusi yang didapat, dari pada tambang yang ditanggung semua warga kota.

Hal yang menjadi penting dan krusial, dengan wilayah yang 71% di kepungan IUP, berapa PAD yang selama ini didapat Kota Samarinda. Sebagai contoh Tahun 2008, PAD dari sector tambang batubara sebesar Rp. 399 juta. Ini berarti 4 % dari total PAD Samarinda Rp. 112,5 miliar. Ironis jika melihat biaya pembangunan proyek penanggulan banjir menghabiskan biaya sebesar Rp. 38 milyar rupiah per polder. Banjir terjadi karena semua wilayah dikepung usaha pertambangan. Sedangkan untuk mengatasi banjir butuh lebih 10 folder.

Dari Sidak Menteri Lingkungan Hidup Gusti M.Hatta, sepekan yang lalu, terungkap Pemegang IUP di Kota Samarinda banyak yang melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun jangan berharap dilakukan penegakan hukum dari UU PPLH tersebut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH sudah 3 tahun diterbitkan, namun penegakan hukumnya hanya menyentuh pertambangan golongan C (batu permata, pasir kuarsa, marmer, granit, tanah liat, dan pasir) yang diberi sanksi.

Untuk golongan A (minyak bumi, gas alam, aspal, batubaa, nikel, timah putih,d an uranium) dan golongan B (besi, bauksit, tembaga, seng, emas, paltina, perak, dan intan), belum ada yang diberi sanksi, ini yang diungkapkan oleh Cicilia Sulastri ( Assiten Deputi Kementerian Lingkungan Hidup). Hal ini disebabkan akibat kurangnya komitmen kementerian sektoral dan pemerintah daerah, serta kurangnya pemahaman dan komitemen penegak hukum (kompas, 7 Juni 2011).

Jadi sebenarnya di level kementerian sudah bermasalah, karena belum sinkron antara KLH, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum. Sehingga pada tingkat pemerintah daerah juga sama.

Jadi benar kata pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” itulah kondisi di Kota Samarinda yang malang. Karena KLH tidak punya sikap tegas atas penegakan hukum UUPPLH, jadi disini pejabat pemerintah daerah semua hanya bisa berbicara, dari BLHD, Distamben, Walikota, dan Pansus Tambang DPRD untuk revisi Perda pertambangan yang cuma sibuk hearing.

Semua tidak ada tindakan tegas, jadi saya mulai sependapat dengan ungkapan Pak Menteri Kehutanan saat memberi Kuliah Umum di Unmul kemarin, bahwa “ tidak ada sanksi yang tegas dalam usaha pertambangan di Kota Samarinda, karena yang punya IUP itu pejabat/mantan tim sukses walikota.

Ke depan ditunggu sikap Walikota Samarinda untuk berani mengeluarkan Surat Keputusan tidak ada lagi IUP di Kota Samarinda sampai kapan pun. Contohlah sikap tegas Walikota Balikpapan dan Kabupaten Manggarai. Jangan hanya bicara di media, warga kota menunggu bukti berupa tindakan nyata.

2011-06-27T00:36:00.000-07:00

Pemerintah Dearah Propinsi Kaltim Timur (kaltim) menyerahkan sertifikat program peringkat kinerja bidang lingkungan hidup kepada 102 perusahaan tambang batubara, industry, dan jasa HPH, dan HPHTI (PROPER lingkungan tahun 2010-2011., dan penghargaan Adiwiyara tahun 2011 di Lamin Etam. Penghargaan yang merupakan simbul keberhasilaan dalam pelestarian lingkungan hidup bagi perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sejarah PROPER

Sertifikat Program Peringkat Kinerja Perusahaan, yang disingkat PROPER dalam Pengelolaan Lingkungan mulai dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sebagai salah satu alternatif instrumen penaatan sejak tahun 1995. Program ini pada awalnya dikenal dengan nama Program Kali Bersih (PROKASIH), yang awalnya hanya diikuti oleh perusahaan yang terletak di sepanjang kali atau sungai.

Berkembangnya pembangunan diberbagai sektor, dengan bermunculannya perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang dan tempat maka PROKASIH dirasa kurang memberikan penilaian secara menyeluruh karena hanya menekankan pada upaya pengendalian pencemaran air saja. Oleh karena itu PROPER sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Adapun dasar hukum pelaksanaan PROPER dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER).

PROPER Batubara Kaltim

Di Kalimantan Timur PROKASIH telah dimulai sejak tahun 1999, awalnya hanya dikuti oleh perusahaan yang termasuk dalam binaan PROKASIH yang terletak di sepanjang Sungai Mahakam, adapun dasar hukum pelaksanaannya adalah Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Program Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Air Dari Lingkup Kegiatan Progran Kali Bersih (PROKASIH).

PROPER batubara merupakan kebijakan pemerintah daerah, dan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur, kini menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH).

BLH Provinsi Kalimantan Timur mengajukan kepada Gubernur untuk menuangkan aturan hukum yang berkaitan dengan PROPER batubara, dimana dengan aturan hukum tersebut maka dapat lebih mengkhususkan kriteria penilaian pada kegiatan/usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah Kalimantan Timur.

Dasar pelaksanaan penilaian PROPER batubara dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara (PROPER BATUBARA) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan perubahan dari Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1999.

Secara substansial pelaksanaan penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Batubara terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun junto PP Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 1999, PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, serta peraturan lain yang mengatur secara teknis pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penilaian dari tingkat penaatan perusahaan melalui kegiatan PROPER batubara diwujudkan dalam bentuk sertifikat dan bendera. Bendera tersebut yang kemudian dikelompokan dalam 5 (lima) yakni;

1) Peringkat Emas :

Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau melaksanakan produksi bersih, dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan serta melakukan upaya pengembangan kemasyarakatan pola berkesinambungan.

2) Peringkat Hijau :

Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Peringkat Biru :

Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perudangan-undangan yang berlaku.

4) Peringkat Merah :

Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Peringkat Hitam :

Untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

International Organization for Standardization (ISO) 14000 Sebagai Standar Sistem Manajemen Pengelolaan Lingkungan

PROPER, penilianya tidak lepas dari International Organization for Standardization (ISO) 14000, yang merupakan seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungannya. Faktor pendorong utama dalam penerapan standar ISO 14000 di seluruh dunia adalah semakin meningkatnya kepedulian berbagai pihak terhadap pentingnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. ISO 14000 series mencakup beberapa kelompok perangkat pengelolaan lingkungan, antara lain Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Audit Lingkungan, Evaluasi Kinerja Lingkungan, Ekolabel, dan Kajian Daur Hidup Produk. Penerapan standar tersebut bersifat sukarela, standar yang paling populer adalah ISO 14001.

Sistem Manajemen Lingkungan (SML) menjadi dasar sertifikasi ISO 14001. SML adalah suatu sistem yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengelola lingkungan hidup dari tahap awal suatu kegiatan dan/atau usaha dimulai sampai tahap akhir proses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.

Sertifikasi ISO 14001 tidak diberikan oleh pihak Pemerintah, tetapi oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi yang berwenang mengikuti aturan main yang disepakati secara internasional. Oleh karena itu, Lembaga Sertifikasi-lah yang bertanggungjawab langsung menjamin ketepatan pemberian sertifikat ISO 14001.

Tiga komitmen fundamental mendukung kebijakan lingkungan untuk pemenuhan persyaratan ISO 14001, termasuk :

a. pencegahan polusi;
b. kesesuaian dengan undang-undang yang ada; dan
c. perbaikan berkesinambungan SML.

Perolehan sertifikat ISO 14001 bukan merupakan tujuan akhir penerapan SML, namun merupakan salah satu tahap awal dalam mewujudkan proses perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Organisasi yang menerapkan SML tanpa sertifikasi pun dapat juga mewujudkan proses yang sama.

Penilian PROPER

Kegiatan PROPER, khususnya untuk usaha pertambangan batubara dilakukan dengan tujuan untuk melihat kinerja perusahaan pertambangan batubara dalam kesadaran menaati peratauran perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta mengurangi dampak negatif lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangannya.

Inilah nilai yang ingin digugat dalam penilian PROPER di Kaltim untuk tahun ini. Sudah saatnya standar penilian PROPER yang digunakan oleh BLH, mengarah pada nilai-nilia lingkungan hidup yang dijalan, mengetahui bagaimana setiap dampak lingkungan yang timbulkan baik berupa pencemaran dan kerusakan usaha pertambangan dilakukan?. Kemudian bagaimana upaya penceganan terhadap keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini esensi penilian PROPER, hal penting yang jadi penilian terhadap usaha pertambangan, berupa pelaksanana Instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan diatur sudah di dalam Pasal 14, UUPPLH yang terdiri atas:

a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu lingkungan hidup;

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e. amdal;

f. UKL-UPL;

g. perizinan;

h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;

j. anggaran berbasis lingkungan hidup;

k. analisis risiko lingkungan hidup;

l. audit lingkungan hidup; dan

m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Jelas usaha pertambangan menimbulkan daya rusak lingkungan yang sangat parah bagi hidup dan kehidupan masyarakat Kaltim. Penghargaan seyognya pengelolaan lingkungan hidupp, dasar penilian pada upaya pencegahan lingkungan UU PPLH dalam usaha pertambangan yang semua harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bahan perbandingan upaya pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan dalam kriteria Penilaian PROPER Batubara menurut lampiran I Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara (PROPER BATUBARA), yang dijadikan dasar kriteria penilaian meliputi :

1) Penataan terhadap aspek administrasi

Kriteria ini berkaitan dengan masalah perijinan-perijinan dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

a) Ijin eksploitasi, ijin penggunaan bahan peledak, ijin pengangkutan, ijin penjualan;

b) Mengikuti ISO 14001;

c) Persetujuan AMDAL, ANDAL, RKL/RPL, atau UKL/UPL;

d) Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;

e) Dokumen hasil pemantauan pelaksanaan RKL;

f) Dana Jaminan Reklamasi

2) Upaya pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan

a) Upaya pengelolaan tanah pucuk (pengupasan, pengamanan tanah pucuk dan pemanfaatan kembali tanah pucuk);

b) Upaya pengelolaan tanah penutup terhadap air asam tambang;

c) Upaya penataan lahan/rekonturing;

d) Pengendalian erosi;

e) Realisasi pelaksanaan reklamasi dan pembuatan persemaian;

f) Tingkat keberhasilan revegetasi;

g) Upaya penanggulangan debu;

h) Pemantauan kualitas udara ambient;

i) Upaya pengelolaan limbah cair dari pencucian batubara;

j) Upaya pengelolaan refuse material;

k) Upaya pengamanan stockfile dari perlindian dan air hujan;

l) Pemantauan kualitas limbah cair;

m) Pelaporan hasil swapantau ke instansi terkait;

n) Melakukan pengelolaan oli bekas.

3) Upaya tambahan dalam pengelolaan lingkungan

Kriteria upaya tambahan dikaitkan dengan komitmen perusahaan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan, SDM dan lainnya, meliputi:

a) Melakukan daur ulang dan pemanfaatan limbah padat dan cair;

b) Ada usaha menangani material penghasil asam tambang secara encapsulate;

c) Persepsi masyarakat (pernah tidaknya diprotes masyarakat dan terlibat kasus; pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan);

d) Menghasilkan alat pantau lingkungan sendiri;

e) Keberadaan diklat lingkungan di perusahaan;

f) Posisi stuktur organisasi pengelolaan lingkungan hidup di perusahaan.

4) Upaya pembangunan kemasyarakatan terhadap daerah setempat

Kriteria ini dilihat dari:

a) Melakukan pembangunan jalan untuk kepentingan umum;

b) Membantu pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan dan kesehatan;

c) Memberikan beasiswa pendidikan atau memajukan taraf pendidikan warga setempat;

d) Memajukan kegiatan perekonomian daerah setempat;

e) Dan hal lain-lain yang menunjukan kepedulian dan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tribun Kaltim, 14 Juni 2011 , ada 4 perusahaan meraih peringkat emas yakni: PT Kaltim Prima Coal (Kutim), PT Kideco Jaya Agung (Paser), PT OCI Kaltim Melamine (Bontang), dan PT Kaltim Parna Industri (Bontang), dari 102 perusahan yang ada. Dari total usaha yang lebih 1.000 (seribu lebih). Dalam kontek penilian PROPER harus mengarah pada Pasal 14 UU PPLH, merupakan istrumen pencegahan dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada, khususnya usaha pertambangan.

Apakah layak KPC dan Kideco Jaya Agung, dapat peringkat emas. Sedangkan secara lingkungan mereka paling banyak melakukan kerusakan lingkungan, merubah bentang alam bahkan memindahkan beberapa desa, menghancurkan tata kelola dan mata pencari penduduk setempat. Jadi kalau mau transparasi dan melakukan perubahan tata kelola lingkungan yang baik dalam usaha pertambangan batubara di Kaltim. Essensi atas perlindungan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, inilah yang harus menjadi perhatian . BLH harus berani merubah dan memenuhi item dalam pasal 14 UUPPLH untuk penilian PROPER.

Kedepan Penilian PROPER, jadikan upaya penegakan dalam upaya pencegahan dan kerusakan lingkungan di Kaltim . Sehingga SK Guburnur No.3 Tahun 2007, sebagai dasar hukum penilian harus sudah diganti, demi kepentingan generasi yang akan datang, bukan acara reuni para pengusaha dan serimunial belaka….BLH ditunggu kerjanya!

Pemetaan Wilayah Usaha Pertambangan di Samarinda

2011-06-17T00:47:00.000-07:00

Dengan meningkatnya harga minyak dunia sekarang sudah mencapai 100$ lebih di dunia. Secara tidak langsung meningkatkan energi alternatif, yakni batubara.

Skema menghabiskan sumber daya alam ini, memberi dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Pada tingkat daerah pertambangan dijadikan alat untuk mendapatkan pendapatan dan pundi-pundi uang, sehingga banyak meloloskan izin usaha pertambangan, tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan.

Mencermati hal itu, perlu segera dilakukan pemetaan wilayah pertambangan sebagai bagian untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan pembangunan. perubahan iklim tidak lagi menjadi suatu ancaman atau spekulasi, namun lebih kepada kenyataan yang memperlukan tindakan segera dan kongkrit. Dua (2) penyebab utama dari pemanasan global adalah pembakaran bahan bakara fosil dan deforestasi.

Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dalam Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, menyebukan ;

(1)WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

(2)WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Di dalam penetapan wilayah pertambangan, harus dilakukan dengan transparansi, partisipatif, dan bertanggujawab serta terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah yang terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, budaya, serta berwawasan linngkungan dan aspirasi daerah.

Dengan kita mempunyai pemetaan dan database suatu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) secara menyeluruh, akan menjadi langkah awal untuk melakukan suatu pengeloaan pertambangan dengan memperhatikan geografis wilayah pertambangan . hal ini didukung ketersedian data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP pada Pasal 14 UU Minerba dilakukan sebagai berikut;

(1)Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat bepublik Indonesia.

(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah.

Dengan demikian pemetaan wilayah usaha pertambangan, dapat dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah provinsi. Luas dan batas WUP atau WIUP batubara ditetapkan pemerintah dengan berkoordiansi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemeirintah.

Pemerintah pusat menetapkan pemetaaan wilayah-wilayah pertambangan sebagai panduan bagi pemerintah daerah untk menerbitkan izin usaha pertambangan. Ini salah satu cara untuk mengatasi tumpang tindih perizinan pertambangan di daerah. Menurut Pri Agung Rakhamanto, pemetaan wilayah usaha pertambangan sebagai bahan untuk koordiansi dengan sektor lain, seperti Kementerian Kehutanan. Pemerintah juga akan menetapkan stategis eksplorasi dan eksploitasi pertambangan untuk membatasi ijin usaha pertambangan yang baru, dengan dasar hukum yang jelas.

Sedangkan Tharim Sihite. Kementerian ESDM telah melaksanakan rekonsiliasi data ijin usaha pertambangan (IUP) secara nasional pada tanggal 3-6 juli mei tahun 2011. Data rekonsiliasi akan disingkronisasi dengan wilayah IUP. Dengan demikian akan tersedia data yang valid dan kejelasan IUP yang ada sekarang.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi dari SK IUP yang disampaikan pemerintah daerah/kota/kabupaten pada acara rekonsiliasi nasional data IUP. Sampai mei 2011 tercatat 8.475 data IUP. Dengan rincian clear dan clean atau memenuhi syarat administrasi sebanyak 3.971 IUP dan data non-clear atau tidak memenuhi persyaratan dan tumpang tindih sebanyak 4.504 IUP. Ada kendala yang terjadi di lapangan dalam pendataan ini, dikarenakan ada sebagian daerah yang tidak menginformasikan data IUP. Dengan alasan daerah/kabupaten/kota yang bersangkutan belum ada IUP ataupun belum siap dengan data sebagaimana diinginkan pemerintah pusat.

Untuk pemerintah daerah Kota Samarinda, yang dinyatakan pada Koran Kaltim tanggal 27 Mei 2011, di Kota Samarinda ada ijin 62 IUP dan tinggal 1 usaha pertambangan yang belum menyetor jaminan reklamasi, karena alasan adaministrasi. Semua sudah memenuhi persyaratan.

Dalam pemetaan wilayah pertambangan, harus didukung oleh data pertambangan. Dalam Pasal 87 UU Minerba, disebutkan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan clan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesua.i dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan / atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan. kemudian dijelaskan pada Pasal 88 UU Minerba:

(1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya .

(2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.

(3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggaraka oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemetaan wilayah usaha pertambangan di Kota Samarinda, hasilnya yang transparani ditunggu warga kota, hal ini karena kita selama ini diberi data-data izin KP/IUP yang dipublikasikan sering berubah-berubah. Keterbukaan dinas pertambangan dan energi kota Samarinda untuk share ke publik, sebagai era keterbukaan informasi seperti yang dimuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Hal juga menjadi langkah awal untuk memperbaiki model pengelolaan usaha pertambangan di Kota Samarinda yang sifatnya rahasia, tidak transparan dan tumpang tindih. Ini momen untuk menunggu keberanian Distamben Kota Samarinda untuk berani membuka secara keseluruhan kepada publik mengumumkan 62 IUP, sehingga data jelas siapa dan apa yang sudah dilakukan dalam memenuhi hak dan kewajiban yang diamanatkan dalam UU Minerba.

Legal Opini : Rencana Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT) di Kabupaten Kutim, Ancaman bagi Lingkungan Hidup di Pulau Terkecil

2011-05-22T19:16:00.000-07:00

Kasus Posisi

PT emas jaya rahayu dan East kutai regeny berencana untuk melakukan mengembangkan pulau terpencil di Kutai Timur , yakni area miang besar sebagai terminar batubara yang terbuka untuk umum dengan membangun fasilitas-fasiltas penunjang . Pada dasarnya proyek itu dibangun untuk dapat bisa melayani perusahaan-perusahaan batubara yang ada di Kutai Timur dan daerah lainnya dikalimantan.

Proyek ini dinamakan dengan Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), ini dirancang untuk melayani perusahaan batubara untuk kapasitas 270.000 ton sampai 1 juta ton. Untuk Pelabuhan akan mempunyai kapasitas pengiriman 40-60 ton pertahun.

Pulau miang besar, dari analisa yang ada mempunyai kedalaman mencapai 30 meter dengan jarak 250 meter dari garis pantai, merupakan lokasi yang strategis dalam pengembangan terminal bongkar muat batubara dikawasan itu. pulau ini mempunyai kedalaman alur rata-rata kurang lebih 35 menit untuk mencapai lokasi pelabuhan, sehingga kapal-kapal pengirim batubara diperkirakan tidak akan kandas dan jaraknya tidak terlalu jauh.

Rencana terminal bongkar muat batubara dipulau miang besar sudah dilakukan design awal, tinggal suryei lebih lanjut untuk penyempurnaan design akhir, jika ini sudah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Dari suryai hidrografi dan lokasi perencanaan dan areal bongkar muat tongkang batubara dengan menitikberatkan diupayakan tidak berakhibat terumbu karang, hal ini untuk menghindari kerusakan pada lokasi tersebut .

Topofragi dan Perencanaan awal diperoleh dari data bakosurtanal, untuk ini akan dimastikannya. Jika sudah ada persetujaun dari pemerintah, maka akan dilakukan pengoboran pada daratan dan lepas pantai untuk meletakan pondasi daratan.

Isu Hukum

Apakah Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT) di Kutim sesuai dengan pengelolaan pulau kecil pada UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau –Pulau Kecil?

Fakta Hukum

1. PT emas jaya rahayu dan East kutai regeny berencana untuk melakukan mengembangkan pulau terpencil di Kutai Timur , yakni Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT) di Kutim, sebagai area miang besar sebagai terminar batubara;

2. Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), ini dirancang untuk melayani perusahaan batubara untuk kapasitas 270.000 ton sampai 1 juta ton. Untuk Pelabuhan akan mempunyai kapasitas pengiriman 40-60 ton pertahun;

3. Sudah dilakukan design awal, tingal survey menunggu ijin dari pemerintah, kemudian akan dilakukan pengoboran pada daratan dan lepas pantai untuk meletakan pondasi daratan;

Konsep Hukum.

Menurut filosofi UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wialyah Negara, Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

a. pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b. pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat;

c. desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

d. kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..

Berdasarkan Konvensi hokum laut PBB, 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) sebut UNCLOS 1982, dan ratifikasi dengan UU No,17 Tahun 1985. Indonesia merupakan Negara kepuluan dengan kedaulatan dan laut perairan yang terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial , bersifat dinamis dan memiliki kekayaan SDA yang akan penting bagi perekonomian dan pembangunan.

UU No.27 tahun 2007 tentang pengelolaaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa secara filosofi merupakan bagian dari SDA yang diberikan Tuhan Yang maha Esa dan dikuasai oleh negqra, perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecial, memiliki keragaman potensi SDA yang tingggi= dan sangat penting dlam pengembangan social ekonomi, budyaa dan lingkungan , penyangga kedaulatan rakyat, sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan nusantara . Menurut pasal 1 UU No.27 Tahun 2007, antara lain:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

3. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

4. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

5. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu;

6. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;

7. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

8. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

9. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

10. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

11. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Konsep interrated coastal management merupakan pedoman dalam pengaturan pemanfaaatn dan pengelolaan SDA diwilayah pesisir dengan memperhatikan lingkungan, implemntasi dilakukan sebagai upaya mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumber daya diwilayah pesisir.

Analisis Hukum

1. Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT) di Kutim, Menurut UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau –Pulau Kecil

UU N0.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil disebut kemudian dengan PWP-PK, merupakan dasar bagi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir sebagain besar bersifat sektor yang mengatur sector-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan pengelolaan pesisir. UU PWP-PK terdiri atas norma-norma pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan , pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Pasal 6 UU PWP-PK, disebutkan bahwa,

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara engintegrasikan kegiatan:
a.antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b.antar-Pemerintah Daerah;
c.antarsektor;
d.antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
e.antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen

Hal in sesuai dengan dengan perubahan pembangunan yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi berdasar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, berdampak terhadap wewenang pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau kecil di Indonesia. Pasal18 ayat 1 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, disebutkan pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumberdaya diwilayah laut. Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa, Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;

b.pengaturan administratif;

c. pengaturan tata ruang;

d.penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;

e.ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan

f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Menurut Rohhmin Dahuri, pengelolaan pesisir melibatakan dua atau lebih ekosistem SDA dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (intergrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, dengan memperhatikan penataan ruang yang terintegrasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain dan memadukan antara pendekatan adminitrasi dan ekologis.

Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 6 ayat 3 UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa “wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), ini dirancang untuk melayani perusahaan batubara untuk kapasitas 270.000 ton sampai 1 juta ton. Untuk Pelabuhan akan mempunyai kapasitas pengiriman 40-60 ton pertahun, tentu dikwatirkan akan memberi dampak besar terhadap pengelolaan pulau kecil, tersebut, khususnya lingkungan hidup. Menurut pasal 4 UU PWP-PK, disebut tujuan pengelolaan PWP-PK adalah :

a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan

d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam pengelolaan PWP-PK, ada pemanfaatan yang diberikan dengan hak pengusahaan perairan pesisir atau HP-3, dengan berwajiban untuk mempertimbangkan kepentinagh kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil masayarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Menurut pasal 21 UU PWP-PK, menyebutkan bahwa HP3 harus memenuhi persyarata antara lain:

(1)Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta

c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyediaan dokumen administratif;

b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;

c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3; serta

d. dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.

(4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk:

a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal;

c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta

d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.

(5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:

a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir;
b.tidak didukung bukti ilmiah; atau
c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.

(6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Hal lain yang perlu diingat, bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya untuk salah satu atau lebih kepentingan berikuti:

a.konservasi;
b.pendidikan dan pelatihan;
c.penelitian dan pengembangan;
d.budidaya laut;
e.pariwisata;
f.usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari,
g.pertanian organik; dan/atau
h. peternakan.

Perkecualian untuk untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib:

a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta
c. menggunakan teknologi yang ramah lingkunga

Dalam pasal 35 UU PWK-PK, ada larangan Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;

b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;

c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;

d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;

e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;

h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;

j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;

k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta

l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Untuk kewenangan, dalam pasal 50 ayat 3 PWK-PK, disebutan Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. Kemudian dalam pengelolaan dikabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang terkoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. Jenis kegiatan yang dikoordinasikan diantara lainnya:

a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;

b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat;
c. program akreditasi skala kabupaten/kota;

c. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta

d. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota

Rencana PT emas jaya rahayu dan East kutai regeny mengembangkan pulau terpencil di Kutai Timur sebagai area miang besar untuk terminar batubara yang terbuka dengan Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), apakah sudah melakukan memberi hak masyarakat seperti yang diamanatkan dalam pasal 60 UU PKW-PK yakni :

a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP3;

b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;

h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;

i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta memperoleh ganti rugi.

Kemudian apakah Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), yang sudah melakukan design awal, tinggal suryei lebih lanjut menunggu ijin sudah melibatkan masyarakat. Dalam pasal 61 UU PKW-PK , pengakuan hak terhadap hak-hak masayarakat yakni:

a. Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.

b. Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Untuk ketentuan pidana dalam UU PKW-PK , Jika Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), akan dilanjutakan, akan terkena ketentuan pidana dalam pasal 73 , yakni:

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;

c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;

d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.

e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.

f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.

g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.

h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

(2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
asal 74

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau

b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
Pasal 75

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1); dan/atau

b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Satu hal bahwa Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), ini dalam PP No. 78 tahun 2005 tentang Pulau-pulau kecil terluar, pada pasal 5 disebutkan:

(1) pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan pemerintah daerah;

(2) pengelolaan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang:

a. sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

b. infrastruktur dan perhubungan;

c. pembinaan wilayah;

d. pertahanan dan keamanan;

e. ekonomi ,social dan budaya.

Rencana Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), dalam hal ini untuk kesejateraan, namun apakah nilai yang terkandung dalam proyek akan lebih menghancuran lingkungan Kaltim, khususnya Kabupaten Kutim, kedepan.

Bisa diprediksi bahwa, pesta emas hitam akan terus berlangsung, dan lingkungan hanya jadi bagian dari dokumen wajib bahkan cendurung diabaikan. Untuk itu sekali lagi bijak untuk memandang semua proses pembangun, dan berupay melindungi generasi yang akan datang akan memberi nilai-nilai penghargaan yang tinggi terhadap lingkugan . Jangan hanya biarkan berdalih proyek ini akan memberi nilai ekonomi, pada dasarnya upaya terselubung untuk mengeruk habis emas hitam dibumi etam.

Kesimpulan

Pemerintah daerah Kabupaten Kutim, harus bijak dan berpikir untuk generasi yang akan datang soal rencana Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), dampak lingkungan yang ditanggung seumur hidup warga masyarakt Kutim. Sudah seharusnya kita semua menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam pengelolaan pulau-pulau secara wawasan nusantara, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

Saran

Stop rencana Proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT) demi generasi yang akan datang Kutim…

Koin Kontenier, Upaya Menggalang Kebersamaan Mengatasi Kebersihan Kota Samarinda

2011-05-05T21:33:00.000-07:00

Pendahuluan
Koin kointeiner yang sudah dilaucing pada tanggal 14 april yang lalu . Kegiatan ini dalam upaya untuk menggugah warga masyarakat Kota Samarida untuk lebih peduli akan Kebersihan, terutama terhadap pengelolaan sampah .
Program koin Koinetern ini dikomandai oleh mahasiswa fakultas hokum konsentrasi lingkungan unmul. Sebagai bagian dari warga kota untuk mengguggah semua pihak di kota samarinda, baik pemerintah, swasta dan warganya untuk mau peduli terhadap masalah kebersihan Kota Samarinda sebagai masalah bersama.

Tugas Hukum Tata Ruang
Program Koin Konteiner, bermula dari tugas rutin mahasiswa fakultas hokum konsentrasi yakni yang mengambil mata kuliah hokum tata ruang, dengan berusaha melihat dari dekat penataan ruang Kota Samarinda menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda No.12 tahun tahun 2002 tentang RTRW Kota samarinda. Kegiatan ini berhasil membuat visualisasi tentang penataan ruang, Kota Samarinda, salah satunya berhubungan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam pengelolaan sampah Kota Samarinda.
Untuk lebih jelasnya, mahasiswa melakukan kunjungan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda, dalam pertemuan tersebut, mahasiswa diajak langsung keTPA bukit pinang, dan diskusi. Dari sinilah permasalah sampah terungkat dari DKP dikota samarinda, salah satunya kesadaran masyarakat warga kota yang masih rendah, anggaran pemerintah daerah yang minim, DKP yang kekurangan kointenr, petugas dan keterlibatan swasta atau perusahaan masih sedikit. Diskusi itu kemudian memicu perdebatan, melahirkan suatu ide kreatif dan akhiri dengan suatu aksi program koin kontenier.

Warga Kota, Pemerintah dan Swasta

Ide lahirnya koin kointerner sebagai rasa keprihatinan terhadap kebersihan Kota Samarinda . kota dengan julukan kota tepian mempunyai julukan baru sebagai kota yang kotor, jorok, dan terkesan dibiarkan tata kelola kotanya. Sudah lama warga kota mendampakan kota yang bersih, bebas sampah dan mendapatkan adipura. Suatu harapan yang ingin warga kotanya, tinggal bagaimana pimpinan Kota Samarinda membangun system, gerakan dan wujud nyata untuk menciptakan kota yang bersih.

Dengan program koin kointener , upaya nyata untuk menggugah pemerintah untuk lebih peduli tentang kebersihan kota Samarinda. Warga kota yang kurang peduli dan pihak swasta atau perusahaan untuk lebih peduli. Masalah kebersihan adalah masalah bersama, sampah merupakan contoh masalah kecil warga kota, bagimana kita membuat menajemen, system terpadu, anggaran , dan semuanya dalam mengatasi masalah yang kecil ini. Jika tidak pemerintah Kota Samarinda, dianggap gagal untuk membuat tata kelola yang baik terhadap kebersihan, terutama sampah. Jadi jangan berharap bisa maju kota ini, jika mengatasi masalah kecil gagal.

Sisi lain dari program ini dalam rangka menggugah pihak III, atau swasta yakni perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Samarinda untuk berpartisipasi dalam masalah kebersihan, demi untuk mewujudkan kota samarinda bebas sampah. Hal ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada, dengan menyalurkan dana CSR nya untuk peduli lingkungan, yakni dengan peduli kebersihan Kota Samarinda.

Dengan wujud nyata pihak ke III serta peran serta semua warga kota , kita bersama-sama dan sungguh-sungguh untuk upaya menangani masalah sampah dan kebersihan . bekerja sama dab bersatu padu untuk saling memiliki Kota ini dan peduli denagn melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya baik, warga kota, pemerintah dan perusahaan, tentu akan tercipta kota impian yang bebas sampah.

Sasaran Koin konteneir

Koin kointeneir ini mempunyai sasaran untuk membangun budaya bersih, dengan bersih kita indah, dan dapatkan adipura. Jadi dengan 1 koin mari kita lakukan kebersihan kota samarinda;

Program

Program koin kointener yang sudah dilauncing merupakan upaya berkesimbungan yang direncanakan sampai bulan desember tahun 2011, karena itu ada banyak program yang ingin dilakukan antara lain:

1. Membuat kampanye untuk menjaga kebersihan dengan himpuan untuk membuang sampah pada tempatnya;

2. Membuat rilis milis, website konsentarsi lingkungan, ;

3. Melakukan kampanye lewat radio dan televisi;

4. Menyebarkan spanduk, pamlet, stiker, dimall, atau tempat-tempat statragis;

5. Mengajukan proposal keperusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi;

6. Mengikutkan program koin konteneri menjadi program mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata;

7. Penggalangan dana pada lokasi atau tempat tertentu sesuai ;

Program koin kontenteir ini berkaitan dengan dana, dan supaya tidak terjadi penyalagunaa untuk itu tim kampanye akan dilengkapi dengan , surat tugas, almater, tempat koin konteiner yang ada loganya, dan proposal/stiker.

Setiap niat baik, ide kretif ini tidak akan jalan, tanpa partisipasi semua pihak. Dengan program ini , berharap semua pihak bisa berpartisipasi untuk peduli akan kebersihan Kota Samarinda. Dengan menyisihkan uang yang tidak terpakai, yang tidak dimanfaakan berupa koin untuk disumbangkan dalam progam koin konteiner. Selamat berpatisipasi.

Satu Koin Atasi Sampah Samarinda

2011-04-23T01:01:00.000-07:00

Dalam hidup meniru yang baik, itu bagus, dari pada tidak berbuat sama sekali. Ini yang mendasari adanya suatu ide dasar yang kreatif. Dalam minggu ini kota samarinda, dihiasai berita koin konteriner.

Sesuatu yang kadang tidak penting, namun filosofi dari kegerakan ini yang mempunyai nilai yang dalam dan mencoba untuk menyadarkan akan pentingnya suatu kebersihaan.

Dengan motto satu koin mari atasi sampah Kota Samarinda. program koin konteiner diloucing oleh mahasiswa konsentrasi lingkungan Fakultas Hukum Unmul, dalam rangka ikut serta sebagai bagain dari warga kota dan partisipasi terhadap kebersihan kota samarinda.

Menurut pasal 1 UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Hal ini merupakan kewajiban Negara untuk memberi jaminan atas lingkungan yang baik seperti diamanatkan Pasal 28H ayat (1) 1945, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsekuensinya pemerintah baik pusat maupun daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Pada dasaranya secara hukum, pemerintah daerah sebagi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Inilah yang ingin digugat oleh mahasiswa terhadap tanggungjawab pemerintah daerah Kota Samarinda terhadap kebersihan yang dambakan warga kota. Kota Samarinda terakhri mendapat kenangan manis Adipura pada tahun 2004, setelah itu hilang, bahkan indentik Kota Samarinda sebagai Kota Terburuk dalam urusan kebersihan, itu diperparah dengan tingkat kualitas pemerintah daerah yang hilang rasa kepedulian terhadap sampah dan diamini sama warganya . sampah sesuatu yang kecil, yang merupakan aktivitas hidup setiap warga kota ini, namun tidak bisa dikelola dengan bagus dan sistematik. Ironis.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan antara lain:

a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma;

c) standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

d) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

e) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

f) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

g) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dengan demikian pemerintah daerah Kota Samarinda, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan ( DKP), seyognya untuk melakukan upaya dan pengelolaan sampah yang maksimal. Namun seperti biasa, alasan klasik dana, personil, tidak ada kepedulian dan lain-lain menjadikan kota ini menjadi bau, jorok, serta jauh dari kesan indah.

UU No. 18 Tahun 2008, dalam Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah, pemerintah daerah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan ampah paling lama 1 (satu) tahun.

Pada akhirnya dengan koin konteiner, akan memberi nilai-nilai penghargaan terhadap sesuatu yang kecil, yakni sampah. jika tidak karena tanpa pengelolaan yang baik, sampah itu akan memberi nilai yang menyakitkan dalam rana kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit yang disebarkan oleh sampah. akibat lebih besar dari itu sudah ditanggung warga kota Samarinda, setiap hujan 1 jam, semua banjir, karena selokan penuh sampah, sungai penuh sampah, dimana-mana sampah berserakan. Jadi pelakunya juga kebiasaan warga kotanya yang hilang rasa kesadaran, keperdulian sampah .

Harapan dan kebersamaan itu harus kita bangun untuk membuat kota ini jadi kota yang bersih, asri dan beriman seperti slogan Kota Samarinda. Dan apapun bentuk dari program ini, kita patut memberi aprisiasi terhadap ide kreatif koin kointeiner untuk mengatasi sampah kota Samarida. Jadi kapan peduli?

Jamrek, Kriminalisasi Tambang di Kota Samarinda

2011-04-19T21:39:00.000-07:00

Mineral dan batubara yang terkandung di Kota Samarinda merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia yang tidak ternilai dan memegang peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah tersebut dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Namun dikota Samarinda sebaliknya, Kota yang terkenal dengan kota Tambang ini, hanya bisa memberi ijin tanpa berpikir akibat kedepan secara lingkungan, dan hal lain yang tidak kalah memalukan, bahwa baru terungkat adanya indikasi penggelapan jaminan reklamasi, karena tidak dibayar selama bertahun-tahun atau pura-pura tidak tahu perusahaan tambang….. .

Pasal 1 ayat 26 UU No.4 Tahu 2009 tentang Minerba, disebutkan Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kemudian ada Kegiatan pascatambang, yakni kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan serta, keseimbangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Dan inilah yang ingin dimainkan oleh pemegang izin kuasa pertambangan dikota Samarinda, dengan tidak membayar. Bertahun-tahun merusak lingkungan, hancurkan fasilitas jalan, hancurkan kehidupan masyarakat sekitar, hancurnya budaya, menyisahkan sumur-sumur berlubang, pencemaran. Jadi apa sebenarnya kerjaan dinas pertambangan dan energy Kota Samarinda selama ini dalam pengelolaan jaminan reklamasi???.

Pernyataan menarik diharian kaltim hari ini, 5 apri 2011, soal dana jaminan reklamasi (Jamrek) yang ada dikota samarinda. Kenapa menarik, karena sudah lama kali Jamrek dijadikan proyek tersembuyi dan saling berkilah dimana sebenarnya dana itu, siapa pegang dan sudah berapa kisaran dana jamrek itu di Kota Samarinda.

Kita warga masyarakat menuntut transparasi dan keterbukaan informasi, karena ini berarti jaminan terhadap lingkungan dan masyarakat Kota. Sudah cukup pernyataan Menhut tentang kondisi kota samarinda yang begitu hancur karena tambang. Sudah saatnya pemerintah kota Samarinda dan jajarannya mulai bersuara dalam rana untuk meminta kewajiban yang diharuskan oleh UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba. Berdasarkan SK Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996, Jamrek harus disetor sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan dan operasi produksi. Jamrek sebagai kewajiban perusahaan .

Realitanya menurut data Dinas Pertambangan dana Energi (Distamben ) Samarinda, per 31 desember 2011, ada puluhan KP/IUP yang belum mengeluarkan jamrek dan jaminan pascatambang antara lain:

KP/IUP yang belum setor jamrek;

a. KSU Gelinggang Mandiri;
b. Graha Benua Etam;
c. CV Bismillahi Res Kaltim;
d. CV Mada Perkasa;
e. CV Era Bara Energi;
f. CV Tunggal Firdaus Kaltim;
g. KOPTA KUD;
h. CV Bukit Pinang Asri;
i. Bara Sumber Makmur Koptam;
j. CV Bujur Abdi;
k. CV Benua Etam Coal;
l. CV Brilian Alam Sejahtera;
m. CV Anugrah Berlian Pratama Coal;
n. CV Dua Tiga Empat;
o. CV Fira Pratama Karya;
p. CV Berkah Ananda;
q. CV Puang Cakrabuana;
r. CV Rinda Kaltim Anugrah;
s. CV Makarri Tutu abadi CV Sakha.

Hal lain yang bermasalah dalam kaitan dengan usaha pertambangan adalah, pelanggaran ketentuan padal 112 PP No. 23 Tahun 2010, mengenai keharusan perubahan status dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi ijin Usaha Pertambangan (IUP), seharusnya batas akhir 30 april 2010. Namun lagi-lagi karena tidak ada komitmen dari pemerintah daerah Kota samarinda dalam penegakan dan sanksi yang jelas bagi pelaku pelanggaran, maka ada beberapa KP yang statusnya belum IUP diantaranya:

a. CV Mutiara Etam Coal;
b. PT Indokat Prima Jaya;
c. PT. Pance Primi Mining;
d. CV Arjuna;
e. PT Tiara Bara Borneo;
f. KSU Gelinggang Mandiri;
g. PT Graha Benua Etma;
h. CV Mada Perkasa;
i. CV Era Bara Energi;
j. CV Tunggal Firdaus Kaltim;
k. KOPTA KUD;
l. CV Bukit Pinang Bahari;
m. CV Busur Abdi;
n. CV Bismillahi Res Kaltim;
o. CV Rinda Kaltim Anugra;
p. CV Makarri Tutu Abadi.

Dalam pergulatan panjang tentang pertambangan dan pengelolaannya bagi kemakmuran masyarakat Kota Samarinda, ada sesak didada sebagai warga yang hidup dalam kemiskinan, terpinggirkan dan diabaikan. Kemudahah, ketimpangan, ketidakadilan, dan fasilitas yang ditonjolkan hanya bagi yang mereka berkuasa. Pada akhirnya pada siapa lagi mengharap, pada siapa kita berteriak untuk adanya keadilan dan kepastian hokum, yang telah menghancurkan kota samarida dengan dalik untuk kesejahteraan dengan membuka tambang.

Pak polisi, jaksa, dan hakim, bersuaralah, bertindaklah, dan lakukan sesuatu yang terbaik untuk bisa meminta pertanggungjawaan bagi pembuat kerusakan lingkungan. Sudah ada UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH. Satu tindakan tegas dalam hokum, akan membuat citra hokum mempunyai nilai dan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Kedepan penegakan hokum yang membuat lingkungan kita terlindungan, dengan hokum dan saksi yang jelas, bisa memberi efek jera bagi pelaku dan perusak lingkungan…

Menhut, Tambang dan Samarinda

2011-04-06T23:39:00.000-07:00

Kota Samarinda siapa yang datang pasti mengelus dada. Inikah kota tambang yang terkenal itu, sampai keluar negeri. Kekayaan dan kelimbahan sumber daya alam, tidak membawa berkah yang abadi. Kota ini menjadi bopeng-openg disana sini dengan sumur bekas tambang. Pinggiran kota ini banyak batu bata karungan, dan dimana-mana orang-o berlomba-lomba untuk mengesploitasi batubaranya baik diperumahan, sekolah, bukit-bukit, lahan sawah yang subur, hutan, seakan-akan hari esok tidak ada lagi..

Denyut Kota samarinda, berlomba dengan waktu, dan berpacu dengan bongkahan yang digali untuk menemukan kemilau emas hitam. Emas hitam itu dipertontongkan secara terlanjang disepanjang jalur sungai Mahakam. Tiap detik emas hitam diarak dengan parahu tongkang berseliweran bagai peragaan busana disungai. ini simbul kejayaan emas hitam samarinda yang begitu diagung-agungkan, sampai urat malu keserakaan, ketamakan, kerasukan sebagai manusia seakan hilang ditelan indahnya emas hitam.

Yang jelas itu menandakan pengambil kebijakan kota ini sebagai makhluk yang tidak tahu terima kasih dan bersyukur pada Tuhannya. Bagaimana itu bisa terjadi, karena pemegang kekuasaan telah memberikan ijin untuk menggali emas hitam . jadi sebenarnya kita bisa berbuat lebih bijak seandainya kita tidak bermain-main dengan ijin . Hal ini yang disinggung Menhhut, Zulkifli Hasan, dalam kunjunganya ke Samarinda, dengan kata puitis, dia berkata “ setahun lalu saya bertemu Achmad Amins yang saat itu menjadi Wali kota. Saya sempat berkata hidup ini Cuma sebentar. Apa ini yang mau dibawa kalau mati? Kondisi ini sudah keterlaluan (Kaltimpos, 26/03/2011)

Eksploitasi dan pesta emas hitam sangat keterlaluan di Kota Samarinda. Indahnya gunung-gunung, hamparan padi, semua sudah berubah menjadi ‘ kolam renang”. Dimana-mana rusak, dimana-mana hancur, dimana-mana hanya menyisakan kepedihan dan kengerian.

Secara lingkungan hidup, warga Kota Samarinda telah dilanggar hak atas lingkungan yang baik dan sehat, yang merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Kota ini terus mengalami degradasi lingkungan yang parah, serta daya dukung lingkungan yang tidak seimbang. Pada intinya kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan warga masyarakat di Kota ini dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam Pasal 1 butir 2 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa upaya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Tidak ada terlambat untuk berubah, dan melakukan perubahan dalam pengelolaan emas hitam di Kota Samarinda. Dengan puncak pimpinan yang baru, seharusnya lebih tegas dan bijak untuk melakukan upaya pencegahan seperti yang sudah diamanatkan pada pasal 14 UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, yakni Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

a) KLHS;

b) tata ruang;

c) baku mutu lingkungan hidup;

d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e) amdal;

f) UKL-UPL;

g) perizinan;

h) instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i) peraturan perundang-undangan berbasis

j) lingkungan hidup;

k) anggaran berbasis lingkungan hidup;

l) analisis risiko lingkungan hidup;

m) audit lingkungan hidup; dan

n) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Pernyataan Menhut, mengegaskan bahwa kondisi tambang yang ada Dikota Samarida saat ini sudah melampaui batas daya dukung lingkungan terhadap Kota ini.

Kedepan sudah saatnya pemerintah yang sekarang berkuasa untuk melakukan upaya evakuasi, revium ulang semua ijin tambang, dan membuat suatu komitment bersama dan tegas dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk bersatu melakukan gerakan moratorium tambang di Kota Samarinda. Demi generasi yang akan datang,, apa lagi yang cari pak wali ???

Revisi RTRW Kaltim Penuh Kepentingan

2011-03-25T21:49:00.000-07:00

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain. Lahirnya UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai upaya untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi pada tata ruang wilayah dalam mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalaan tata ruang.

UU No.26 Tahun 2007, mengamanahkan perlunya dilakukan revisi untuk penyesuaian subtansi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Terbitkanya PP No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai landasan revisi tersebut. Bagaimana dengan Kaltim? Revisi RTRW Kaltim, sampai sekarang masih belum ada kepastian, dan masih saling tarik menarik kepentingan. Sehingga timbul kesan ada apa dengan revisi RTRW Kaltim! yang begitu sulit untuk mencapai kesepakatan.

Permasalah Revisi RTRW Kaltim, bermuara pada permohonan untuk mengubah beberapa kawasan wilayah yang berupa hutan lindung dan taman nasional. Yang semua itu kebanyakan untuk kepentingan pemilik modal supaya bisa berinvestasi baik bidang perkebunan sawit, kehutanan, pertambangan batu bara, migas, perumahan dan perkantoran akibat pemekaran daerah.

Yang kedua tim ini terkesan kurang terbuka dalam mendengar pendapat masyarakat terhadap rencana revisi RTRW. Ini penting merubah RTRW propinsi, berarti bicara tentang masa depan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kesalahan dalam merumuskan kebijakaan, dan ada kepentingan yang sesaat, maka yang menanggung kita semua, masyarakat Kaltim. Jadi wajar jika kita ingin yang terbaik demi masa depan Kaltim dari aspek lingkungan. Kita hanya menuntut, generasi akan datang dapat perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Jangan atas nama investasi, energy, kita keruk habis tambang, kita babat habis hutan, kita rong habis migas. Yang pada akhirnya mereka generasi yang akan datang diwariskan hanya bencana.. dan bencana.

Kita tidak anti Revisi RTRW Kaltim, kita tidak anti tambang, kita hanya ingin dimanusiakan sebagai manusia yang punya hak untuk bisa menikmati alam bebas, hutan yang hijau, lingkungan yang asri. Bukan disisakan lubang-lubang tambang, hutan gundul dan banjir. Harus ada kesepakatan, tranparasi semua pihak terhadap masalah ini. Kita tidak ingin seperti soal ijin jalan tol Samarinda Balikpapan, sampai sekarang Kemenhut tidak pernah memberikan izin pinjam pakai kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM) untuk dilintasi pembangunan mega proyek tol. sedang gubernur Awang Faruk dengan santainya bilang tidak masalah, namun untuk membuktikanya ucapanya surat ijinnya tidak pernah ada. Ironis……

Dari perkembangan terakhir (Kaltim Post; maret 2011) revisi RTRW Kaltim, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi, Bambang Supianto mendukung hasil kajian dan rekomendasi tim terpadu (Timdu) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim, serta keinginan semua kepala daerah di Kaltim terhadap terbitnya RTRWP tersebut.

Permohonan perubahan kawasan ke Kementerian Kehutanan secara keseluruhan kawasan yang diajukan ulang untuk perubahan kawasan mencapai 2.634.776 hektare atau 2,6 juta hektare dari usulan sebelumnya 1,8 juta hektare. Sedang-kan usulan yang direkomendasikan Timdu 477.333 hektare atau 18,12 persen saja.

Sejumlah usulan yang masuk, yakni Kutai Timur mengusulkan 412 ribu hektare lebih yang direkomendasi seluas 62.571 hektare. Tarakan mengajukan 2.378 hektare direko-mendasi 1.510 hektare. Nunukan meminta 40.951 hektare yang direkomendasi 25.378 hektare.

Selanjutnya Paser usulkan 17.703 hektare direkomendasi 12.293 hektare, Bontang mengajukan 2.935 hektare direkomendasikan 1.124 hektare, Berau mengusulkan 196.924 hektare direkomendasikan 74.366 hektare, Balikpapan minta 4.994 direkomendasikan 181 hektare, Bulungan mengajukan 93.668 direkomendasikan 3.265 hektare.

Kemudian Kutai Barat mengu-sulkan 161.874 hektare direkomen-dasikan 28.193 hektare, Kutai Kartanegara mengusulkan 48.737 hektare direkomendasikan 56.827 hektare, Malianu minta 115.743 hektare direkomendasikan 30.695 hektare, Tana Tidung mengajukan 8.018 direkomendasikan 9.410 hektare dan Penajam Paser Utara (PPU) minta 140.554 hektare direkomen-dasikan 13.735 hektare.

Dengan adanya Revisi RTRW Kaltim, keberadaan penataan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan itu harus disosialisasikan. Semua demi generasi yang akan datang.

Sanksi Administrasi Pertambangan Batubara di Samarinda

2011-03-18T22:07:00.000-07:00

Permasalahan lingkungan hidup semakin mendapat perhatian serius, khususnya di Kota Samarinda. Berbagai usaha penggalian sumber daya alam yang tidak disertai usaha maksimal dalam usaha perlindungan pencemaran dan kerusakan lingkungan memberi dampak baik postif dan negatif yang mulai dirasakan masyarakat.

Menurut M. Erwin (2008:35), “bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan”.

Banyaknya kegiatan pertambangan batubara di Samarinda, berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti tingkat erosi yang tinggi, terjadinya sedimentasi akibat banyaknya lahan-lahan yang terbuka, terjadinya pencemaran air asam tambang yang tidak dikelola dan diolah sehingga tidak mematuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan.

Sebagai contoh, aktifitas penambangan batubara juga menyebabkan erosi dan pendangkalan yang memicu banjir semakin sering terjadi akibat akumulasi penggalian tambang batubara di berbagai kawasan dekat sungai. Banjir yang kini kerap melanda sejumlah daerah di Kota Samarinda diyakini merupakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan baik pada pertambangan. Banjir yang sebelumnya terjadi dalam siklus tahunan di Kota Samarinda, namun kini dalam satu tahun bisa terjadi empat kali kasus banjir besar seperti masing-masing terjadi pada 2008 dan 2009.

Selain itu pertambangan batubara juga menimbulkan pencemaran lahan-lahan pertanian dan tambak warga, pihak Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur di Samarinda, mengungkapkan data bahwa akibat maraknya aktifitas penggalian “emas hitam” itu, maka kini terjadi penurunan kualitas lingkungan khususnya juga menimpa air sungai, rawa, danau mata air, dan air.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan sangatlah penting di dalam mencegah dan menegakkan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat mengancam kelestarian dan kelangsungan fungsi lingkungan. Pematuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkadang tidak dijalankan secara patut dan benar oleh perusahaan-perusahaan tambang batubara di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) baik Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan instansi terkait, terkesan hanya mengajak perusahaan batubara yang sudah memiliki izin itu sama-sama menjalankan berbagai program penyelamatan lingkungan tanpa harus menghentikan kegiatan mereka secara sepihak.

Pasal 14 huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup”.

Dijelaskan kemudian pada Pasal 42 (2) huruf c, salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah insentif dan/atau disinsentif. Insentif dan/disinsentif diterapkan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Di Kalimantan Timur telah dilaksanakan Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) batubara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan PROPER ini berpegang pada dasar hukum Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara (PROPER Batubara) dimana sebelumnya diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1999.

PROPER Batubara sebagai suatu program yang dibuat oleh Pemerintah sesuai cakupan wilayahnya, baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi Kalimantan Timur. PROPER batubara digunakan sebagai alat pengawasan yang dilakukan khususnya oleh Badan Lingkungan Hidup beserta instansi terkait yang pelaksanaannya dilakukaan untuk melihat kinerja perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur dalam kesadaran menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan batubara bagi lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Samarinda dalam bidang pengawasan dalam bentuk penilaian PROPER Batubara yang sudah dilakukan oleh BLH Provinsi Kalimantan Timur pada 3 (tiga) perusahaan peserta PROPER batubara, yaitu PT. Lanna Harita Indonesia, PT. Bukit Baiduri Energi dan PT. Mahakam Sumber Jaya.

Satu hal yang perlu diapriasiaasi kepada pemerintah Kota Samarinda, yakni upaya pencegaan berupa tindakan preventif dengan berbagi cara yaitu: penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan aktif. Hal ini terwujud melalui sosialisasi terhadap penaatan perundang-undangan berkaitan dengan baku mutu limbah, emisi udara dan limbah B3, misalnya sosialisasi terhadap pelaksanaan penilaian PROPER batubara pada 40 (empat puluh) perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan eksploitasi dan tindakan pengawasan bagi seluruh kegiatan dan/atau usaha pertambangan batubara dalam pengelolaan lingkungan, baik yang dilakukan oleh BLH

Upaya paksaan berupa tindakan represif terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang telah menjalankan kegiatan dan/atau usahanya. Penegakan Hukum Lingkungan yang dilakukan dalam kebijakan represif dilakukan dengan pemberian sanksi administratif sesuai yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, yang terdiri dari teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Dari data penelitian (Lidya; 2010) pada tahun 2009 s/d 2010, telah dikeluarkan beberapa sanksi administratif yaitu, Sanksi teguran tertulis (surat peringatan) diberikan kepada perusahaan CV Bismillah Rest Kaltim, CV Tunggal Firdaus Kaltim, CV Arqom, CV Tujuh-Tujuh, KSU Putra Mahakam Mandiri, KSU Gelinggang Mandiri, CV Nadvara, CV Nuansa Cipta Invesment , KSU Mahatidana dan CV Piawai yang mendapatkan SP 1 dan CV Busur Abadi yang mendapatkan SP 2. Surat peringatan tersebut diberikan karena perusahaan belum menyelesaikan masalah administrasi berupa pembayaran royalti dan masalah teknis pertambangan berupa penataan lingkungan di lokasi pertambangan yang dianggap membahayakan dan tidak serius dalam menyusun rencana reklamasi lahan dan penutupan lokasi tambang.

Penegakan Pasal 80 ayat (1) UUPPLH, yaitu penutupan operasional sehingga perusahaan tidak dapat produksi, yang pemberlakuannya diberikan kepada tiga perusahaan yaitu CV Himco Coal, PT. Samarinda Prima Coal dan CV Laskar Dayak. Kemudian Dinas Pertambangan dan Mineral pada tahun 2009 juga telah melakukan pencabutan ijin usaha pertambangan kepada izin Kuasa Pertambangan (KP) milik CV Zikri Energi Lestari dan CV Panca Bara Sejahtera, karena kedua perusahaan tersebut berlokasi di sekitar perumahan sehingga aktivitasnya membahayakan keselamatan umum karena berbahaya bagi warga, merusak jalan umum, dan lingkungan.

Dapat disimpulkan Pemerintah Kota Samarinda (BLH), dengan melakukan program PROPER, dan sanksi adminitrasi dalam upaya untuk mengatasi permasalah pertambangan di Kota ini, Kedepan upaya refresif harus banyak dilakukan bagi pemegang ijin kuasa pertambangan demi keberlangsungan dan daya dukung lingkungan.

Kawasan Lindung di Kota Samarinda

2011-03-14T01:29:00.000-07:00

hendricrist 88.blogspot.com

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berlanjutan. Dengan adanya kawasan lindung ini dalam rangka untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang ada khususnya disamarinda.

Supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penatan ruang, dikeluarkan Perda No. 28 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengelolaan Kawasan lindungd dalam Wilayah Kota Samarinda. Perda ini, mempunya sasaran yakni;

a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Fungsi lindung yang dimkasud perda di ata, supaya kota Samarinda terlindung dari kerusakan lingkungan. namun kenyataanyan Samarinda sebagai ibu kota propinsi Kaltim, telah gagal melaksanakan amanat perda tersebut.

Tingkat pertumbuhan yang begitu cepat, laju pertambahan penduduk, dan pengembangan wilayah serta pembangunan sarana dan prasarana , telah mengubah wajah dan penampilan kota ini. Kota ini telah mengalami perubahan yang pesat dalam berbagai hal ,baik bidang ekonomi, industry, infrasuktur, energy dan sebagiannya.

Perubahan kota Samarinda, telah mengalami degradasi kerusakan lingkungan yang luar biasa, hal ini lihat dari luas wilayah yang peruntukannya hampir 60% untuk areal tambang. Tentu secara rasional dapat di karkulasi bahwa pertumbuhan ekonomi, laju pembangunan itu hanya pada satu sector yakni tambang.

Kita sebagai warga kota bisa merasakan akibat pengelolaan penataan ruang yang menyalangi aturan di kota samarinda, bagaimana tidak kota ini, pelan namun pasti telah berubah menjadi kota yang penuh dengan bencana dari permasalahan lingkungan hidup. Misalnya krisis air dimana-mana, hujan sedikit banjir dan terjadi kemacetan, jalanan rusak parah, sungai karang mumpus yang hitam pekat, hilangnya kawasan hijau dan hutan kota menjadi plaza.

Disisi lain dengan pesatnya areal tambang dikota ini, hilangnya kawasan lindung di kota samarinda, yang ada dinama-nama dikalpling untuk tambang, perumahan, bukit, sekolah, sumber mata air semua sudah beralih fungsi menjadi tambang. Jadi sebenarnya patut dipertanyakan, kenapa aturan jelas di dalam Perda No 38 tahun 2003 dan Perda No. 12 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, tidak dipakai dalam penataan ruang wilayah kota Samarinda.

Data dari jatam 2010, bagaimana kota samarinda telah dikepung areal tambang. Kota yang hanya menunggu bencana dari penataan kota yang tidak seusuai dengan peruntukannya. Pemerintah daerah kota samarinda sudah banyak melanggar Perda No 12 tahun 2002. Sehingga ijian kuasa pertambangan melebihi kapasitas wilayah peruntukannya, pada akhirnya akan jadi permasalahan lingkungan yang krusian kedepan.

Untuk penataan ruang supaya lebih sesuai dengan kesimbangan yang ada, perlu dilakukan suatu strategi dalam pendekatanya. Ada beberapa pendekatan penataan ruang, menggunakan sistem antara lain:

1) sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
2) sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan;
3) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan

pengaturan kawasan lindung ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

a) kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
b) kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
c) kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
d) kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
e) kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Pasal 3 Perda No. 28 Tahun 2003, disebutkan ruang lingkup kawasan lindung meliputi

a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya/hilirnya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
d. kawasan rawan bencana alam.

Permasalah kawasan lindung, harus dikembalikan pada fungsi dengan dikeluarkan perda tersebut, jelas dalam pasal 25 Perda No. 28 Tahun 2003, mengenai ketentuan pidana, barang siapa yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 21, pasal 22, pasal 23 diancam pidana kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Pertanyanya bisa kita minta pertanggujawaban terhadap orang atau pejabat yang salah dalam mengambil putusan di Kota samarinda. Ini jadi renungan dan pemikiran kita bersama, khususnya orang-orang akademisi untuk bisa berpatisipasi dalam memberi pressure terhadap kebijakan yang salah dalam pengembangan kawasan lindung. Perlu gerakan dan bersatu padu warga kota ini membuat langka hokum bagi pejabat kita, agar tidak salah urus dan menuntut pemerintah daerah melakukan perlindungan lingkungan yang baik dan benar sebagai wujud dari penghargaan dan pengakuan atas hak asasi warga atas lingkungan yang baik dan sehat. Semoga

Desaian Penataan dan pengembangan Pemekaran daerah di Kaltim

2011-03-11T22:21:00.000-08:00

Berlakunya UU No.22 Tahun 1999, kemudian diganti UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memberi makna penting terjadi pemekaran daerah, tidak kecuali Kalimantan Timur.
Pemekaran daerah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau leih daerah otonom baru berdasarkan UU No.32 Tahun 2004.

Filosofi konsep pemekaran wilayah suatu daerah ditujuhkan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian terjadi suatu pemekaran daerah baik propinsi, kabupaten/kota, dapat dilakukan dengan melihat kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, serta kriteria sosial, politik, budaya, jumlah penduduk, luas daerah dan lain-lainnya.

Penataan daerah, dalam pemekaran daerah, memberi konswekuansi terhadap keinginan dalam membentuk daerah otonomi baru, ada beberapa (variebel) yang penting dalam persiapan daerah otonomi, berdasarkan kreteria Depdagri antara lain faktor ; geografi; demograpi; hamkam;.sosial;politik; keuangan; ekonomi; aktertasi public; dan Menejemen pemerintahan. Unsur lain yang mendukung adanya tuntutan pemekaran daerah adalah unsur realisim. Yakni kenyataan dilapangan terhadap daerah pemerakan.

Berdasarkan data Depdagri tahun 1999-2009 di Indonesia telah terjadi pemekaran 205 daerah otonomi baru (164 kabupaten/kota 34 dan 7 propinsi) atau rata-rata setiap tahun bertambah 20 lebih daerah otonomi baru. Pada tahun 2009 total keseluruhan wilayah otonomi adalah 530 (597 Kabupaten/kota dan 33 propinsi).

Bagaimana dengan Kaltim, yang mempunyai wilayah cukup luas, terhadap eforia pemerakan daerah. Ada beberapa motivasi pemekaran antara lain;

a. Efektivitas dan efesiansi adminitrasi pemerintahan karena wilayah yang luas, penduduk tersebar, ketertinggalan pembangunan;
b. Kecenderungan homogenitas (etnis, bahasa, agam dsb;
c. Kemajuan fiscal yang dijamin oleh UU;
d. Pemburu rente para elit;
e. Gerrymander, yaitu usaha pemekaran untuk kepentingan parpol tertentu . (Tri Ratnawati (2009; 15).

Untuk Kaltim, selama otonomi daerah, daerah otonomi telah berkembang menjadi 10 Kabupaten dan 4 Kota yang sebelumnya otonomi hanya 4 Kabupaten dan 2 Kota. Kedepan ada rencana penambahan daerah otonomi baru 2 propinsi, 13 kabupaten, dan 5 kota di Kaltim.

Menurum Marsilan, Propinsi Kaltim, saat ini diperlukan minimum sekitar 84 bentuk kerjasama antar daerah otonomi untuk mengantasipasi terjadinya 84 konflik kewilyahan, dan pada masa yang akan datang bentuk kewilayahan akan terus meningkat. Yang penting ada penataan konsep desentrasilisasi dan pemekaran daerah serta instrument penilaian, terutama kejelasan penetapan batas wilayah sebagai salah satu upaya mengendalikan kebijakan ekonomi daerah. Ini perlu dilakukan dengan memperhatikan evaluasi daerah pemekaran , dari Kemendagri dari 205 hasil surveri pemekaran wilayah yang ada di Indonesia, sebanyak 80 % bermasalah.

Hal yang menarik untuk dikaji dalam desaian penataan daeran, pengembangan pemerintah daerah,. Kaltim dan Papua yang punya keingianan untuk membentuk granstrategi penataan daerah untuk memajukan daerahnya.

Menurut survey yang dilakukan the Jawa post institute of pro autonomy (JPIP) area Kaltim tahun 2009, dengan mencakup 3 komponen, yakni keberhasilan otonomi daerah di Kaltim berdasarkan.

a. Hasil pembangunan, Kaltim masih jauh tertinggal dibanding propinsi di kawasan Barat Indonesia; walaupun data sekunder dalam kurun 2007-2009, nilai rata-rata positif memiliki arti terdapat progress.

b. Tingkay kepuasan masyarakat, dalam hal ini pelayanan public terhadap masyarakat

c. Kemajuan dan inovasi baru.

Dasaian penataan daerah, tidak lepas dari rencana penataan ruang wilayah propinsi/kabupaten/kota yang tertuang dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang. Dengan penataan ruang yang baik, memberi nilai lebih terhadap pengembangan kawasan daerah pemekaran dalam meningkatan kesejahteran, baik aspek kinerja perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, dan keuangan derah.

Penataan ruang yang didasarkan pada karekteristik daya dukung dan daya damping lingkungan, serta didukung teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsitem.

Pengembangan pemekekaran daerah di Kaltim, harus mengarah pada penataan ruang yang baik, dengan melihat sumua aspek dan potensi daerah dalam membuat dasain penataan wilayah. Sehingga hasil memberi manfaat kesejahteraan pada masyarakat daerah yang dikembangkan.

Harmonisasi Penataan Ruang dan Penguasaa Sumber Daya Alam Di Kaltim

2011-03-05T06:29:00.000-08:00

demappuji.blogspot.com

Ruang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, juga termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhuluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Yang pada dasarnya itu ketersediaanya tidak terbatas. Semua factor itu berhubungan dalam mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kondisi penataan ruang dalam suatu propinsi/kabupaten/kota suatu daerah tersebut tertuang dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ada juga harus mengacu pada visi dan misi. Dengan kata lain, RTRW sebagai bagian terjemahan visi, misi daerah yang dipresentasikan dalam bentuk pola dan struktur pemanfaatan ruang.

Landasan hukum penyusunan tata ruang di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.26 Tahun 2006, yang dimaksud dengan ruang adalah:

“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”
D.A.Tisnaamidjaja, menjelaskan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.
Dalam peningkatan kualitas hidup dan peningkan kesejahteraan, seharusnya ada harmonisasi dalam pengaturan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang dimiliki daerah. Era otonomi daerah dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memberi banyak perubahan didaerah, dalam hal ini pemekaran pengembangan wilayah, tidak kecuali propinsi Kaltim. Kaltim mengalami perkembangan signifikan dalam pemekaran wilayah, sampai tahun 2010 sudah ada 14 Kabupaten/Kota. Rencana yang belum terwujud sampai sekarang adalah pembentukan propinsi Kaltara

Perkembangan wilayah daerah, tentu harus diimbangi dengan penataan ruang daerah kabupaten/kota yang jelas. Ini penting dalam kontek untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dan jaminan terhadap tata kelola wilayah ada. Dalam hal ini wilayah tata kelola sumber daya alam yang ada didaerah. Menurut Juniarso Ridwan konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 , Pasal 33 (3) UUD 1945 amandemen ke empat.

M. Daud Silalahi salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk:

(1)Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

(2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

(3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut di atas terkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencanannya diatur dalam Pasal 14 yang mengatakan:

(1)Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dan

(2) Berdasarkan rencana umum tersebut Pemda mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa.

Selanjutnya, Pasal 15 mengatur tentang pemeliharaan tanah, termasuk mengambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya yang merupakan kewajiban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.

Ketentuan tersebut memberikan hak penguasan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan rakyat yang dikehendaki.

Sumber alam yang ada dan dimiliki oleh daerah, kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan terhadap lingkungan hidup.

Ini masalah krusial, dalam perubahan revisi tata ruang wilayah Kaltim yang belum selesai sampai sekarang. Bagaimana perlindungan sumber daya alam kita berupa, hutan, keanekaragaman hayati, lahan pertanian, terlindungi secar jelas peruntukannya. Secara hukum harus segera diberi perlindungan yang jelas. Jika revisi tata ruang tidak selesai, maka lahan pertanian, hutan, perumahan, semua itu akan berubah menjadi areal pertambangan. Erofuria tambang batubara di Kaltim sudah melebahi kapasitas dan daya dukung lingkungan.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang propinsi yang bijaksana sebagai kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut Juniarso Ridwan ”melekat di dalam kewajiban Negara, dalam hal ini pemerintah daerah Kaltim untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Hal ini sesuai dengan tujuan penataan ruang menurut UU No.26 Tahun 2007 adalah: Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a.terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b.terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c.terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.(Pasal 3)
Secara eksplisit UU No.26 Tahun 2007 ini tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai tata ruang laut. Pasal 6 ayat (5) secara yuridis normatif menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan aspek pengelolaan wilayah laut. dari prespektif kewilayaan dengan diaturnya pengelolaan ruang laut secara tersendiri, maka akan berdampak terhadap wewenang pengelolaan sumber daya di wilayah laut maupun pemanfaatan ruang di wilayah laut baik oleh Pempus maupun leh Pemda (Provinsi dan Kab/Kota).
Prinsip kesatuan wilayah ini secara tegas mendapatkan pengaturannya lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 UU No. 43 Tahun 2008. jika dikaitkan dengan prinsip negara kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A UUD 1945, maka sesungguhnya UU No. 26 Tahun 2007 tidak mencerminkan hal tersebut..

Dengan demikian dalam harmonisasi penataan ruang di Kaltim, harus ada perlindungan terhadap tata kelola sumber daya alam, sehingga ada jaminan bagi masyarakat terhadap ketersedian kekayaan sumber alam di Kaltim. Jangan semunya ijinkan asal untuk tambang batubara.

Kertel Bisnis Tambang Kaltim

2011-01-27T16:30:00.000-08:00

Di harian koran kaltim 24 Januari 2011, Indonesia Corruption Wacth (ICW), mengungkapkan eratnya relasi politik dan bisnis para pelaku dan birokrat didaerah dalam bisnis tambang, termasuk di Kaltim.
Hal yang menarik untuk ditelusuri, khususnya di Kaltim sebagai pemegang ijin terbanyak Kuasa Pertambangan atau sekarang IUP. Data dari Dinas Pertambangan Kaltim, pada tahun 2009, ijin pertambangan di Kaltim dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ada 33 yang dari Pemerintah Pusat dan 1.212 ijin Kuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan daerah.

Selama 10 tahun terakhir pertambangan, khususnya batubara telah menjadi tumpuan dan kebanggaan Kaltim. Bahkan ibu Kaltim, Kota samarinda telah menjadi kota tambang. Kemudian hampir disusul semua wilayah kota atau kabupaten di Kaltim berlomba-lomba dalam pengeluaran ijin tambang.

Dari sisi ekonomi, Kegiatan pertambangan sebagai kegiatan yang komplet, rumit, sarat resiko, jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan beberapa sector. Usaha pertambangan dapat mengubah lingkungan yang besar, sehingga perencanan usaha ini harus totalitas, dengan perhitungan yang matang, baik dari tahap awal pertambangan sampai pasca tambang, rehabilitasi, reklamasi bersifat progresif. Hal lain harus sesuai dengan tata guna lahan pasca tambang yang diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Nilai keuntungan dari aspek ekonomi, pertambangan batubara di Kaltim hanya menyumbang 22% dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, sepanjang 2009 lalu, komoditas ini memberi Rp 62, 9 triliun dari Rp 281,4 triliun. Untuk tenaga kerja hanya 17,2% (data BPS).

Jelas, jika dikaji, tambang tidak banyak memberi sumbangan signifikan secara ekonomi bagi Kaltim, dibanding komiditas yang lain. Namun masalah lingkungan dan social begitu mewarnai tiap hari diberbagai harian surat kabar di Kaltim akibat tambang. Sebagai contoh; sengketa PT kitadin (Kelompok usaha banpu dengan warga Bangun Rejo Kabupaten Kukar. Ada sedikitnya ada 150 KK , 150 ha areal persawahan dan pemukinan masyarakat akibat banjir .

Divisi korupsi politik ICW Ibrahim Fahmy Badoh, mengungkapkan relasi bisnis menjadi cikal bakal korupsi politik dengan dilatarbelangi sebuah konflik kepentingan antara elit politik. Kemudian konflik kepentingan inilah yang akan membentuk kartel bisnis tambang, khususnya di Kaltim. Pernyataan ini, perlu suatu kajian dan riset yang mendalam, untuk menarik benang merah hubungan politik dan kartel bisnis pertambangan di Kaltim.

Menurut kajian industry pertambangan internasional yang dilakukan oleh fraser institute dari Kanada (fraser institute annual survey of mining companies 2000/2001), kebijakan pertambangan dapat mengaruhi keputusan perusahaan untuk menanamkan modalnya, Indonesia menduduki peringat 40 dari 43 negara, dalan hal iklim pertambangan hanya Negara Rusia, Kazahksatna, dan Zimbabwe.

Ini menunjukan bahwa, dalam kontek kebijakan bisnis pertambangan dipengaruhi dan memengaruhi kebijakan birokarasi dan kekuasaan politik. Sedangkan relasi bisnis pertambangan terbangun dari hubungan saling menguntungkan . Jadi pada akhirnya kartel pertambangan ini terbengkai manis dan terselubung dalam hal nominasi, politisasi birokrasi, kontrak konsesi, suap, sumbangan pemilu pilkada dan sebagainya.

Ijin tambang dijadikan bisnis yang menjanjikan, karena secara ekonomi, dalam usaha atau kegiatan baik sector ekonomi, perdagangan, pariwisata, hotel, dan sebagainya di Kaltim banyak dikuasai pendatang baik dari Jawa atau Sulawesi dll. Yang membuat kita berjaya dalam kontek pertambangan, dengan pemanfaatan ijin tambang sebagai ajang bisnis, siapa yang bisa melakukan, hanya orang-orang tertentu. Dalam hal ini birokrat, yang dekat dengan kekuasaan, dan jabataan . disinilah benang merah yang bisa diurai dalam penelusuri bisnis ijin pertambangan yang menjanjikan dan menghasilkan bagi orang-orang tertentu.

Saya sebut orang-orang tertentu, jelas hanya orang yang selama ini dekat atau menduduki jabatan didaerah yang mudah untuk melakukan bisnis pertambangan. Ini memberi suatu indikasi ada kebutuhan yang saling membantu antara birokratif, parpol, korupsi, dan ijin tambang. Pada akhirnya kartel tambang batubara di Kaltim hanya menguntungkan sebagian kecil orang, bukan masyarakat kaltim.

Upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah Kaltim, dalam hal ini untuk mencegah kartel bisnis tambang, dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua ijin tambang di Kaltim, kenapa hal ini perlu dilakukan dilakukan secepatnya?. Supaya dapat mengetahui dan mengindentifikasi siapa yang paling banyak punya ijin KP?, siapa yang menjual ijin KP? Bukan rahasia umum, jika banyak broker ijin KP yang hanya menguruskan ijin KP saja, habis dapat ijin itu dijual pada asing atau investor lain.

Kemudian bagaimana proses ijin dan pembiayaan dalam proses ijin. Sehingga pada akhirnya kita dapat memangkas jalur-julur tidak resmi dalam proses bisnis tambang di Kaltim. Yang kedua ada jeda tambang atau moratorium Tambang di Kaltim, untuk memberi alam ini, memperbaiki lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tamping.

Hasil identifikasi ini, akan dapat diambil langka dalam untuk memperbaiki masalah lingkungan hidup akibat tambang Kaltim, bagaimanapun kita sebagai warga untuk dititik jenuh terhadap kondisi lingkungan yang sudah rusak parah di Kaltim, sudah saatnya pemerintah kita bukan bicara pada aspek pencegahan atau penanggulan lingkungan. Sekedar mencabut ijin KP. Sudah saatnya ada pertanggujawaban terhadap pejabat yang salah mengeluarkan ijin KP. Pejabat yang terkait bisnis kartel pertambangan untuk diminta pertanggujawaban. Ini penting karena kebijakan yang salah, sebagai contoh Ijin KP dilokasi Perumahan Benguring Samarinda, mengakibatkan bencana banjir, jalan rusak, dan lingkungan sekeliling yang tercemar. Hal-hal ini seperti ini yang harus diminta pertanggungjawab. Dalam pasal 71 UU No.32 Tahun 2009, tentang pengawasan dan sanksi administratif, disebutkan bahwa:

(1) Menteri, gubernur, atau bupate/walikota sesuai dengan kewenanganya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

(2) Menteri, Guburnur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasian kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggujawab jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Guburnur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Dengan demikian jelas, bahwa pemerintah daerah bertanggujawab terhadap setiap usaha, khususnya ijin usaha pertambangan.

Untuk sanksinya bagi pejabat yang tidak melakukan pengawasanya dalam pasal 112 UU No 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa,” Setiap pejabat berwenanng yang sengan sengaja tidak melakukan kegiatan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah, jika ingin berpihak pada masyarakat, sudah saat melakukan upaya hokum dengan menggunakan hak gugat pemerintah daerah seperti yang ada dalam Pasal 90 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lindungan Hidup:

(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggujawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan gani rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih dengan Peraturan Menteri.

Dengan demikian kartel bisnis tambang, tambang dapat disimpulkan sebagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara birokrat, pemagang ijin tambang, dan broker. Kartel bisnis ini terlihat jelas pada perebutan kekuasaan atas nama pilkada . Semua kehidupan di kota ini begitu tergoda dan berebut dalam kemilau bisnis emas hitam pertambangan, kekuasaan, politik, dan keserakan seakan menjadi satu tidak terpisahkan dalam

Menyikapi Naskah Akademik RUU KOHATI dalam Perubahan UU NO.5 Tahun 1990

2011-01-20T20:56:00.000-08:00

Indonesia yang kaya akan dengan sumber daya alam, memiliki kawasan suaka alam dan kawasan perlindunagn alam seluas 23.214.626,57 ha, yang sebagian berupa Taman Nasional. Konsep pengelolaan Taman Nasional sangat sentralistik dan banyak mengabaikan masyarakat local atau adat setempat disekitar kawasan tersebut. Ini kemudian yang memicu konflik kepentingan dalam masalah konservasi .
Perubahan yang cepat pada lingkungan statagis kita selama 20 tahun terakhir, telah menyebabkan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya di Indonesia yang diselenggarakan dalam UU No.5 Tahun 1990 tentang Keanegaraman Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak berjalan secara efektif, oleh karena itu perlu ada pernyempurnaan.

Memperhatikan permasalah di atas, Kementerian Kehutanan dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN), telah sepakat untuk melakukan kajian perubahan UU No.5 Tahun 1990. Hal yang sudah dilakukan terlebih dahulu dengan menyusun Naskah Akadamik Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanegaragaman Hayati atau disingkat RUU KOHATI. Inilah yang ingin saya analisis dalam kontek akademisi dalam naskah akademik RUU Kohati.

Landasan filosofi

Dalam naska akademik, pada bagian 3, bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Kata-kata sebagai pengamalan Pancasila, menurut saya sebaiknya dihapus dan diganti Indonesia.

Landasan Yuridis.

Untuk landasan yuridus, ada penambahan dasar hokum UU No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal ini sebagai dasar dalam pembentukan dan pembuatan RUU Kohati. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ini penting untuk mewujudkan keseimbangan, dalam kontek lingkungan hidup terhadap nilai-nilai konservasi.

Landasan Sosial

Saya tidak sepakat dengan penggunaan landasan social seharusnya sosologis, dalam RUU, yang saya pahami ada 3 landasan dalam pembentukan hokum yaitu filosofis, yuridis dan sosologis. Ada pemaknaa yang berbeda dalam kontek social, dalam bahasa hokum.

Kemudian dalan Naskah RUU Kohati, hal-hal yang perlu perhatikan antara lain;

1. RUU Kohati, tidak menyebut konservasi lagi dalam judul RUU ini. Dalam kontek ini, paradigma yang ingin dirubah apakah Kohati sudah mencakup makna konservasi;

2. Kata-kata ’pengawetan dalam penjelasan menimbang, ini menurut ahli konservasi Sutedjo, tidak sesuai seharusnya diganti “ pelestarian”. Kemudian juga…, belakangan ini telah tejadi kecendurangan meningkatnya kerusakan “Lingkungan” sebaiknya diganti “Ekosistem “. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 1, konservasi adalah langkah-langkah,, lebih tepat langkaj tindak atau sekaligus tindakan.

3. Dalam pasal 126 huruf d. “kelompok masyarakat hokum adat,, seharus diberi penjelasan, karena belum ada kepahaman dalam kontek siapa yang dimaksud kelompok masyarakat hokum adat., ini akan jadi pasal karet ( pisah ditafsirkan berbeda), yang tidak jelas seperti dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

4. Pasal 127 angkat 5,, hak-hak masyarakat local….., ini dalam penjelasan cukup jelas.. seharusnya ada dimasukan dalam pengertian pasal 1.

5. Sebelum bab VIII, sebaiknya adanya bab tersendiri tentang pengawasan dan sanksi administratatif. Bagi pejabat baik tingkat pusat dan daerah serta ada sanksinya bagi pejabat yang tidak melakukannya.

6. Bab VIII dalam judul ditambahan penyelesai sengketa… “Konservasi”. Untuk bagian satu, pasal karena dibagian dua pasal 138 ada disebut kata-kata tersebut.

7. Untuk pasal 138 ayat 3, huruf a, b,c, seharusnya dihilangkan, dijadikan satu kalimat.

8. Ada pasal tambahan setelah pasal 138, berkaitan dengan lembaga jaya penyelesian sengketa hidup yang dimaksud dalam pasal 138 ayat 3 huruf c.

9. Adanya penambahan paragraph 2, yaitu yang mengatur “tenggat kedaluwarsa” untuk pengajuan gugutan.. belum membahsas hak gugat.

10. Adanya klausa baru dalam masalah hak gugat, yaitu hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah.

11. Paragraph 2 penyuluhan pasal 151, sebaiknya dihapus, menurut bahasa hokum bermakna ambigu,, dan tidak jelas dalam kontek tidak ada sanksi yang jelas bagi pejabat, ini lebih baik termasuk pengawas seperti yang saya sarankan diatas;

12. Pasal 152, ayat 2 huruf b,, pejabat structural pusat mau daerah, sebaiknya pasal ini dihapus. Akan memberi peluang kewenangan yang tidak jelas bagi pejabat. Juga diperjelas Polisi kawasan konservasi,, atau sebaiknya diganti dipolisi kehutanan.. karena menurut saya uu ini dalam bidang kehutanan.

13. Diatur dalam paragraph dan pasal tersendiri tentang pembuktian;

14. Pasal 154,,, dalam kalimat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.., yang kemudian dijabarkan dalam pasal 155-165, menurut saya akan gugur dalam kontek ini dianggap bertentangan dengan KUHAP .

Setiap perubahan dari RUU Kohati, harus dimaknai dalam rangka memberi suatu perlindungan hokum dan kepastian hokum, yang jelas ini akan memberi semangat baru dalam pengelolaan konsevasi keanegaraman hayati kita . tentu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apapun hasilnya seharusnya DPR RI harus segera melakukan kajian RUU Kohati, karena revisi UU No.5 Tahun 1990 sudah masuk dalam Prolegnas tahun 2009/2011.

Bagi Dewan Kehutanan Nasional, seharusnya RUU Kohati memasukan masalah pertambangan,, yang jelas biang masalah dalam konservasi selama ini, dan kedepan RUU ini memberi kekuatan bagi kementerian kehutanan dalam memberi kepastian hokum dan jaminan terhadap kawasan konservasi, jangan dikalahkan oleh investasi seperti nasibnya UU No.41 Tahun 1999. Indonesia yang kaya akan dengan sumber daya alam, memiliki kawasan suaka alam dan kawasan perlindunagn alam seluas 23.214.626,57 ha, yang sebagian berupa Taman Nasional. Konsep pengelolaan Taman Nasional sangat sentralistik dan banyak mengabaikan masyarakat local atau adat setempat disekitar kawasan tersebut. Ini kemudian yang memicu konflik kepentingan dalam masalah konservasi .

Perubahan yang cepat pada lingkungan statagis kita selama 20 tahun terakhir, telah menyebabkan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya di Indonesia yang diselenggarakan dalam UU No.5 Tahun 1990 tentang Keanegaraman Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak berjalan secara efektif, oleh karena itu perlu ada pernyempurnaan.

Memperhatikan permasalah di atas, Kementerian Kehutanan dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN), telah sepakat untuk melakukan kajian perubahan UU No.5 Tahun 1990. Hal yang sudah dilakukan terlebih dahulu dengan menyusun Naskah Akadamik Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanegaragaman Hayati atau disingkat RUU KOHATI. Inilah yang ingin saya analisis dalam kontek akademisi dalam naskah akademik RUU Kohati.

Landasan filosofi

Dalam naska akademik, pada bagian 3, bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Kata-kata sebagai pengamalan Pancasila, menurut saya sebaiknya dihapus dan diganti Indonesia.

Landasan Yuridis.

Untuk landasan yuridus, ada penambahan dasar hokum UU No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal ini sebagai dasar dalam pembentukan dan pembuatan RUU Kohati. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ini penting untuk mewujudkan keseimbangan, dalam kontek lingkungan hidup terhadap nilai-nilai konservasi.

Landasan Sosial

Saya tidak sepakat dengan penggunaan landasan social seharusnya sosologis, dalam RUU, yang saya pahami ada 3 landasan dalam pembentukan hokum yaitu filosofis, yuridis dan sosologis. Ada pemaknaa yang berbeda dalam kontek social, dalam bahasa hokum.

Kemudian dalan Naskah RUU Kohati, hal-hal yang perlu perhatikan antara lain;

1. RUU Kohati, tidak menyebut konservasi lagi dalam judul RUU ini. Dalam kontek ini, paradigma yang ingin dirubah apakah Kohati sudah mencakup makna konservasi;

2. Kata-kata ’pengawetan dalam penjelasan menimbang, ini menurut ahli konservasi Sutedjo, tidak sesuai seharusnya diganti “ pelestarian”. Kemudian juga…, belakangan ini telah tejadi kecendurangan meningkatnya kerusakan “Lingkungan” sebaiknya diganti “Ekosistem “. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 1, konservasi adalah langkah-langkah,, lebih tepat langkaj tindak atau sekaligus tindakan.

3. Dalam pasal 126 huruf d. “kelompok masyarakat hokum adat,, seharus diberi penjelasan, karena belum ada kepahaman dalam kontek siapa yang dimaksud kelompok masyarakat hokum adat., ini akan jadi pasal karet ( pisah ditafsirkan berbeda), yang tidak jelas seperti dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

4. Pasal 127 angkat 5,, hak-hak masyarakat local….., ini dalam penjelasan cukup jelas.. seharusnya ada dimasukan dalam pengertian pasal 1.

5. Sebelum bab VIII, sebaiknya adanya bab tersendiri tentang pengawasan dan sanksi administratatif. Bagi pejabat baik tingkat pusat dan daerah serta ada sanksinya bagi pejabat yang tidak melakukannya.

6. Bab VIII dalam judul ditambahan penyelesai sengketa… “Konservasi”. Untuk bagian satu, pasal karena dibagian dua pasal 138 ada disebut kata-kata tersebut.

7. Untuk pasal 138 ayat 3, huruf a, b,c, seharusnya dihilangkan, dijadikan satu kalimat.

8. Ada pasal tambahan setelah pasal 138, berkaitan dengan lembaga jaya penyelesian sengketa hidup yang dimaksud dalam pasal 138 ayat 3 huruf c.

9. Adanya penambahan paragraph 2, yaitu yang mengatur “tenggat kedaluwarsa” untuk pengajuan gugutan.. belum membahsas hak gugat.

10. Adanya klausa baru dalam masalah hak gugat, yaitu hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah.

11. Paragraph 2 penyuluhan pasal 151, sebaiknya dihapus, menurut bahasa hokum bermakna ambigu,, dan tidak jelas dalam kontek tidak ada sanksi yang jelas bagi pejabat, ini lebih baik termasuk pengawas seperti yang saya sarankan diatas;

12. Pasal 152, ayat 2 huruf b,, pejabat structural pusat mau daerah, sebaiknya pasal ini dihapus. Akan memberi peluang kewenangan yang tidak jelas bagi pejabat. Juga diperjelas Polisi kawasan konservasi,, atau sebaiknya diganti dipolisi kehutanan.. karena menurut saya uu ini dalam bidang kehutanan.

13. Diatur dalam paragraph dan pasal tersendiri tentang pembuktian;

14. Pasal 154,,, dalam kalimat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.., yang kemudian dijabarkan dalam pasal 155-165, menurut saya akan gugur dalam kontek ini dianggap bertentangan dengan KUHAP .

Setiap perubahan dari RUU Kohati, harus dimaknai dalam rangka memberi suatu perlindungan hokum dan kepastian hokum, yang jelas ini akan memberi semangat baru dalam pengelolaan konsevasi keanegaraman hayati kita . tentu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apapun hasilnya seharusnya DPR RI harus segera melakukan kajian RUU Kohati, karena revisi UU No.5 Tahun 1990 sudah masuk dalam Prolegnas tahun 2009/2011.

Bagi Dewan Kehutanan Nasional, seharusnya RUU Kohati memasukan masalah pertambangan,, yang jelas biang masalah dalam konservasi selama ini, dan kedepan RUU ini memberi kekuatan bagi kementerian kehutanan dalam memberi kepastian hokum dan jaminan terhadap kawasan konservasi, jangan dikalahkan oleh investasi seperti nasibnya UU No.41 Tahun 1999.

Bencana Perubahan Iklim

2011-01-13T00:39:00.000-08:00

Ketika literature klasik karya Gerard Foley (1991) berjudul ” Global Warming who is taking the heart?, memberi suatu renungan kita semua dalam memandang bumi dari bencana perubahan iklim.
Untuk saat ini, pemanasan global, menjadi isu di dunia yang mendapat perhatian di dalam perundingan intenasional dan menjadi konsensus pemimpin diselurh dunia . Mereka sepakat, bahwa telah terjadi perubahan iklim dan seluruh dunia harus melakukan sesuatu dalam menghadapi permasalahan ini.

PBB dan organisasi internasional lainya sudah sejak tahun 1979, telah mengadakan konferensi pertama didunia mengenai perubahan iklim, UNEP (United Nations Environmental Programme ), kemudian pada tahun 1992 ketika ada Earth Summit di Rio de Jeneiro. Dilanjutkan dengan Protokol Kyoto tahun 1997, yang mengatur lebih detail Negara-negara maju, bertanggujawab untuk menurunkan emisinnya.

Hal ini yang disepakati adanya prinsip “siap yang mencemari” maka dia harus bertanggujawab (polluters pay) disetipa negara yang menyetujui perjanjian ini. Namun yang jelas ada kesadaran dan pengakui, bahwa tanggungjawab tersebut muncul, karena sejarah pembangunan masa lalu merekalah yang menyebabkan pemanasan global.

Perubahan iklim ditingkat internasional, dalam perundingan International Panel on Climate Change (IPCC), diumumkan temuan-temuan dari terjadinya perubahan iklim, antara lain konsentrasi gas CO2 di atmosfer makin meningkat dari 278 partsper milliom (ppm) pada era praindustri (pra-1850) menjadi 379 ppm pertahun pada tahun 2005.

Dampak dari kenaikan tersebut, terjadi peningkatan pemanasan atmosfer bumi, yang berdampak es mencair, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut diprediksi akan menenggelamkan 6% daerah Belanda, 17,5% daerah Bangladesh, dan kurang lebih 2000 pulau kecil di Indonesia akan tenggelam (IPCC; 2007).

Perubahan iklim sudah bisa kita rasakan, beberapa pola iklim dan cuaca saat ini, tidak bisa diprediksi lagi sehingga pergantian musim sulit diramal. Persedian air yang mulai menyusut, karena jarang hujan, ketika hujan datang, itupun disertai dengan badai dan curahan yang sangat lebat, yang menyebabkan bencana. Dibelahan lain di Eropa, terjadi peningkatan suhu global .

Bagimana perubahan-perubahan yang mendasar dari pemanasan atmosfer pada perubahan iklim dibumi, hal yang bisa dirasakan sekarang, bahwa perubahan iklim pada local misalnya di Kaltim, sangat susah diprediksi, sehingga berdampak pada pergeresan pola tanam, munculnya berbagai jenis hama dan penyakit.

Berbagai hasil perundingan internasional dalam kurang 10 tahun terakhirnya, merupakan upaya terkaitan perubahan iklim. Berbagai skema mitigasi dan adaptasi seraca umum memberi suatu jaminan, nilai keadilan dan lingkungan, khususnya bagi masyarakat pemiliki dan pengelolaa sumber daya alam di Negara berkembang.

Pola lain bisa dilakukan dalam menghadapi bencana perubahan iklim, menurut Nicholas Stern, dalam kajian dampak ekonomi perubahan iklim tahun 2007. Ada dua hal yang bisa dilakukan, pertama mitigasi yaitu bagaimana mengurangi atau mencegah sumber-sumber yang mengakibatkan perubahan iklim artinya, harus diambil tindakan yang keras untuk mengurangi emisi global rumah kaca. Yang kedua ada upaya adaptasi yakni penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dalam menghadapi dampak yang sudah terjadi dari perubahan iklim.

Kedepan bagaimana Negara kita, siap menghadapi bencana perubahan iklim, sudah saatnya adaptasi dan mitigasi menjadi suatu kerangka dalam pembangunan secara sistiematis, bukan adhoc. Perubahan cara pandang terhadap pembangunan yang secara eksploitatif yang harus dihentikan, sinergi terhadap upaya adaptasi dengan dampak yang terkait antara manusia dengan ekosistem alam dalam menanggulangi bencana perubahan iklim.

RTRWP Kaltim, Pesta Konversi Hutan

2011-01-06T19:09:00.000-08:00

Pelaksanaaan pembangunan suatu daerah sudah direncanakan dalam Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah daerah, ini dalam untuk rangka meningkatan kehidupanan dan kesejahteran masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan, penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggujawab, dan sesuai dengan dengan kemampuan daya dukung, kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati.
Guna mewujudkan pembangunan itu, dibuat Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) di Kaltim, mengingat perkembangan, perubahan dan tantangan yang begitu cepat,, sehingga revisi harus segera dilakukan.

Perubahan yang menarik terhadap revisi RTRWP, ada rencana usulan konversi atau perubahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang akan dimasukan dalam revisi seluas 1,8 juta hektar (ha) . Perubahan dan revisi kawasan ini yang ditentang oleh 34 Perusahaan IUPHHK (HPH)-HA/HT, 193 perusahaan yang hadir dalam rapat Bepeda.

Alasan penolakan tersebut, karena perubahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang akan dimasukan dalam revisi, karena kawasan tersebut masih berfungsi sebagai hutan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan seharusnya konversi hutan itu harus ada proses penyesuian lebih lanjut untuk perubahan kawasan hutannya ( Tribun Etam ;29 desember 2010).

Disisi lain tim revisi, memandang perubahan yang direncanakan dalam revisi RTRWP ini, dalam rangka untuk kepentingan umum, misalnya akses jalan, pembangunan, perumahan rakyat dan lain-lain.

Pasal 1 butir 8, PP No, 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, bahwa Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi utama sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kemudian dalam pasal 5 ayat 2 PP tersebut, bahwa strategis dan arahan kebijaksanaan pengembangan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional sebagimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung ;

b. Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan budi daya ; dan

c. Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan tertentu.

Dengan demikian perubahan revisi RTRWP, juga harus memperhatikan strategi pegembangan kawasan.

Penggunaan Kawasan

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Penelitian terpadu ini dilaksanakan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan mewakili otoritas ilmiah (scientific outhority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Perubahan dalam ha ini yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis yang dalam kontek berdampak penting. Hal akan ditetapakan Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pasal 19 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004.

Pinjam Pakai Kawasan

Ketentuan pinjam pakai dan tukar menukar berdasarkan Peraturan menteri Kehutanan No. P.43/Mwnhut-II/2008 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Luar Kegiatan Kehutanan, pada dasarnya dalam mengajukan permohonan ada 5 (lima) hal yang harus ditempuh oleh pemohon, yaitu :

1) Penggunaan kawan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta yang dimohonkan untuk kepentingan yang bersifat strategis komersial dan non komersial serta mensejahterakan rakyat ;

2) Menyediakan lahan kompesasi di wilayah Propinsi jawa Timur dan melekat dengan kawasan hutan dengan perbandingan kalau untuk komersial 1: 2 dan non komersial 1 : 1 serta tingkat keseburan yang sama dengan kawasan hutan yang dimohonkan dan clear (tidak dalam sengketa ;

3) Mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala Unit Pengelola maupun dari Dinas Kehutanan Propinsi ;

4) Sanggup melaksanakan reklamasi reboisasi apabila sudah berakhir masa pakainya ;

5) Khusus untuk fungsi hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan perberian ijin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupanya luas serta bernilai stategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR sebagaimana diatura Pasal 38 ayat (3) dan (4) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian aturan ini dicabut dengan keluarnya UU No. 19 Tahun 2004.

Tukar Menukar Kawasan Hutan

Ketentuan yang mengatur tentang tukar menukar adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26/Menhut- II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2007, yang bertujuan untuk menampung pembangunan yang menyangkut kepentingan strategis, kepentingan umum terbatas, pembangunan pertanian dan dalam rangka pengembangan atau pemekaran wilayah yang terpaksa harus menggunakan kawasan hutan tetap tanpa mengurangi luas kawasan hutan itu sendiri Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26/Menhut-II/2007, tukar menukar hutan hanya diperbolehkan untuk :

1) Pembangunan yang menyangkut kepentingan umum terbatas oleh intasi pemerintah ;

2) Pembangunan yang menyangkut kepentingan stategis yang berdampak bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan umum yang diproiritaskan pemerintah ;

3) Menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan ;

4) Menyelesaikan pendudukan tanah kawasan hutan (akupasi) ;

5) Memperbaiki batas kawasan hutan ;

6) Budidaya pertanian ; atau

7) Pengembangan/pemekaraan wilayah.

Kawasan hutan yang dapat dilakukan tukar menukar untuk kegiatan diluar kehutanan harus memenuhi persyaratan, diprioritaskan tidak berhutan, berupa tanah kosong, padang alang-alang dan semak belukar serta tidak dibebani ijin. Hal ini dalam rangka tetap menjaga dan kelestarian hutan dan tetap memperdayakan hutan yang dalam kondisi tidak bagus untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum dan generasi yang akan datang.

Revisi RTRWP, ini seharusnya tidak merugikan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kaltim. Kaltim penduduknya hampir 80% hidup dan kehidupanya tegantung pada hutan. Pesta revisi konversi hutan yang mencapai 1, 8 juta ha, dari rencana semula hanya 818.408 ha, sungguh sesuatu yang berbahaya bagi kepentingan masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hutan. Jangan revisi ini dijadikan ajang untuk melakukan suatu perubahan kawasan yang pada akhirnya hanya merusak hutan, menghilangkan semua yang kita punya berupa hutan yang masih tersisa.

Setiap pembangunan, pasti ada yang dikorbankan, namun jika pembangunan sudah ada keinginan untuk menguasai dan keserakatan belaka terhadap hutan, maka jelas yang ada bukan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagian yang kita dapat, hanya bencana, yang tidak hanya ditanggung kita sekarang, juga anak cucu kita kelak.

Menjadi renungan bersama semua pihak d Kaltim, untuk bijak, memandang kekayaan berupa hutan, dari pesta konversi hutan dengan dibalut manis dalam kerangka hukum RTRWP. Hentikan konversi Hutan.

Kotijah

Gerakan Kaltim Hijau

2010-12-29T22:20:00.000-08:00

Pemerintah daerah Kalimantan Timur, yang sedang bangkit membangun daerahnya. Mempunya visi untuk “terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera melalui pembangunan berkelanjutan” kemudian mendeklarasikan untuk terwujudnya “ Kaltim hijau 2013” sebuah harapan yang ingin dicapai ditengah permasalahan tambang dan perkebunan sawit yang menghancurkan lingkungan.

Kaltim secara umum mempunyai daratan seluaas 19.695.875 ha dengan wilayah pengelolaan laut seluas 2.1102 ha, serta penduduk berjumlah pada tahun 2008 sebanyak 3.094.700 jiwa (Dewan kehutan Kaltim: 2010)

. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008 sebesar Rp.315,22 triyun, dan Distribusi PDRB tahun 2008 didominasi oleh sector pertambangan, dan industry pengelolaahan (BPS; 2009).

Kaltim saat ini ada 1.269 KP (Kuasa Pertambangan) atau disebut IUP (Izin Usaha Pertambangan) menurut UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan luas 3.2 juta ha serta 33 Kontrak Karya (PKP2B) luasnya 1,3 juta ha. Untuk izin perkebunan sawit ada 4,1 juta ha, dan ijin usaha pengusahaan hutan ada 8,7 juta ha dan kawasan hutan lindung seluas 4,6 juta ha (Jatam Kaltim; 2010) .

Dari data diatas, semua perijinan yang telah dikeluarkan baik dalam proses produksi maupun belum pertambangan dan perkebunan, kemudian ditambah kawasan hutan lindung. Maka secara keseluruhan mencapai luasan sekitar 21.9 juta ha. Hal ini jelas melebihi daratan yang dipunyai Kaltim, yang hanya 19, 6 juta ha…bagaimana mungkin???

Perbandingan tersebut bisa dijadikan renungan bersama jajaran pemerintah daerah Kaltim, masyarakat dan semua pihak untuk bijak dalam menyikapi suatu program yang dibuat oleh orang nomor satu di Kaltim. Saya hanya tidak ingin program atau gerakan kaltim hijau tahun 2013, hanya kebijakan latah atau sekedar ikut-ikutan pemerintah SBY. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah gerakan kaltim hijau bukan gerakan dalam suatu proses pencitraan sebuah pimpinan untuk menyenangkan pemerintah pusat dan masyarakat. Takutnya program ini, kemudian hari akan dijadikan jualan dikancah internasional dalam perdagangan karbon REDD. Ironis…

Mewujudkan Kaltim hijau tahun 2013, merupakan sebuah gerakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mempercepat tercapai kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Sector kehutanan, sebagai bagian terpenting dari gerakan ini, disamping sector-sektor lain pembangunan yang berprespektif lingkungan hidup. Hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Kaltim, kelompok-kelompok masyarakat local/adat memiliki intrasksi yang kuat terhadap hutan sebagai bagian dari kehidupannnya.

Gagasan Kaltim Hijau tahun 2013, sebagai suatu gerakan kesadaran atas lingkungan yang lebih baik kedepan, dengan upaya untuk menyimbangkan antara ekologi, ekonomi, dan social budaya dalam proses-proses pembangunan yang dilakukan di Kaltim.

Aktulisasi gerakan Kaltim hijau tahun 2013, yang telah berjalan berupa penanaman pohon setiap warga masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta, lokakarya, dan sosialisasi semua lapisan masyarakat. Masalahnya aktulisasi gerakan kaltim hijau yang sudah berjalan tidak mengenai masalah dasar di Kaltim. Kaltim sudah overlout izin pertambang dan perkebunan, Ibu Kota Kaltim Samarinda bermasalah dengan banjir yang makin tinggi, pertambangan yang sudah masuk lingkungan perumahan, sekolah, tepi jalan raya, merambah lahan persawahan, daerah resapan air, dan taman nasional atau cagar alam.

Permasalahan perijinan yang diobral untuk usaha pertambangan , perkebunan sawit dan proses perubahan fungsi kawasan hutan. Membuat Kaltim dalam dalam tahap kritis dan waspada akan bencana lingkungan akibat banyak izin yang dikeluarkan. Pemerintah daerah Kaltim sudah saatnya membuat suatu kajian analisis resiko lingkungan hidup seperti yang diatur dalam pasal 47 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan, “ bahwa:

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekositem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup;

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengkajian resiko;

b. Pengelolaan resiko; dan/atau

c. Komunikasi resiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analissi resiko lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan audit lingkungan hidup, seperti di atur dalam pasal 48 UU No.32 Tahun 2009, bahwa,” pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melalukan audit lingkungan hiduo dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup .

Dengan demikian gerakan Kaltim hijau tahun 2013 kedepan bukan hanya identik dengan penanaman pohon, namun sebuah gerakan untuk menghentikan sementara ijin pertambangan dan perkebunan. Ini untuk membuat alam mencapai keseimbangan dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kaltim. Pak Gubernur kapan ada pemikiran jeda izin Pertambangan dan perkebunan di Kaltim!….(sebuah harapan dalam mimpi…)

Pengaturan Sanksi Administrasi Pembuatan Amdal Pertambangan

2010-12-28T00:16:00.000-08:00

Di UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur beberapa instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Salah satu instrument itu adalah Amdal.. Menurut Pasal 22 UU No.32 Tahun 2009, disebutkan ;

(1) Setiap usaha dan /atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kreteria:

a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak bencana usaha dan/atau kegiatan;

b. Luas wilayah penyebaran dampak;

c. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

d. Sifat kumulatif dampak;

e. Berbalik atau tidak terbaliknya dampak; dan/atau

f. Kreteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), adalah merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting dalam pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Suatu rencana usaha kegiatan dapat dinyatakan tidak layak, jika dalam ini berdasarkan rencana Amdal yang dilakukan, dikhawatirkan berdampak negatif terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan sekitar.

Salah satu yang menjadi masalah di negeri ini, dan patut diwaspadai adalah bahwa invenstasi itu bisa menyampingkan masalah dampak lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam banyak kasus, walaupun hasil amdal negative terhadap usaha atau kegiatan , tetap dilanjutkan suatu usaha. Misalnya Tragedi Buyat, yang menguras sisi kemanusia kita akibat pertambangan, adalah kesalahan dari rencana studi kelayakaan Amdal, kemudian tragedi lumpur lapindo di Sidarjo, yang disinyalir Amdal dibuat belakangan. Tentu aspek lingkungan diabaikan. Hal-hal di atas menjadi simbol nyata kerusakan lingkungan , dan ironisnya ada oknum penjabat yang ingin mengkais rejeki dari penderitaan orang lain dengan menjadikan tempat wisata lapindo. Ironis!!!.

Banyaknya tragedy, bencana, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Tidak serta merta bisa meminta pertanggujwaban pada siapa? Pejabat yang bisa dituntut atas kesalahan ijin lingkungan yang dibuat, khususnya dalam hal ini untuk pembuatan amdal. Perubahan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi UU No.32 Tahun 2009, sebagai upaya perlindungan yang nyata terhadap lingkungan hidup kedepan.

Perkembangan baru yang menarik, dalam berkaitan dengan ketentuan Amdal di UU No.32 Tahun 2009, adanya acaman pidana dan denda bagi pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.

Di UU No.23 Tahun 1997, tidak diatur sanksi pidana maupun adminitrasi berupa denda bagi pejabat pemberi izin lingkungan, perubahan UUPPPLH ini dengan tegas menyatakan dalam Pasal 111 UU No.32 Tahun 2009, sanksi bagi pejabat yakni;

(1) pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP.3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) ;

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkab izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pinjara penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Kemudian pada Pasal 112 UU No.32 Tahun 2009, menyebutkan,

“ setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 71 dan 72, yang mengakibatkan terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keberadaan sanksi pidana dan admnitrasi dalam UU No.32 Tahun 2009, sangat penting dalam kaitannya dengan otonomi daerah dalam penyelenggaran pemerintahan didaerah, dalam hal ini termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Khusus di Kaltim ini bisa dijadikan langkah awal untuk menuntut pihak-pihak pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan yang tidak sesuai dengan peruntukaan. Kita sudah bosan dengan keluar ijin-ijin kuasa pertambangan yang begitu banyak dikaltim, wilayah kaltim hampir 80% sudah dikapling ijin baik pertambangan, perkebuanan,minyak, industry dan lain-lainya.

Sudah saat adanya jeda perijinan pertambagan dan perkebuanna yang ada dikaltim, dan ada evaluasi dijajaran pemerintah kaltim terhadap izin, dan yang penting ada pertanggujawaban yang tegas terhadap pejabat daerah yang mengeluarkan ijin tanpa adanya pertimbangan dalam rencana studi Amdal, Mari kita tegakan sanksi buat pejabat kita, supaya ada rasa tanggujawab dan kepastian hokum. bangkitlah kaltim untuk minta pertanggujawaban lingkungan terhadap pejabat yang salah urus dalam usaha pertambangan.

Legal Opinion: Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Cagar Alam Teluk Adang di Pasir Kaltim

2010-12-28T00:08:00.000-08:00

Kasus Posisi
(1) PT. KIDECO JAYA AGUNG adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Batubara dengan memiliki ijin PKP2B dari Menteri ESDM nomor : J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 september 1982 atas nama PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero). Kemudian sejak keluarnya Keputusan Presiden RI nomor : 75 tahun 1996 tanggal 25 September 1996 PT. KIDECO JAYA AGUNG diangkat menjadi Kontraktor Pemerintah RI dalam melakukan Pertambangan Batubara yang berlokasi di Kec. Batukajang Kab Pasir Propinsi Kalimantan Timur.

(2) Pada tanggal 01 September 1992 Kepala Kantor Wil. IV Dephut Propinsi Kaltim atas nama Menteri Kehutanan telah melakukan Perjanjian Pakai Kawasan Hutan dengan PT. BATUBARA BUKIT ASAM Cq PT. KIDECO JAYA AGUNG di daerah kawasan hutan konservasi cagar alam teluk Adang, dasar hukum yang digunakan oleh Menteri Kehutanan RI dalam melakukan Perjanjian Pinjam Pakai kawasan hutan tersebut adalah :

a. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan RI dan Energi dan Menteri Kehutanan RI Nomor 6969.K/05/M.P.E/1989 dan 429/Kts-II/1989 tgl 23 Agustus 1989. Tentang Pedoman Pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan dan energi dalam kawasan hutan, sesuai dengan pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “ usaha pertambangan dan energi sebagaimana pasal 1 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam cagar alam dan suaka marga satwa, taman buru, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dengan ijin penggunaan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan RI sesuai dengan tata cara dimaksud dalam pasal 8 surat keputusan bersama ini “

b. UU No.5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan; sebagaimana telah diubah di dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No.19 Tahun 2004

c. PP No.33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.

(3) Berdasarkan Perjanjian Pinjam pakai kawasan hutan antara Kepala Kanwil Propinsi Kaltim atas nama Menteri Kehutanan dengan PT. BATUBARA BUKIT ASAM Cq. PT. KIDECO JAYA AGUNG tgl 02 September 1992, maka kawasan cagar alam teluk adang pada ketika itu dapat diperkenankan.

(4) Berdasarkan Keputusan bersama diatas maka Menteri ESDM mengirimkan Surat Permohonan kepada Menteri Kehutanan RI nomor surat : 1805/201/M.DJP/1990 tgl 18 Mei 1990 Tentang Permohonan persetujuan mengeluarkan rencana daerah cagar alam teluk adang untuk pelabuhan batubara dan Permohonan Persetujuan pembuakaan tanah untuk pembangunan jalan angkutan batubara C.Q PT. KIDECO JAYA AGUNG.

(5) Kemudian untuk menanggapi surat tersebut maka, Menhut RI mengirimkan surat kepada Menteri ESDM nomor : 1165/Menteri hut-VII/1990 tgl 26 Juni 1990 Perihal Persetujuan penggunaan kawasan hutan teluk adang untuk pembangunan pelabuhan batubara dengan sistem pinjam pakai dengan tembusan Kakanwil Depertemen Kehutanan Propinsi Kalimatan Timur.

(6) Berdasarkan surat persetujuan Menteri tersebut diatas maka, Kakanwil IV Deperetemen Kehutaan Propinsi Kalimantan Timur memerintahkan kepada Kepala Balai inventarisasi perpetaan hutan wil IV Balikpapan (BPKH Wil IV) nomor : 3390/KWH/PTGH-2/1991 tgl 23 Juli 1991 tentang rencana anggaran biaya Peta rencana kerja tata batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan an. PT. KIDECO JAYA AGUNG.

(7) Kemudian berdasarkan surat tersebut diatas, maka Kepala balai inventarisasi dan perpetaan hutan wil IV Balikpapan mengeluarkan surat nomor : 27/ITK/IV-PP/1991 tgl 14 desember 1991 tentang itensi kerja tatabatas pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan batubara an. PT. KIDECO JAYA AGUNG di kab Paser. Selanjutnya berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai tersebut diatas nomor : 43/SPT/IV-UM/1991 tgl 03 Desember 1991, untuk melaksanakan tata batas pinjam pakai kawasan hutan guna penambangan Batubara dan tata batas pinjam pakai kawasan hutan Cagar Alam Teluk Adang.

(8) Berdasarkan hasil pengecekan tata batas dilapangan maka Tim tata batas membuat Berita Acara Pengukuran tata batas pinjam pakai kawasan hutan an. PT. KIDECO JAYA AGUNG tanggal 25 Januari 1992 dan membuat lampiran Peta Berita Acara tata batas pinjam pakai kawasan hutan An. Kideco Jaya Agung. Namun Berita Acara pengukuran tata batas yang telah dibuat oleh Tim tata batas pinjam pakai khususnya dikawasan Cagar Alam Teluk Adang terdapat kesalahan pada titik Koordinat sehingga tidak sesuai dengan Peta tata batasnya, selain itu lampiran Peta Tata batas Pinjam Pakai kawasan hutan khususnya di Teluk Adang sampai dengan sekarang, belum ditanda tangani oleh pihak yang berwenang.

(9) Setelah dilakukannya Pengukuran tata batas pinjam pakai kawasan hutan oleh Tim Advis Teknis Kehutanan Wiayah IV Depertemen Kehutanaan Propinsi Kalimantan Timur, maka pada tanggal 01 September 1992 Kepala Kantor Wil IV Dephut Prop. Kaltim atas nama Menhut RI membuat dan menandatangani Perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dengan PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (PERSERO) Cq. PT. KIDECO JAYA AGUNG untuk Operasi penambangan batubara. Didalam klausal perjanjian tersebut telah menyebutkan bahwa (Pasal 6 ayat(2)) “Berita Acara dan Peta hasil penataan batas kawasan hutan tersebut merupakan lampiran dari perjanjian ini”.

(10) Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai kawasan hutan tersebut maka PT. KIDECO JAYA AGUNG melakukan kegiatannya dilapangan. Khusus untuk kawasan cagar alam teluk Adang perusahaan tersebut telah membuat fasilitas pelabuhan, jalan angkut dan stelling Pond (Penampungan limbah). Dasar Peta yang digunakan oleh PT. KIDECO JAYA AGUNG dalam melakukan kegiatan di kawasan hutan Cagar Alam Teluk Adang adalah Peta lampiran Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang belum ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

(11) Dari hal di atas kemudian Pada tanggal 23 s/d 24 Oktober 2009, Tim Polda Kaltim bersama Ahli Planologi Kehutanan Balikpapan, BPKH Wil IV dan Ahli dari Dishut Prop Kaltim melakukan pengecekan dilokasi kegiatan Pertambangan yang telah dilakukan oleh PT.KIDECO JAYA AGUNG khususnya di Kawasan Cagar Alam Teluk Adang. Dasar Polda Kaltim bersama Ahli dalam melakukan Ploting Peta dilapangan adalah dengan menggunakan lampiran Peta Pinjam Pakai Kawasan Hutan An. PT. Kideco Jaya Agung tanggal 01 September 1992 yang belum ditanda tangani oleh Pejabat yang telah memberikan Ijin Pinjam Pakai, mengingat PT. Kideco Jaya Agung dalam melakukan kegiatan di kawasan Cagar Alam tersebut adalah dengan menggunakan lampiran Peta Pinjam Pakai kawasan hutan yang belum ditanda tangani. Adapun hasil pengecekan adalah sebagai berikut :

a) Tim menemukan adanya 3 lokasi (lokasi Stelling Pond C, Pelabuhan BBM dan lokasi Penimbunan tanah ) berada didalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang seluas + 3,5 Ha dan berada diluar Ijin Pinjam pakai kawasan hutan yang diberikan Menhut RI .

b) Lahan Pinjam Pakai yang telah diberikan oleh Menhut RI kepada PT. Kideco Jaya Agung Khususnya pada Kawasan Cagar Alam adalah seluas 62,18 ha, Namun yang telah digunakan oleh perusahaan tersebut seluas 59,76Ha. yang terdiri dari Pembangunan Jalan dan Fasilitas Pelabuhan. Bahwa benar kegiatan dan pembukaan lahan oleh PT. Kideco Jaya Agung dikawasan Cagar Alam belum melebihi batas keluasan yang telah diberikan.

(12) Karena Pinjam Pakai kawasan masih dalam proses perkara di Polisi, maka pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG selaku peminjam kawasan hutan membuat surat kepada Menhut RI nomor 364/100-110/c/XI/2009-01 tgl 16 Nov 2009 Tentang Mohon petunjuk dan arahan kedudukan hukum Pemanfaatan ijin Pinjam Pakai Kawasan Cagar Alam oleh PT. KIDECO JAYA AGUNG.

(13) Sebagai jawaban Menteri Kehutanan RI, maka Menhut melalui Dirjend Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam melaksanakan Pengecekan lokasi pinjam pakai kawasan hutan yang telah diberikan kepada PT. Kideco Jaya Agung pada tanggal 23 Des 2009. Tim Pengecekan membuat Berita Acara Tata Batas pelaksanaan Reposisi Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh PT. Kideco Jaya Agung di Kawasan Cagar Alam teluk adang tertanggal 23 Desember 2009 dan tertanggal 04 Februari 2010.

(14) Berdasarkan 2 (dua) Berita acara tersebut, maka Departemen Kehutanan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mengeluarkan surat nomor : s.131/IV-KK/2010 tgl 17 Maret 2010 tentang Kedudukan hukum pemanfaatan Ijin Pinjam Pakai kawasan Cagar Alam teluk Adang oleh pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG. Dengan hasil bahwa:

a) Pengambilan sampling koordinat pada Laporan Tata Batas Pinjam Pakai (tahun, 1992) yaitu titik KJA 1, KJA 2, KJA 7, KJA 12, KJA 13, KJA 22, setelah dilakukan proyeksi di Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) lembar 1814-22 Muara Pasir, terdapat perbedaan jarak sejauh ± 700 meter, sehingga koordinat-koordinat dalam Laporan Tata Batas Pinjam Pakai tahun 1992 tidak dapat dijadikan acuan pemetaan. Kemudian oleh tim reposisi Tidak dilakukan rekonstruksi karena Peta Pinjam Pakai tahun 1992 tidak sah.

b) areal yang digunakan oleh PT. KIDECO JAYA AGUNG untuk pembangunan pelabuhan beserta sarana dan prasarananya pada kawasan cagar alam teluk adang masih berada di dalam keluasan pinjam pakai kawasan hutan yang telah diberikan seluas 62,18 Ha.” Sementara batas-batas dilapangan, kepada PT. KIDECO Jaya AGUNG agar mengikuti hasil Reposisi yang dilakukan oleh Tim Reposisi Dephut RI dengan mengacu kepada Peta Reposisi yang telah dibuat.

c) Dirjend PHKA Dephut RI menyampaikan pada dasarnya menyetujui batas-batas pinjam pakai kawasan untuk kegiatan PT. KIDECO JAYA AGUNG didalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang sesuai dengan hasil Reposisi dan selanjutnya batas didalam Berita acara Reposisi dan lampiran peta Reposisi akan digunakan sebagai Rekontruksi Batas.

Isu Hukum

1. Apakah Tindakan yang dilakukan PT. Kideco Jaya Agung (PT. KJA) itu dengan menggunakan lahan kawasan Konservasi cagar alam Teluk adang Melanggar UU No.32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Apakah tindakan PT. Kideco Jaya Agung (PT. KJA) dalam penentuan lokasi Stelling Pond C, Pelabuhan BBM dan lokasi Penimbunan tanah ) yang berada didalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan?

Fakta Hukum

1. Bahwa PT. Kideco Jaya Agung (PT. KJA) telah mempunyai legalitas dalam melakukan pertambangan yakni

(1.) Perijinan yang dimiliki PT. Kideco Jaya Agung (PT. KJA) berupa :

a) PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) Nomor : J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982, memberikan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada PT. Tambang Batubara Bukit Asam Cq. PT. Kideco Jaya Agung, yang diwakili oleh Sdr. KIM SUNG KOOK, dengan luas areal yang diberikan + 23.021,90 Ha, Lokasi di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser untuk jangka waktu 30 tahun.

b. Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan No.

005/KWL/PTGH- 3/1992

46.c/40.00/Srt/IX/1992

tgl 01 Sept 1992 untuk operasi penambangan batubara dikec. Batusopang kab Pasir Prop. Kaltim. Seluas 23.021,90 Ha.

c. Addendum (Perubahan) perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan No.3139/KWL/PTGH-3/1998

299/KJA-Adm/VIII/1998

Tanggal 12 Agustus 1998 antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. Kideco Jaya Agung untuk keperluan pertambangan Batubara dan jalan pertambangan jangka waktu 30 tahun terhitung mulai tanggal 01 Sept 1992 S/d 01 Sept 2022 seluas 23.049,14 Ha.

d. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No.: B.XXXIV.60/PU/60 tanggal02 Maret 2007 tentang Pemberian ijin pembangunan kepada PT. KJA untuk pengembangan pelabuhan khusus pertambangan batu bara di Teluk Adang.

e. Ijin Amdal dari Kab. Paser No.: 660.1/01/B.1.3/Bpdld /2008 tanggal 08 April 2008 untuk sebelumnya sudah tidak berlaku lagi karena ada peningkatan produksi batubara menjadi 22 Juta Matrik Ton per tahun.

f. Kep Menhub No.: KP.396 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009 tentang perubahan atas Kep. Menhub No. 25 Tahun 2008 tentang pemberian ijin operasi kepada PT. KJA untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan batubara di Teluk Adang.

2. Bahwa PT Kideco Jaya Agung telah melakukan operasi dalam pertambangan yakni

a. Pada tahun 1982 dilakukan perjanjian kontrak dengan Pemerintah RI. Dilanjutkan dengan Eksplorasi dan studi kelayakan. Pada tahun 1989 dilakukan pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur tambang termasuk sarana jalan houling dan pelabuhan, pada tahun 1993 PT. Kideco Jaya Agung melakukan produksi pertama untuk komersil.

b. Pada tahun 2005 PT. Kideco Jaya Agung melakukan perluasan sarana pendukung berupa Setling Pond C (kolam penampungan air limbah batubara) dengan pertimbangan agar tidak mencemari daerah aliran sungai, membangun Pelabuhan BBM dan Gudang penampung sementara Limbah B3, perluasan tersebut diduga berada diluar konsesi / perijinan yang dimiliki dan masuk dalam Kawasan Cagar Alam Teluk Adang.

Konsep Hukum

a. Pasal 50 ayat (3) huruf (a) Jo Pasal 78 ayat (2) UURI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan, bahwa, “ Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ” ;

b. Pasal 78 ayat (2), menyatakan bahwa, barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000, 00 ( Lima milyar rupiah);

c. Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) UU No 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , yang menyatakan, bahwa,. ”Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam ”.;

d. Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan, bahwa “ barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepulah) tahun dan denda paling banyak 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah);

e. Pasal 1 angka 15 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa kreteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifata fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

f. Pasal 1 angka 16 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa “ perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia,dan/hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kreteria baku kerusakan lingkungan hidup;

g. Pasal 1 angka 16 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui baku kerusakan lingkungan hidup;

Analisis Hukum

Berdasarkan Keputusan bersama, Menteri ESDM mengirimkan Surat Permohonan kepada Menhut RI nomor surat : 1805/201/M.DJP/1990 tgl 18 Mei 1990 Tentang Permohonan persetujuan mengeluarkan rencana daerah cagar alam teluk adang untuk pelabuhan batubara dan Permohonan Persetujuan pembuakaan tanah untuk pembangunan jalan angkutan batubara C.Q PT. Kideco Jaya Agung. Yang kemudian itu jadi dasar dibangunnya 3 lokasi (lokasi Stelling Pond C, Pelabuhan BBM dan lokasi Penimbunan tanah ) berada didalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang seluas + 3,5 Ha .

Secara keselurahan lahan Pinjam Pakai yang telah diberikan oleh Menhut RI kepada PT. Kideco Jaya Agung Khususnya pada Kawasan Cagar Alam adalah seluas 62,18 ha, Namun yang telah digunakan oleh perusahaan tersebut seluas 59,76Ha. yang terdiri dari Pembangunan Jalan dan Fasilitas Pelabuhan.

Dalam aspek hokum, Peta yang dijadikan permasalahan dalam perjanjian pinjam pakai kawasan belum ada yang sah sebagai acuan secara hokum. Karena pejabat yang mengeluarkan Peta tersebut tidak tanda tangani. Namun yang dilapangan telah ada Penggunaan kawasan Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten paser. Dalam kajian saya hanya menekankan pada aspek dampak lingkungan dari adanya surat perjanjian pinjam pakai kawasan hutan .

Penggunaan kawasan lahan atau pemanfaatan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi sesuai dengan pasal UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penggunaan kawasan Cagar Alam Teluk Adang di Paser akan menurut kerusakan dan perusakan lingkungan serta kreteria baku kerusakan lingkungan .

Timbulnya kreteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf 15 jo pasal 21 ayat (3) huruf d UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, menyatakan bahwa” kreteria baku kerusakan ekosistem meliputi: (d) criteria baku kerusakan mangrove”. Hal ini karena kawasan yang dipakai PT Kideco Jaya Agung merupakan kawasan hutan bakau atau hutan Magrove.

Dalam penggunaan kawasan Cagar Alam Adang di Paser, Pemerintah daerah Kaltim, seharusnya memperhatikan aspek ekoregion yang diatur dalam Pasal 1 butir 29 UU No.32 Tahun 2009 Tentang PPLH, menyatakan ”ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritasi sistem alam dan lingkungan hidup. Untuk penetapan wilayah ekoregion, diatur pasal pasal 7 yang menyatakan:

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordiniasi dengan instansi terkait;

(2) Penetapan wilayah ekoregion dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan;

a. Karekteristik bentang alam;

b. Daerah aliran sungai;

c. Iklim;

d. Flora dan fauna;

e. Sosial budaya;

f. Ekonomi;

g. Kelembagaan masyarakat; dan

h. Hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Ekoregion dalam konsep ini ditekankan pada upaya sinergi, intergral dalam menjalankan fungsi koordinasi, dan seminasi informasi sehingga menjadi lancar terhadap penanganan isu-isu lingkungan. Hal lain yang belum dalam jelas dalam komitmen dalam penggunaan pinjam pakai kawasan yang sesuai dengan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Ini penting mengingat penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuansi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban pelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

Menurut pasal 1 angka 10 UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, KHLS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Kemudian dijelaskan KHLS dalam pasal 15 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009. KHLS dalam aturan pelaksanaanya telah diatur didalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Stategis.

Dalam aspek lingkungan dan perubahan terhadap kreteria lingkungan yang dipenuhi PT. Kideco Jaya Agung (PT. KJA) dalam penentuan lokasi Stelling Pond C, Pelabuhan BBM dan lokasi Penimbunan tanah ) yang berada didalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang Paser, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Karenanya pemenuhan Amdal perusahaan wajiba ada. Hal ini sesuai dalam Pasal 23 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, menyatakan bahwa,” kreteria usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemorosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengararuhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya;

e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanann Negara; dan/atau

i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

PT Kedeco Jaya Agung sudah memiliki Ijin Amdal dari Kab. Paser No.: 660.1/01/B.1.3/Bpdld /2008 tanggal 08 April 2008 untuk sebelumnya sudah tidak berlaku lagi karena ada peningkatan produksi batubara menjadi 22 Juta Matrik Ton per tahun 2008 dan tahun 2009 produksi PT Kedeco Jaya agung sudah mencapai 24,5 Juta Materik Ton. Kemudian pertanyanya apaka PT Kedeco Jaya Agung sudah diperbaruan dalam Amdalnya , karena peningkatan prosuksi.

PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) Nomor : J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982, memberikan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada PT. Tambang Batubara Bukit Asam Cq. PT. Kideco Jaya Agung. Berarti kegiatan pertambangan batu bara yang dilakukan harus ada analisis resiko lingkungan hidup seperti diamanatkan dalam pasal 47 (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, menyatakan, “bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan , dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup .

kemudian dalam penjelasan pasal 47 ayat (1), menyebutkan yang dimaksud dengan “ analasis resiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah .

Pada pasal 47 ayat (2), menyatakan bahwa” analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (10 meliputi:

a. Pengkajian resiko;

b. Pengelolaan resiko; dan/atau

c. Komunikasi resiko.

Dalam penjelasa pasal tersebut, dijelaskan” pengkajian resiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, panaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Pengelolaan resiko” meliputi resiko atau seleksi resiko yang memperlukan pengelolaaan, identifikasi pilihan resiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan implementasi tindakan yang dipilih, dan “ komunikasi resiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat dianatara individu, kelompok yang berkenan dengan resiko. Hal-hal ini yang belum tersentuk dalam permasalahan yang berhubungan dengan dampak lingkungan.

Sehubungan dengan penggunaan kawasan, Lahan Pinjam Pakai yang telah diberikan oleh Menhut RI kepada PT. Kideco Jaya Agung Khususnya pada Kawasan Cagar Alam adalah seluas 62,18 ha, Namun yang telah digunakan oleh perusahaan tersebut seluas 59,76Ha. yang terdiri dari Pembangunan Jalan dan Fasilitas Pelabuhan, seharusnya pemerintah menjamin hak atas lingkungan sebagai warga Negara seperti diamanatkan dalam pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang berhaak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi,dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungn hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(5) Setiap orang berhak melakukaan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri.

Beroperasinya pertambangan batubara PT Kideco Jaya Agung, diduga melakukan pelanggaran pada masyarakat adat dayak paser. Ini berupa upaya pengusuran warga dan gantirugi yang tidak manusiawi, diantara kampung Biu, dan 5 desa yakni desa Biu, Suwito, Lempesu, Damit dan Suatang. Pelanggaran lain yang melampau batas nilai kemanusia adalah kekerasan berbentuk pelarangan aktivitas berladang masyarakat lewat surat larangan berladang liar oleh PT Kedeco Jaya Agung tanggal 16 agustus 2009. Masalah ini sudah dilaporkan Kekomnas Ham dan DPR RI. Tentu tindakan yang dilakukan PT Kideco Jaya Agung melanggar Pasal 33 ayat 9 (1), 34, 36 (2) pasal 37 (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Berkaitan dengan ganti rugi yang diakibatkan perusakan, atau pencemaran dengan beralih fungsi kawasan cagar alam akibat perjanjian pinjam pakai kawasan itu, upaya yang dapat dilakukan ada beberapa macam antara lain:

Pasal 90 ayat ( 1) UU No. Tahun 2009 , dalam hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah., yang menyatakan, bahwa,” instansu pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugutan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusaka lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Untuk hak gugat masyarakat, diatur dalam pasal 91 ayat (1), yakni bahw, “ masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompk untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini masyarakat dapat mengajukan gugatan apabila ada kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantaar wakil kelompok dan angggota kelompoknya.

Sedangkan hak gugut organisasi lingkungan hidup, mengaju pada pasal 92 ayat (10 yakni bahwa rangka pelaksaanaa tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Jadi semua kompenan masyarakat yang ada, baik pemerintah daerah kaltim, masyarakat, dan organisasi lingkungan dapat meminta ganti kerugian sesuai yang disebutkan dalam UU PPLH. Hal ini karena pembukaan kawasan lahan pinjam pakai cagar alam Adang paser dapat mengakibatkan kerusakan atau perubahan bentang alanm dan merugikankan.

Dasar Ploting Peta dilapangan adalah dengan menggunakan lampiran Peta Pinjam Pakai Kawasan Hutan An. PT. Kideco Jaya Agung tanggal 01 September 1992 yang belum ditanda tangani oleh Pejabat yang telah memberikan Ijin Pinjam Pakai. namun mengingat PT. Kideco Jaya Agung dalam melakukan kegiatan di kawasan Cagar Alam tersebut adalah dengan menggunakan lampiran Peta Pinjam Pakai kawasan hutan yang belum ditanda tangani. Tentu seharusnya tidak dapat diperkenankan beroperasi, karena tidak ada kejelasan. Dalam pasal 68 UU No.32 Tahun 2009, disebutkan bahwa,” setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar,akurat, dan tepat waktu;

b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. Menaati ketentuan tengangn baku mutu lingkungan hidup dan/atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kemudian dalam pasal 69 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa, “ setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkan hidup. Sedangkan pasal 69 ayat 1 huruf j, menjelakan,” memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informais, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Dengan demikian ini yang bisa dilakukan dalam hal ketidak jelasan dokumen peta, namun PT kedeco Jaya Agung sudah melakukan operasi.

Berkaitan dengan sanksi pidana, dalam UUPLH dalam kasus perjanjian pinjam pakai kawasan cagar alam adang di Paser, PT Kedeco Jaya Agung, diduga melanggar pasal 29 UU No.32 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa, “ setiap orang karena kelaliannya mengakibatian dilampauinya baku mutu udara, ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup , dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit RP. 1.000.000.000 (sau miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (3 milyar rupiah).

Pasal 113 UU No.32 Tahun 2009, menyebutkan bahwa, “ setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitanya dengan pengawasan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkunagn hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000, 00 ( lima ratus juta rupiah).

Kesimpulan

1. PT Kideco Jaya Agung (PT. KJA) yang menggunakan lahan kawasan Konservasi cagar alam Teluk adang Melanggar pasal 69 ayat 1 huruf i dan pasal 113 UU No.32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. PT. Kideco Jaya Agung (PT. KJA) dalam penentuan lokasi Stelling Pond C, Pelabuhan BBM dan lokasi Penimbunan tanah ) yang berada didalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu berubahnya bentang alam hutan bakau yang ada dicagar alam adang di paser.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan

2010-12-22T21:17:00.000-08:00

Bencana alam, kerusakan, percemaran dan hilangnya sumber daya alam yang begitu cepat serta kemudian berganti menjadi petaka, membuat suatu perubahan besar dalam strategi perubahan dalam memandang lingkungan hidup di Indonesia .

Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Kemudian perubahan UU No.1 Tahun 1967 tentang Pertambangan, menjadi UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Memberi suatu dorongan dan semangat dalam merubah padangan terhadap lingkungan hidup. Memaknai lingkungan hidup yang tidak seimbang, atau tidak dengan sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya dampung, akan menyebabkan bencana buat kita semua, juga generasi yang akan datang.

Makna hakiki secara filosofi, dan sosologis dengan terbitnya UU No.32 Tahun 2009, pertama bahwa undang-undang telah menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai jaminan hak asasi warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Kedua pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan harus benar-benar berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketiga cara pandang adanya kesadaran bersama terhadap lingkungan yang semakin menurut kualitasnya, jadi perlu dilakukan komitmen bersama seluruh pemangku terhadap lingkungan hidup.

Keempat otonomi daerah yang juga mempengaruhi dalam penyelenggaran pemerintah daerah, karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus ditekankan di daerah yang banyak mengabaikan lingkungan hidup . kelima ada kesadaran bersama bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim dan mengakibat penurunan dalam kualitas lingkungan dibumi ini, dan terakhir adanya jaminan dan kepastian hokum dalam perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagaian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hokum.

Usaha pertambangan, sebagai motor penggerak pembangunan dalam sector ekonomi , merupakan dua sisi yang sangat dilematis dalam kerangka pembangunan di Indonesia. Sesuatu yang disadari termasuk salah kegiatan yang banyak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 2009 , pertambangan adalah bagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualam, serta kegiatan pasca tambang.

Subsector pada sector pertambangan dan energy, ada beberapa jenis kegiatan yang meliputi: mineral, batubara, dan panas bumi; minyak dan gas bumi; listrik dan pemanfaatan energy. Pengembangan energy baru, sebagai bagian subsector yang bergiatannya berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, berupa kerusakan dan pencamaran lingkungan perairan, tanah, dan udara. Dari pencemaran akan menimbulkan dampak turunan yang pada akhirnya berdampak negative terhadap persepsi masyarakat terhadap kegiatan usaha pertambangan.

Pertambangan telah membuat masyarakat buyat menanggung masalah kesehatan seumur hidupnya, pertambangan menyebabkan konflik lahan, hak adat, penggusuran, pembunuhan, perang dan pemihakan oknum birokarat dan penegak hokum terhadap kepentingan terhadap pemilik modal.

Yang jelas pertambangan telah menjadi bencana social yang harus diwaspadai terhadap permasalah social yang dimasyarakat. Seperti di Kaltim, banyak pertambangan yang dilakukan diareal perumahan penduduk, yang berakibat pada akses jalan hancur, dan bila hujan terjadi banjir. Krisis pangan, karena lahan subur pertanian dikonsesi menjadi pertambangan dikertabuna Kukar, dan PT Kedeco Jaya Agung, usaha pertambangannya yang diduga menyalagunakan lahan pinjam pakai kawasan hutan cagar alam Adang di Paser.

Keadaan demikian akan menimbulkan benturan kepentingan usaha pertambangan disatu pihak dan dan usaha menjaga kelestarian alam lingkungan dilain pihak . untuk itu keberadaan UU No.32 Tahun 2009, ada menjadi instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan berupa:

a. KHLS (Kajian Lingkungan hidup Strategis);

b. Tata ruang;

c. Baku mutu lingkungan;

d. Kreteria baku kerusakan lingkungan;

e. Amdal;

f. UKL-UPL;

g. Perizinan;

h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;

j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;

k. Analisis resiko lingkungan hidup;

l. Audit lingkungan hidup;

m. Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Instrument lingkungan hidup, sebagai usaha mencegah masalah lingkungan hidup, dan salah satu yang timbulkan akibat usaha pertambangan yang beraneka ragam bentuk dan sifatnya.

Kedepan upaya penegakan hokum dalam UU No.32 Tahun 2009, berupa penegakan hokum adminitrasi, perdata dan pidana, akan memberi solusi dan efek jera bagi oknum pelaku tindak pidana dibidang lingkungan hidup. Yang kedua sosialisasi adanya uu ini terhadap masyarakat, sebagai upaya penyadaran untuk menuntut terhadap hak gugat masyarakat terhadap usaha pertambangan yang merugikan lingkungannya.

Pengukuhan Hak Masyarakat Asli Terhadap Penguasaan SDA di Kaltim

2010-12-08T21:24:00.000-08:00

Pengelolaan sumber daya alam selama ini dalam rangka untuk mengembangkan potensi-potensi di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun dalam penentuan lokasi wilayah kelola pengelolaan SDA masyarakat tidak dilibatkan, yang terjadi masyarakat yang berdiam ditempat tinggal, tiba-tiba diberi sosialisasi, bahwa daerahnya dijadikan kelola pertambangan atas nama investasi, kemajuan, dan kesejahteraa.

Daerah atau wialyah mereka sudah ditentukan dalam kontrak atau perijinan dalam pengelolaan SDA. Seperti lokasi pertambangan wilayah kontrak karya PT Preeport Inc, merupakan tempat tinggal masyarakat asli suku Ekari, Amungme dan Komoro. Kemudian wilayah Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara, tempat tinggal masyarakat asli Tongo –Sejorong , dan Sekongkong.

Bagaimana dengan Kaltim, yang kaya raya dengan SDA, baik berupa hutan, tambang, minyak, perkebunan, dan lain-lainnya.? . Bertahun-tahun dari zaman Belanda, Jepang dan sampai sekarang terus dieksploiltasi SDA yang ada dan menjadi andalan dalam penyumbang terbesar nomor tiga dinegeri ini. Dalam penguasaan SDA misalnya pertambangan, nasibnya sama dengan yang terjadi di Papua. Bagaimana masyarakat asli Suku Dayak Siang tidak bisa berbuat apa-apa. karena sudah ditentukan wilayahnya dalam kontrak karya PT. Kelian Ekuaatoring Mining (PT.KEM) di Kutai Barat.

PT KEM sampai berakhir masa penambangannya, tetap menyisahkan penderitaan bagi masyarakat Suku Dayak Siang, keuntungan, kesejahteraan, akan sumber kekayaaan alam yang dimiliki, tidak berbanding lurus dengan perubahan peradapan suku tersebut yang masih ditinggal dipendalaman. Yang jelas sumber kehidupannya telah dirampas, lari kedalam hutan. Dan pasca tambang berakhir yang tersisa sumber-sumber besar berisi limbah tailing yang berbahaya, lahan dan hutan yang berubah, semua hilang, adat, tradisi, kehidupan.. ya generasi suram pasca tambang yang tersisa, dan menjadi kota mati setelah ditinggal PT Kem.

Hal-hal di atas, menyisahkan suatu permasalahan yang belum selesai di negeri, ini atas upaya perlindungan dan jaminan masyarakat asli terhadap penguasaan SDA. Pasal 15 Konvensi ILO No.169 tentang Masyarakat Asli di Negara-negaara Merdeka (1989), dikenal hak partisipasi masyarakat adat atas tanah menyebutkan bahwa, “ hak-hak masyarakat yang sehubungan dengan sumber daya alam tanah mereka dan mendapat perlindungan khusus. Hak-hak ini termasuk untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan, pengelolaaan, dan konservasi sumberdaya-sumberdaya tersebut”. Hak partisipasi ini bagi masyarakat asli bukan dalam dalam pengertian sempit atas tanah mereka yang kena dampak kegiatan tambang, lebih ditekankan hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana suatu perusahaan dan mempunyai hak untuk berpendapat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi masa depan mereka.

Ini sejalan dengan tujuan dalam Pasal 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ini bertujuan untuk :
a.      Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijikan public, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan public, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.      Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public;
c.      Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan public dan pengelolaan badan public yang baik;
d.      Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien;
e.      Mengetahui alasan kebijakan public yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f.        Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g.      Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan public untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

UU ini bisa jadi landasan kedepan dalam menentukan tata kelola wilayah dalam pengelolaan SDA, yang berhubungan dengan jaminan dan pengukuhan masyarakat asli. Di sisi lain uu ini bisa dijadikan untuk menggugat atas kebijakan yang salah pemerintah dalam pengelolaan SDA. Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji, dan tindakan yang tidak jelas dalam permasalahan pertambangan di Kaltim. Sudah saatnya masyarakat ditempatkan pada posisi yang setara dan sederajat dengan pemerintah, hal ini mengingat masyarakat asli yang menanggung resiko dan dampak adanya investasi berupa pertambangan. Penyelesian selama ini yang bersifat parsial dan sesukanya perusahaan misalnya dengan jalan memindahkan desa atau tempat tinggal penduduk setempat yang terjadi di pertambangan PT KPC Kutai Timur, dan PT Kodico Paser Kaltim.

Pengukuhan atas eksistensi masyarakat asli, harus dijamin secara jelas oleh pemerintah daerah di Kaltim, jangan hanya baik pada masyarakat menjelang Pilkada dengan janji-janji manis pada masyarakat. Berbuat yang terbaik bagi hak masyarakat asli dalam pengusahaan SDA di Kaltim, akan membuat pemerintah daerah Kaltim lebih dihargai dan masyarakat sejahtera.

Wisata Tambang di Kaltim

2010-12-08T21:12:00.000-08:00

Widjaja Mertokusumo dalam tulisanya yang berjudul ” Mendaur ulang kota tambang Sawahlunto, ini mengugah saya, untuk mencoba menulusuri sisi lain Kota Samarinda yang sudah dijuluki sebagai Kota Tambang, karena hampir seluruh wilayahnya dikelilingi ijin KP (Kuasa Pertambangan).

Bagaiman dengan Propinsi Kalimantan Timur sendiri, data tahun 2009 dari Dinas Pertambangan, bahwa ijin pertambangan sudah ada 33 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Pemerintah Pusat dan 1.212 ijin KP, dengan luasan separuh wilayah Kaltim.

Dengan banyak tambang, tentu banyak dampak yang timbulkan, dan permasalahan social. Begitu juga dengan pertambangan yang usianya tidak begitu lama, dan sifatnya yang tidak bisa diperbarui dengan jalan apapun, meskipun ada usaha reklamasi pasca penutupan tambang. Yang jelas akan tetap tersisa sumur yang paling besar, lebar dan dalam yang tidak mungkin tertutup lagi. Belum lagi apalagi menggunakan model-model ijin kuasa pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan Peti (Pertambangan illegal) jauh dari usaha reklamasi.

Sisi positip pasca penutupan tambang, inilah yang bisa dijadikan asset, Kaltim, khususnya Kota Samarinda untuk belajar menjadikan tambang yang udah habis kontraknya menjadi sesuatu yang berguna dan manfaat bagi masyarakat. Ya dengan menciptakan areal bekas pertambangan dikembangkan, dikelola, menjadi usaha pariwisata.

Ini sudah dikembangkan di Australia, yang menghasilkan devisa dan menjadi wisata yang menarik disana, bagaimana dengan Indonesia, kita bisa belajar dari kota tambang Sawahlunto. Kota ini sudah mempunyai visi yang jelas menjadikan” Sawahlunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Suatu langka yang berani buat pemerintah daerah setempat, sebagaimana yang termaktub dalam buku laporan kota wisata tambang Sawahlunto (2001).

Tambang dipilih dan dijadikan daya tarik wisata, karena keunikan, dan keunggulan di Sawahluntuh dikawasaan Sumatra Barat. Dengan dasar bahwa disini merupakan tambang pertama dan tertua di Indonesia. Tambang yang menggerakan dengan cara kerja paksa dan tempat riset dan pengembangan teknologi pertambangan dari sejak dulu.

Areal bekas tambang dan sisa-sisa aktivitas atau kegiatan penambangan yang difokuskan dan dikemas sebagai atraksi wisata sebagai bagian dari wisata tambang antara lain berupa:

1. Tapak atau situs penambangan dangkal/terbuka dan situs tambang dalam;
2. Instalasi pemprosesan atau pengelolaan hasil tambang, yakni instalasi pencuciam dam pemecahan (sizing) batubara;
3. Prasarana dan sarana pengangkutan hasil tambang, dari tempat tambang sampai kepelabuan; dan
4. Produk sosial budaya yang berbentuk dari aktivitas tambang, peralatan dan perlengkapan kehidupan yang berkaitan tambang.

Upaya-upaya perintisaan kegiatan wisata tambang, perlu mengingat Kaltim, akan banyak peningggalan lubang-lubang atau sumbur-sumber bekas tambang. Hal ini kedepan bisa dijadikan sebagai tempat kegiatan wisata dan pelestarian peninggalan, yang dapat dipahami sebagai upaya untuk memaknai kembali berbagai kegiatan pertambangan sebagai bagian kekayaan sumber daya alam Kaltim.

Sesuatu yang nyata dan tidak terkelola seperti yang terjadi sekarang pada areal bekas pertambangan emas PT Kem di Kutai Barat. sekarang hampir menjadi kota mati, semua pegawai pergi, dan aktivitas perkampungan juga mulai hening, sepi, serta mes/mes atau bekas perkantoran yang tidak terawat. Sudah saatnya pemerintah daerah kreatif dengan ide untuk bisa membuat museum pertambangan di Kaltim. Dalam rangka pengembangan potensi daerah Kaltim sebagai propinsi yang terkenal SDA yang melimpah berupa: hutan, tambang, kebun, dan lain-lain.

Sudah saatnya ada pemikiran untuk meletakan pertambangan pada sisi kemanusian, sisi keindahan, dan sisi kejayaan serta keserakan terhadap alam yang indah ini. Dengan menjadikan bekas areal tambang sebagai wisata tambang, kita bisa belajar banyak hal tentang tambang bagaimana Kaltim bisa menjadi pengeskpor batubara terbesar didunia, tambang? Bagaimana batu bara yang melimpah tidak menyamin keberadaan listrik di Kaltim, tidak menjadikan penduduknya sejahtera, kemiskinan yang terus bertambah dan tingkat pengangguran yang meningkat, dan perebutan kekuasaan atas nama pilkada yang diperoleh dari tambang. Semua kehidupan di kota ini begitu tergoda dan berebut dalam kemilau pesta emas hitam pertambangan, kekuasaan, politik, dan keserakan seakan menjadi satu tidak terpisahkan dalam peradapan manusia Kota Samarinda .

Kaltim Oh Kaltim 10 tahun lagi akan berakhir pesta emas hitam yang primadona propinsi saat ini, yang tersisa hanya bekas areal tambang. Kedepan Ini solusi yang tepat menjadikan Kaltim sebagai kota tujuan wisata tambang terbesar di Indonesia. Tinggal komitmen, visi, misi yang jelas.. dari pemerintah daerah untuk bisa mewujudkan.. Semoga

Banjir dan Janji WaliKota Baru Samarinda

2010-12-08T21:06:00.000-08:00

Permasalahan banjir menjadi masalah klasik yang terjadi di kota-kota besar hampir di seluruh Ibu Kota Propinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Permasalah banjir di Kota Samarinda sampai saat ini belum dapat tertangani secara menyeluruh. Walaupun berbagai upaya seperti pembersihan parit, pelebaran parit, pembuatan folder, dan pengerukan Sungai Karang Mumus. Tidak membawa hasil yang signifikan, bahkan banjir semakin melebaran dan melumpuhkan aktivitas warga kota Samarinda.

Sudah banyak dibuat kajian, seminar, dan berbagai upaya yang nyata telah dilakukan pemerintah Kota samarinda, hasilnya tidak maksimal. Tentu ini menjadi pemikiran kita bersama warga kota samarinda untuk mengatasi masalah banjir .

Hal yang menarik dan patut dicermati, banyak kebijakan yang diambil pemerintah Kota Samarinda, dalam menyelesaikan masalah banjir hanya bersifat temporer, dalam artian tidak menyelesaikan masalah banjir pada akar permasalahan pokok. Yakni tidak adanya konsistennya pengambilan kebijakan, ijin peruntukan lahan yang melanggar RTRW, dan pembiaran pada sumber masalah dari banjir tersebut.

Ekspoiltasi sumber daya alam, yang tanpa batas, melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, merupakan essensi dari permasalahan banjir di Kota samarinda. Betapa tidak kota ini dikepung dengan ijin tambang atau yang dikenal dengan ijin Kuasa Pertambangan (KP) lebih seratus ijin dikelurkan. Sampai saya bisa sebut “Kota Samarinda” Sebagai Kota Tambang” di Indonesia.

Belum lagi jika dicermati kebanyakan ijin KP tersebut, berada diwilayah konsesi di atas bukit, pengunungan, hutan, daerah resapan air yang dijadikan tempat untuk mengambil emas hitam. Inilah kebijakan yang salah dan membawa petaka yang mamatikan kelak bagi warga kota Samarinda. Karena jelas jika ijin tambang habis, dan pengusaha melakukan upaya reklamsi seperti dituntut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Namun akibat seumur hidup yang ditanggung warga kota samarinda tidak terselesaikan, banjir akan tetap menghantui kita. Semoga tidak seperti tragedy Wasior Papua.

Ini masalah hakiki yang menjadi tanggungjawab walikota baru Kota Samarinda, untuk bisa mencipatkan kota samarinda bebas banjir, suatu upaya yang sulit diselesaikan. Kalau hanya melakukan upaya yang biasa-biasa saja seperti dengan memperbanyak folder, pengerukan sungai Karang Mumus, atau perbersihan parit secara berkala. Harus ada upaya yang berani terhadap evalusi secara menyeluruh semua ijin pertambangan di Kota Samarinda. Ini penting mengingat ijin pertambangan banyak konsesinya menabrak RTRW Kota Samarinda yang menjadi sumber pokok permasalahan banjir.

Sekali lagi Kita warga Kota Samarinda tidak alergi pertambangan, kebijakan yang menghasilkan PAD terbesar Kota Samarinda. Namun kita sebagai warga Kota Samarinda juga bosan dengan permasalahan banjir yang tidak ada ujung pangkal penyelesainya . Upaya pemulihan harus segera dilakukan dengan melakukan jedah ijin pertambangan (Moratium Tambang), ini penting dalam pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana dan atau program pembangunan yang sesuai dengan upaya pelestarian lingkungan dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah Kota samarinda, dengan walikota baru, sudah seharusnya membuat suatu Kajian Lingkungan Hidup Stratregi (KLHS), untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakaan, rencana, program. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup, seperti banjir ini, perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perijinan. Ini peran yang bisa diambil oleh seorang wali baru Kota Samarinda. Stop ijin pertambangan di Kota Samarinda.

Janji kampenya wali kota Kota Samarinda untuk membebaskan Samarinda dari banjir, kini saatnya untuk di tagih. Tanggujawab dan komitmen sebagai pejabat tertinggi di Kota ini dinanti warga kota. Semua itu demi meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentinganya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Mencermati Ijin Pertambangan Batubara di Kabupaten Berau

2010-12-08T21:01:00.000-08:00

Kabupaten Berau, salah satu kabupaten di propinsi Kaltim, yang menjadi tempat pertambangan batubara yang mempunyai riwayat panjang dalam sejarah dimulainya suatu pertambangan batubara di Kaltim. Proses pertambangan batubara di Kabupaten ini telah dilakukan sebelum terbentuk NKRI. Ekspoiltasi tambang batubara sudah dilakukan sejak zaman penjajah Belanda pada tahun 1918 dengan menggunakan sistem bawah tanah disekitar Teluk Bayur dan Gunung Tabor .

Baru pada tahun 1981, pemerintah mengeluaran PKP2B

Perjanjian karya penambangan batubara. Dengan lokasi Teluk Bayur, Sambarata, Tanjung Redep, dan Lati yang dipunyai oleh PT Berau Coal (generasi 1), kemudian tahun 1997 ada empat ijin PKP2B untuk (generasi 3) untuk kabupaten berau.

Menurut kajian secara geologi, kabupaten Berau, merupakan wilayah yang sangat dominan, dengan potensi batubara. Hal ini karena wilayanya termasuk kedalam sub cekungan Berau (bagian cekungan Tarakan) yang telah mengalami 4 kali proses tektonik, sehingga terbentuk endapan batubara yang terangkat, terlipat, dan terpatahakan dan sebagain tersingkap dipermukaaan. Ada 8 lokasi di daerah Kabupaten Berau dan sudah ada 3 yang sudah ditambang yakni : Lati, Samabarata dan Binuang.

Data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau Tahun 2008, wilayah Berau sudah ada 25 pemegang izin pertambanavn yakni 1 PKP2B, 3 PKP2B Tahapan, dan lainnya Izin Kuasa Pertambanagan (KP). Dengan proyeksi tambang batubara yang begitu besar, Berau menjadi salah satu incaran korporat tambang, dalam mencari lahan pengganti dari penambangan batubara yang sudah mulai habis, atau akan berakhir ijinnya.

Pada akhirnya bisa ditebak Pemerintah Kabupaten Berau sudah mulai banyak mengeluarkan ijin-ijin pertambangan baru untuk menarik para investor tambang, baik nasional maupun Internasional. Hal ini menjadi kekwatiran bersama, terhadap keberadaan hutan dan ekosistem keanekaragamaan hayati yang begitu indah.

Pengeluran izin pertambangan batu bara, tentu ,berdampak kepada lingkungan sekitar. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), berupaya memberi perlindungan dan pengelolaah lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan terintergral dalam melastarikan fungsi lingkunagn hidup. Ini untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup parah nanti.

Dengan demikian UU PPLH ini bisa menjadi jalan dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada alam sekitarnya, termasuk yang terjadi di Kabupaten Berau yang baru dimekarkan. Dampak lingkungan harus diwaspadai, dalam upaya mengurangi/ mencegah kerusakan lingkungan akibat eferio izin pertambangan didaerah. Kita tentu tidak ingin tragedi Wasior Papua, menimpa masyarakat di Kabupaten Berau . Cara bijak perlu dilakukan bagi pengambil keputusan pada pemerintah daerah kabupaten Berau untuk melakukan suatu perencanakan, pemanfaatan , mengendalikan, pemeliharaan, pengawasan dan penegak hokum dalam mengeluarkan ijin pertambangan dan akibat lingkungan .

Disii lain ada sanksi tegas dalam penerapan hukum, khususnya bagi pejabat yang memberi ijin kuasa pertambangan terhadap pelanggaran RTRW daerah setempat dan kewajiban Amdal bagi pengusaha. Ini seyogjanya dilakukan untuk mengetahui kretaria usaha dan kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan dengan memperhatikan beberapa hal:

a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidka terbarukan;
c. Proses dan kegaitan yang secara potensi dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosatan sumber daya alam dalam pemanfaatanya;
d. Proses dan kegiatan tang hasilnya dapat mempengaruhi lingkunagn alam, buatan, serta lingkuangan sosial dan budaya;
e. Proses kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. Introksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g. Pembuatan dan penggunana bahan hayati dan non hayati; dan
h. Penerapan yang mempunyai resiko tunggu dan/atau punya potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Tujuan ini untuk memberi jaminan keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup lain dalam ekosistem selama ini. Cukup sudah bencana yang terjadi didaerah lain , jangan di Kaltim. Mari ada suatu komitmen bersama membangun negeri ini dengan tidak menjual murah izin pertambangan, apalagi untuk kabupaten baru.

Pengawasan dari pusat dan sanksi yang tegas, akan memberi efek jera untuk melakukan kebaikan atas nama lingkungan. Kita lindungi alam kita, kita lindungi generasi yang akan datang, dan kita llindungi bumi kita, dengan satu kata stop pertambangan. Lakukan upaya moratium tambang. Ini penting untuk menjaga kestabilan, daya dukung, kelesatarian alam dikaltim… jangan hanya slogan kaltim green, namun ijin tambang jalan terus di setiap kabupaten. Cinta negeri ini, jangan digadaikan sama asing atas nama investasi dan tambang..

Perkebunan Kelapa Sawit di Kaltim, Siapa Yang Diuntungkan

2010-12-08T19:21:00.000-08:00

Visi dari pembangunan propinsi Kaltim tahun 2009, mewujudkan Kaltim sebagai pusat agroindustri dan energy termuka menuju masyarakat adil dan sejatera. Dalam perkembangnya Kaltim sudah melakukan berbagai usaha untuk menjadi pusat energy di Indonesia dan di dunia. Hal ini dibuktikan dengan produksi batubara kaltim tahun 2008 sudah mencapai 118.853.758, Produksi minyak bumi sebesar 55.936,63, dan gas bumi mencapai 1.080.709,53 (Data Dinas Pertambangan Kaltim 2009).

Untuk bidang agroindustri, selain karet, Kaltim juga telah berusaha membuat kampanye besar-besar dalam usaha dibidang perkebunan kelapa sawit. Dari data Dinas Perkebunan Kaltim Tahun 2009, tercatat luasan perkebunan Kelapa sawit yang dikuasai pemerintah sebanyak 13.551 Ha, dengan produksi 196.725. perkebunan besar swasta 311.393 dengan produksi 1.611.403,5, dan perkebunan rakyat mencapai 93.202,5 . Dari keseluruhan agroindustri yang dikembangkan di Kaltim, perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang signifikan dengan luasan keseluruhan pada tahun 2008 mencapai 409.564,0 dengan produksi (ton) sebesar 1.664.311.

Ini menjadi catatan tersendiri bagi Kaltim, dengan pembangunan perkebunan yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tanah sebagai basis tempat usahanya. Pada kenyataan menimbulkan permasalahan seperti : tanah, kawasan hutan, social, dan masyarakat yang berhubungan dengan perijinan dang ganti rugi. Untuk itu, maka dalam berusaha perkebunan perlu ada pengaturan yang memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah tersebut.

Pemberian kepastian hukum terhadap penguasaan dan penguasaan tanah dibidang perkebunan, mengaju pada ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria, (UUPA) yakni Hak Guna Usaha (HGU), dijelaskan pada 28 UUPA, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan dan diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 Ha, dengan ketentuan bahwa jika luasanya 25 Ha atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada Bab III Pasal 9 sampai 12 UU No.18 Tahun 2004 tentang perkebunan, diatur mengenai penggunaan tanah untuk usaha perkebunaan. Pada pasal 9 dikemukakan sebagai berikuti:

(1) Dalam rangka penyelenggaran usaha perkebunan kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hokum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hokum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalanya.

Disisi lain dalam UU Perkebunan juga diatur Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 Tahun dan setelah jangka waktu perpanjangan berakhir atas permohonan bakas pemegang hak diberikan hak guan usaha baru.

Usaha perkebunan, dalam banyak aspek menguntungkan banyak pihak, baik pemerintah, usaha, masyarakat. Yang perlu dibenahi menyangkut masalah perkebunan di Kaltim, adalah upaya dugaan sistematik untuk membabat hutan alam kita subur menjadi perkebunan sawit. Ini yang perlu pengawasan dalam pengajuan izin. Hal ini penting mengingat Kaltim yang sudah hancur dengan illegal logging, telah menyebabkan beberapa kawasan hutan itu gundul, gersang, dan jadi terlantar.

Pemberian ijin usaha perkebunan yang tidak mempertimbangan RTRW dan hanya untuk mencapai target kampenya, tentu akan merugikan masyarakat pada akhirnya. Bisa dibayangan, seperti Kasus di Kabupaten Paser tahun lalu, berlindung sudah mendapat ijin pembukaan kelapa sawit, membabat habis hutan, yang pada akhirnya cuma mau ambil kayunya dan usaha arel pelkebunan kelapa sawit tidak dilakukan. Hal-hal ini yang harus diwaspadai, khususnya kabupaten yang hutannya masih terjaga, dan masih bagus.

Kemudian masalah ganti rugi lahan, yang juga menjadi permasalah klasik pada masyarakat hampir diareal perkebunan kepala sawit. Hal-hal ini perlu dicari solusi segera. Semua itu dalam rangka memberi nilai lebih ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sekali lagi tidak ada masalah dengan usaha perkebunan, namun system, aturan, dan kepastian hokum bagi semua pihak jelas, sehingga tidak ada yang dirugikan, dan jangan mencari keuntungan atas nama kepentingan rakyat. .serta jangan biarkan negara tetangga kita Malaysia kuasai perkebunan kelapa sawit di Kaltim… Cintailah Negeri ini….

Kawasan Perbatasan Kaltim

2010-12-08T18:53:00.000-08:00

Kaltim sebagai salah satu propinsinya yang memiliki perbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, tentu membutuhkan suatu perhatian dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Selama ini kehidupan di daerah kawasan perbatasan identik dengan sesuatu dengan sebutan yang “terpencil, terbelakang, termiskin, dan terabaikan. Hal ini disebabkan karena tidak dipikirkan atau hanya sebagai halaman belakang suatu kehidupan bangsa ini, masalah perbatasan akan hangat dibicarakan jika bangsa ini diusik dengan bangsa tetangga.

Kawasan perbatasan juga bagian dari negeri ini, pembangunan yang dilakukan dikawasan perbatasan harus juga dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan secara terintegral dari pembangunan kawasan perbatasan secara nasional. Namun sebaliknya kebijakan pembangunan perbatasan secara nasional harus mengakomodir kebutuhan pembangunan perbatasan dikaltim. Ini penting mengingat kawasan perbatasan menjadi daerah yang menerima akibat yang utama dari suatu pertikian dari Negara tetangga seperti kasus amblat sekarang ini.

Orang-orang banyak tidak tahu jika ada demo besar-besar di Jakarta, upaya boikat, atau ancaman peperangan dengan Negara tetangga Malaysia, penduduk di kawasan perbatasan yang pertama menderita. Kenapa ini bisa ?, karena penduduk dikawasan daerah perbatasan yang suplai akan bahan pokok berasal dari Negara tetangga itu ditutup, jadi dalam kontek bergolak, belum perang yang terjadi penduduk dikawasan perbatasan sudah menerima akibatnya. Hal ini terjadi, karena selama ini penduduk daerah perbatasan kita pada posisi tawar dan ketergantungan yang begitu tinggi akan kebutuhan pokok. Kemudian membuat Negara tetangga kadang-kadang memperlakukan kita tidak manusiawi.

Jadi akibat fatal yang tidak pernah orang tahu dinegeri ini, jika perbatasan, khususnya diKaltim jika Jakarta bergolak dengan Negara tetangga, yang ditanggung adalah ancaman bencana kelaparan, karena akses untuk mendapat kebutuhan pokok ditutup.. kalau sudah begitu apa yang dilakukan pemerintah selama ini?. Belum lagi kepanikan yang harus dialami pejabat pemerintah daerah yang kabupatennya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, dari penutupan akses jalan itu.hal-hal keci ini yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Berdasarkan RPJPN 2005-2025, ditetapkan bahwa arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan nasional adalah “ mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan keberkeadilan”. Kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorintasi inward looking menjadi outward looking, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetanga;

b. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan;

c. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil diperbatasan yang selama ini luput dari perhatian ( Anomin, 2008).

Pembangunan Perbatasan Kaltim

Kawasan perbatasan Negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu Negara, yang mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedulatan, pemanfaatan SDA, keamanan, dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, termasuk sejumlah factor politik, social, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kawasan perbatasan di Propinsi Kaltim mencakup 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Nunuan dengan 6 kecamatan (kecamatan Krayan, Krayan selatan, Lumbis, Sebuku, Nunukan, dan Sebatik, Kabupaten Kutai Barat dengan 2 kecamtanan (Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai), dan Kabupaten Malinau dengan 5 Kecamatan (Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu,Kayan Selatan, Pujungan, dan Bahau Ulu).

Secara garis besar terdapat 3 isu utama dalam pengelolaan dikawasan antar Negara, termasuk kaltim yakni:

a. penetapan garis batas baik darat, maupun laut;

b. pengamanan kawasan perbatasan; dan

c.pengembangan kawasan perbatasan

Untuk itu dalam penanganan berbagai masalah yang ada, khususnya dalam pengelolaan perbatasan dikaltim, harus jelas dilakukan desaian model pembangunan kawasan perbatasan yang efektif, terintergral dan bermanfaat bagi penduduk yang tinggal kawasan perbatasan. Upaya pembangunan dan pertahanan Negara perbatasan antara Propinsi Kaltim dan Negara tetangga selama ini belum dapat dilakukan secara efektif. Walaupun ada perhatian serius dari pemerintah, seperti dibentuknya Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,Badan Koordinasi Keamanan Laut, dan sebaginya.

Namun, implementasinya belum bisa dirasakan penduduk yang tinggal dikawasan perbatasan. Kita sudah sering melakukan desain-desain dalam pengelolaan perbatasan dalam kontek seminar, lokakarya, workshop, hasil kongkrit dilapangan dari hal tersebut belum nyata.

Menurut hasil penelitian tentang Perbatasan di Kaltim (Suyadi; 2009), pembangunan kawasan perbatasan dipropinsi Kaltim idelanya dilaksanakan berdasarkan kondisi (kebutuhan actual dengan tetap berpedoman pada kebijaksanan pemerintah. Sumber daya Alam yang dimiliki sebagai factor internal dalam mempengaruhi pembangunan kawasan dikaltim antara lain;

1) SDA yang melimpah;

2) Keanerkaragaman hayati yang cukup tinggi;

3) Hasil hutan non kayu yang tinggi.

Sedangkan factor-faktor eksternal dalam pembangunan perbatasan dikaltim antara lain;

1)ketergantungan terhadap pasokan barang dari Malyasia;

2) pencurian SDA oleh orang asing; dan

3)gangguan keamanan dari aspek budaya,social, dan hamkam, sebagai ancaman/tantangan yang harus dihadapi.

Dengan demikain dalam pengelolaan kawasan perbatasan, model-model pengelolaan yang tawarkan atau yang ada selama ini sudah bagus. Namun dilapangan kendala-kendala yang klasik seperti terbatasnya sarana, prasarana dan akeses kesana, dan tinggi ketergantungan pendudukan dengan Negara tetangga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kedepan menjadi pemikirian bersama pemangku jabatan di negeri ini untuk dapat mengatasi masalah perbatasan yang dari dula sampai sekarang masalahnya sama.

Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Kaltim

2010-11-29T19:16:00.000-08:00

Dalam Konsitusi kita yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa,”“Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPPLH).

Di UUPPLH, makna atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagai warga Negara, terlihat pada landasan filosofinya. Di sebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakaki sebagai hak warga Negara, dalam hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan . Jika kaji lebih didalam undang-undang lingkungan yang lama yakni UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), ini jelas membedakan kedudukan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana diatur pada Pasal 5 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997, menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Sedangkan UUPPLH lebih menempatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada filosofi dari dasar pembentukan perubahan undang-undang lingkungan hidup yang baru. Disini hak atas lingkungan yang baik dan sehat ditempatkan pada posisi paling tinggi sebagai hak dasar warga yang dijamin oleh Negara. Perbedaan lain yang mendasar atas UU No.23 Tahun 1997 dengan UU No.32 Tahun 2009, yakni penguatan yang terdapat dalam UU PPLH tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangnya dan penegakan hokum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif seperti dikemukakan Heinhard Steiger C.S, bahwa Hak subyektif (Subjective rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik , sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya yang terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik.

Oleh karena itu hak atas lingkungan sehat dan baik sebagaimana tertera dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan memenuhi kepentingan individu-individu.

Sejarah Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat

Awal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah pula dituangkan dalam Pasal 28 piagam hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR RI no. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang menyatakan : “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selanjutnya pada tanggal 18 agustus 2000 perubahan kedua UUD 1945 merumuskan hak termaksud dalam pasal 28 H ayat (1) menyatakan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada tahun 1999 keluarlah undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan : “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hal ini juga dituangkan dalam pasal 5 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dan lebih diperdalam pemaknaan pada landasan filosofi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada UU No.32 Tahun 2009.

Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dinegara kita tidak lepas dari pengaruh internasional sebagai bagian dari Negara didunia. Secara internasional hak asasi lingkungan terdapat dalam prinsip ke-1 Deklarasi Stockholm yang berbunyi :

“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of ufe, in an environment of a quality that permits a ufe of digrity and well being any has bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations ….”

Walaupun Deklarasi Stockholm tidak mempunyai kekuatan hukum, namun konferensi stockholm mempunyai arti penting terhadap lahirnya ,hak atas lingkungan. Kemudian juga permasalahan lingkungan, politik dan hukum lingkungan di tempatkan pada tingkat yang berbeda dari waktu sebelumnya. Pada bulan juni 1986, “exports group on environmental law of the world commision on environment and development”, yang diketuai oleh R.D. Munto sepakat untuk menerima “environmental protection and sustainable development, legal principles and recommendations”. Yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1987. prinsip-prinsip hukum lingkungan dan rekomendasi para pakar hukum lingkungan WCED tersebut sangat penting dan perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan nasional agar mempunyai kekuatan mengikat. Article 1 dari kesepakatan tersebut berbunyi : “All human being have the fundamental right to an environment adequate fortheir health and well-being”. Rumusan ini sedikit berbeda dari pasal 5 ayat (1) UULH – UUPLH.

Hak atas lingkungan hidup yang baik san sehat dalam UULH – UUPLH masih perlu dijabarkan lebih lanjut, terutama masalah tata laksana hukum yang dikandungnya serta perlindungan hukum yang dijaminnya.Hal ini berbeda dengan yang ada di Belanda, het recht opeen good en schoon millen yang diformulasikan dalam bentuk hak asasi sosial, yaitu sebagai kewajiban pengelolaan perumusan hak atas lingkungan lebih jelas, tetapi penetapannya setingkat lebih rendah, yaitu dalam “piagam hak asasi manusia”. Undang-undang dan formulasinya berbentuk hak asasi klasik. Prinsip 3 Deklarasi Rio (1992) mengenai “hak terhadap pembangunan” (the right to development) yang terkait dengan prinsip 1.

Dalam hubungannya dengan hak-hak perseorangan steiger mengemukakan bahwa “the sub sective right aredivided into two groups according to their legal guarantee, the fondamental rights at the constitutional level and the ordinary legislation”. Dengan demikian, penuangan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak merupakan hak asasi pada tingkat undang-undang dasar, tapi hak biasa pada tingkat undang-undang.

Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat di Kaltim

Kalimantan timur dengan kekayaan yang berlimbah baik berupa minyak, tambang, hutan, dan kekayaan dilaut. Usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk melakukan eksloitasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang sekarang diKaltim ekspoitasi tanpa batas akan sumber daya alam, pada tahap yang mengkwatirkan, dan justru berbahaya bagi lingkungan. Sebagai contoh hutan yang lebat, sudah mulai gundul, semua telah dibabat habis. Era hutan berhenti sekarang diganti era tambang batu bara atau emas hitam, perkebunan, perumahaan.

Akibatnya tanpa tata kelola lingkungan hidup dan RTRW kaltim yang tidak perubahan sampai sekarang menyebabkan masyarakat menanggung dampaknya. Sekarang kota samarinda hujan sedikit banjir dimana-mana, terjadi longsor, pencemaran dilingkungan perumahan, karena dibuka kuasa pertambangan diareal tersebut, pencemaran sungai dan sebagainya. Ini contoh nyata kegagalan dalam mengelola tata kota di Kaltim. Masyarakat yang secara nyata dijamin hak untuk memperoleh hak atas lingkungan yang baik dan sehat, banyak terabaikan. Penderitaan akibat banjir, setiap saat tidak ada upaya yang kongkrit. Upaya menuntut hak perseorangan warga, dalam hal ini bentuk perlindungan yang paling ekstansif, karena UUPLH dan UU PPLH, menyediakan landasan terhadap gugatan hukum bagi individu untuk mewujudkan kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat.dilaksanakan melalui prosedur peradilan. Hal yang dilakukan warga Kaltim untuk melakukan gugatan terhadap masalah banjir disamarinda, dengan melakukan upaya hokum kepengadilan lewat class action, namun usaha ini gagal.

Dengan demikian jaminan dalam kontek pengakuan akan hak atas lingkungan yang baik dan sehat,, sangat jauh dari kenyataan. Pemerintah daerah tidak memberi perlindungan yang memadai terhadap kepentingan warga masyarakat. Kegagalan pembangunan yang begitu cepat dalam memacu kota agar cepat berkembang di Kaltim tidak diimbangi dengan RTRW yang jelas, sehingga pada akhirnya tidak sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Yang ada hanya mengejar kepentingan sesaat ya. Mengobrol sumber daya alam dengan memberi ijin tanpa batas, baik berupa ijin kuasa pertambangan, pekebunan, industry, dan perumahan tanpa melihat akibat lingkungan. Disini jelas kepentingan pemerintah daerah yang seyognya melindungi, menjamin hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat, malah membuat sengsara warganya.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perijinan didaerah. Dalam hal pencemaraan dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hokum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku dan aparatur pemerintah didaerah yang melakukan kebijakaan yang salah selama ini. Kemudian perlu adanya sosialisasi UU No.32 Tahun 2009, ditingkat daerah, khususnya jaminan terhadap warga atas hak lingkungan yang baik dan sehat bagi pengambil kebijakan didaerah.